alexa-tracking

Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a3b6abea2c06eef7b8b4568/pembeli-properti-elite-di-pulau-reklamasi-jakarta-gugat-pengembang
Sedih 
Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang
Properti Elit

Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang

Quote:Sembilan konsumen pembeli properti di atas lahan reklamasi Teluk Jakarta menggugat pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah (PT KNI). Sembilan konsumen meminta pengembang mengembalikan uang cicilan yang telah dibayarkan dengan total nilai sebesar Rp 36,7 miliar.

Para konsumen ini menggugat anak perusahaan milik Agung Sedayu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta. Mereka meminta BPSK agar memerintahkan PT KNI mengembalikan uang cicilan dan booking fee yang telah disetorkan atas pembelian 11 unit properti “Golf Island”.

Golf Island merupakan proyek properti elit yang menghubungkan Pulau C,D dan Patai Indah Kapuk. Rumah yang dibangun ditawarkan dengan harga sekitar Rp 2-9 miliar per unit. Sementara rumah kantor yang menghadap pantai mencapai Rp 11 miliar per unit.

Dalam gugatan yang dilayangkan ke BPSK, konsumen juga memintaagar PT KNI tidak meneruskan penerimaan cicilan pembayaran dari konsumen. Permohonan gugatan dilayangkan ke BPSK sejak 27 September 2017 dan saat ini sedang dalam proses sidang

Para konsumen mengajukan gugatan tersebut karena pembangunan proyek “Golf Island” yang dikembangkan PT KNI dalam kondisi ketidakpastian. Alasannya, saat ini PT KNI masih harus menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara DKI Jakarta sebelum dapat melakukan pembangunan.

“Dengan demikian pembangunan tersebut masih mengandung janji yang belum pasti,” begitu tulisan dalam surat gugatan yang diterima Katadata beberapa waktu lalu.

Sebelum mengajukan gugatan, para konsumen telah mengirimkan surat somasi kepada PT KNI untuk mengembalikan cicilan yang telah mereka bayarkan, pada 10 Agustus 2017. Setelah mengirimkan surat somasi, para penggugat bertemu dengan PT KNI pada 21 Agustus 2017.

Setelah pertemuan tersebut, PT KNI menolak mengembalikan dana cicilan dengan alasan adanya suatu perubahan kebijakan yang dianggap sebagai keadaan di luar kekuasaan (force majeure). Hal itu tertuang dalam surat Tanggapan Somasi & Pertemuan Nomor 134/LGLDS&L/KNI/VIII/17 tertanggal 30 Agustus 2017.
Para penggugat menilai alasan force majeure yang digunakan PT KNI tidak berdasar. Pasalnya, mereka menilai jika hal tersebut terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT KNI.

Kemudian, PT KNI dalam surat tertanggal 18 September 2017 meminta kepada para konsumen untuk melanjutkan kembali pembayaran cicilan yang sempat tertunda akibat moratorium reklamasi. PT KNI mendasarkan permintaan tersebut dengan klaim bahwa pembangunan akan berjalan lancar lantaran telah memiliki izin.

Ketika itu, PT KNI telah mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Pulau C dan D.

Sebaliknya, para konsumen menganggap permintaan cicilan PT KNI telah memenuhi perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha sebagaimana Pasal 9 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Karenanya, PT KNI dinilai dilarang memperdagangkan barang atau meneruskan untuk menerima cicilan pembayaran maupun memasarkan barangnya.

“Unit rumah maupun rukan tersebut belum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan karena terbenturnya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang,” bunyi gugatan yang diajukan konsumen.

Konsumen juga mempertimbangkan proses politik dalam pembahasan Raperda antara Pemrpov DKI Jakarta dan DPRD yang akan memakan waktu panjang, Alhasil, ini menyebabkan ketidakpastian pembangunan pada unit properti yang telah dibeli sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Menurut sejumlah konsumen tersebut, ketidakpastian atas ketepatan waktu pembangunan unit properti itu membuat mereka berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, maupun pengembalian uang yang telah dibayarkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

Dengan ketidakpastian dan ketidaknyamanan tersebut, mereka juga menilai pengembang telah melanggar hak konsumen. Mereka pun mengklaim memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang atas cicilan pembelian properti yang belum mereka terima.

