Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya memiliki nahkoda baru pasca dinonaktifkannya Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar yang sedang terjerat kasus KTP elektronik. Ia adalah Airlangga Hartarto, terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta pada 18-20 Desember 2017. Ini menjadi kado akhir tahun untuk Golkar di tengah badai yang akhir-akhir ini menerpa pohon beringin.

Terpilihnya anak mantan Menteri Perindustrian RI era Orde Baru (Hartarto Sastrosoenarto) ini menjadi sinyal bahwa parpol berlambang beringin ini akan berdiri kokoh bersama pemerintahan Presiden Jokowi, mengingat Airlangga adalah pembantu Presiden (Menteri Perindustrian RI). Ditambah lagi Golkar akan makin mesra bersama pemerintah dengan sikap politiknya yang tetap mendukung Jokowi sebagai Capres di Pilpres 2019 nanti.

Itulah Golkar yang hemat penulis kekokohannya tergantung tingkat kemesraannya bersama pemerintah yang sedang berkuasa. Semakin mesra bersama pemerintah, semakin kokoh pula beringin berdiri tegak dalam percaturan politik Indonesia dan semakin berkarya untuk negara. Maka pilihannya tentu Golkar mesti berada dalam pemerintahan. Hal ini juga selaras dengan pesan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla yang juga kader partai Golkar dalam pidatonya di penutupan Munaslub, seperti yang penulis kutip di awal tulisan, bahwa Golkar mau kalah, mau menang, terus berda di pemerintahan. Dan kondisi ini tengah terjadi sekarang, di mana Golkar makin mesra bersama pemerintahan Presiden Jokowi sekalipun di Pilpres 2014 tak menjadi bagian dari parpol koalisi Indonesia Hebat. Ya, bukan Golkar jika tak bersama pemerintahan.

Parpol yang didirikan pada 1964 ini memang sangat identik dengan pemerintahan. Sejak berdirinya 53 tahun silam, Golkar menjadi satu-satunya parpol yang paling lama berada di lingkaran kekuasaan dari 32 tahun di Orde Baru, hingga saat ini masih setia bersama pemerintahan. Dan boleh dikata, Golkar sebagai parpol paling berpengalaman hidup dalam lingkaran kekuasaan karena dibentuk dan besar dalam proses kekuasaan pemerintah. Bisa jadi, inilah yang menyebabkan parpol berlambang beringin tetap berdiri kokoh sampai saat ini sekalipun diterpa badai besar, baik badai dari internal maupun eksternal. Golkar masih menjadi parpol besar dan papan atas di percaturan politik nasional Indonesia.

Golkar sebagai sebuah parpol besar juga diakui oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Munaslub Golkar. Bahkan menurutnya, jika Golkar mengalami permasalahan internal akan berdampak pada situasi politik nasional. Menurut hemat penulis, ini menjadi pesan bahwa Golkar begitu penting untuk tetap beridiri tegak dan kokoh demi stabilitas politik nasional Indonesia. Dengan demikian, lahirnya Airlangga Hartarto sebagai nahkoda baru Golkar diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik nasional. Sebenarnya, bukan hanya stabilitas politik, tetapi di sisi lain juga menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Jokowi mengingat Golkar juga bagian dari parpol pemerintahan, apalagi ini menjelang Pemilu dan Pilpres 2019 dinamika politik pasti akan makin meningkat.

Kebesaran Golkar sebagai sebuah Parpol memang tak bisa diragukan. Sekalipun banyak tokoh seniornya berpencar ke mana-mana mendirikan parpol-parpol baru, si beringin tetap kokoh menjadi parpol besar. Andai tokoh-tokoh seniornya yang kini telah memiliki parpol baru itu bersatu dan kembali bernaung di bawah beringin, entah sebesar apa sekarang parpol berlambang beringin tersebut.

Dari kacamata penulis, melihat sepak terjang Golkar adalah melihat politik kebertahanan. Melihat Golkar adalah melihat eksistensi berkarya untuk bangsa lewat pemerintahan. Melihat partai Golkar adalah melihat beringin yang selalu menaungi kekuasaan. Mungkin itulah takdir politik Golkar, harus terus bersama pemerintahan dan kekuasaan demi kekokohan dan kebertahanan dalam dinamika politik yang penuh tantangan. Bukan Golkar jika tak bersama pemerintahan. Bukan Golkar jika bersikap oposisi terhadap kekuasaan yang berjalan.

Sumber : Nusantaranews