Jakarta, Gatra.com  - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Charles Honoris menilai, keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang membatalkan mutasi sejumlah perwira tinggi di TNI oleh Panglima TNI sebelumnya, Jendral Gatot Nurmantyo, tidak perlu menjadi polemik. 

 
“Masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu-adu antara panglima baru dengan panglima yang lama. Biarkanlah panglima yang lama menjalani masa pensiun dengan tenang, tanpa diganggu hiruk-pikuk dan kegaduhan politik,” kata Charles saat dihubungi wartawan, Rabu, (20/12). 
 Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Marsekal Hadi tentu memiliki pertimbangan yang matang dalam membatalkan surat mutasi yang diterbitkan Jendral Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember lalu tersebut. Setiap panglima tentu memiliki metode serta cara kerjanya sendiri demi optimaliasi roda organiasi TNI. 
 “Jadi sah-sah saja ketika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk bisa melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya selama tidak melanggar aturan,” ucap Charles menegaskan. 
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menambahkan, langkah yang dilakukan oleh panglima baru dalam mutasi tersebut tidak harus dipersoalkan. Mutasi adalah wewenang Panglima baru. 
“Saya kira TNI akan membuktikan profesionalismenya, tidak berpolitik. Mutasi di TNI tidak sama logikanya dengan reshuffle kabinet lho ya. Jadi jangan juga kita mempolitisasinya,” kata Hanafi. 
 Lewat SK bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember, Panglima Hadi menganulir keputusan mutasi sejumlah perwira tinggi yang dilakukan Jendral Gatot Nurmantyo melalui SK bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember. Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Reporter : Wem Fernandez
Editor     : Cavin R. Manuputty 
 
 

Sumber : http://www.gatra.com/fokus-berita/30...u-jadi-polemik

---


- Lanjutkan Tradisi, PDIP Dorong Kepala Staff TNI AU Jadi Panglima TNI