“Hak tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” bunyi surat gugatan.

Atas gugatan yang dilayangkan sembilan konsumen terhadap PT KNI tersebut, Katadata telah menghubungi kuasa hukum PT KNI, Kresna Wasedanto melalui pesan singkat. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada balasan dari Kresna.



Dampak yang sudah dapat diperkirakan saat Bang Anies dan Sandi menang di pilgub

Namun Pak Aguan tentu tidak akan berdiam diri untuk segera mengembalikan uang konsumen.

emoticon-No Hope


Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang
dulu g sempet mau beli
cuma gak jd
mahal emoticon-Ngakak
udh mulai terusik nih...liat aje ntar counter pengembangnya...watch your ass Mr governor...
amsyong ini cukongnya emoticon-Wakaka
tinggal tunggu cukong marah terus maen kasar emoticon-Leh Uga
tenang, udah cincay kok pengembang sama gabenernya emoticon-Cool
Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang
feeling sy kyknya bakal berbuntut panjang nih kasus -- lebih-lebih dari meikarta kyknya ...
tuntut saja hoktod dan buzer gobloknya
nah loh... pengembang mulai diserang. dari sisi pengembang emang ga bisa disalahin, karena peraturan reklamasi disahkan / dibatalin di luar wewenang mereka. Ahok mau diserang pun percuma karena dia udah ga menjabat sebagai gubernur. ya sasaran sekarang diarahin ke gubernur yang baru dunk.
Masalahnya ini karena bepum adanya imb dan fakta di lapangan sudah terbangun ruko. Dan untuk mengurus ada di dinas cipta karya dan lanjut bpttt.

Ok, situasi sekarang si anies bilang tidak ada pembahasan raperda selama tahun 2018, raperda yah.


Quote:Original Posted By cobainmain
nah loh... pengembang mulai diserang. dari sisi pengembang emang ga bisa disalahin, karena peraturan reklamasi disahkan / dibatalin di luar wewenang mereka. Ahok mau diserang pun percuma karena dia udah ga menjabat sebagai gubernur. ya sasaran sekarang diarahin ke gubernur yang baru dunk.


Masalahnya di imb kaga ada dan udh ada bangunan di pulau itu.
makin seru aja drama reklamasi.
Quote:Original Posted By cobainmain
nah loh... pengembang mulai diserang. dari sisi pengembang emang ga bisa disalahin, karena peraturan reklamasi disahkan / dibatalin di luar wewenang mereka. Ahok mau diserang pun percuma karena dia udah ga menjabat sebagai gubernur. ya sasaran sekarang diarahin ke gubernur yang baru dunk.


Tenang.. gabener baru orangnya cincay..
Quote:Original Posted By karlktarn
Properti Elit

Pembeli Properti Elite di Pulau Reklamasi Jakarta Gugat Pengembang




Dampak yang sudah dapat diperkirakan saat Bang Anies dan Sandi menang di pilgub

Namun Pak Aguan tentu tidak akan berdiam diri untuk segera mengembalikan uang konsumen.

emoticon-No Hope




Ya gampang
Pengembang tinggal gugatan balik aja pemda karena inconsistent. Pak Aguan kayaknya sama aja dengan Agung Podomoro, sama2 udah kasih duit ke Sanusi? emoticon-Shutup
HAHAHAHAHAH... MAKAN TU BANGUNAN TANPA IMB
Quote:Original Posted By clariceferguson
tuntut saja hoktod dan buzer gobloknya


Usai Diperiksa KPK, M Sanusi Akui Buka-bukaan Suap Reklamasi

http://news.liputan6.com/read/2519101/usai-diperiksa-kpk-m-sanusi-akui-buka-bukaan-suap-reklamasi
bool hoktod bakal makin lebar nih 2 periode di bui emoticon-Leh Uga
jual barang tak pasti sudah biasa.
bs digaplok duid ini mpe bengep2