PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis (21/12), melaksanakan kerja sama Perjanjian Kerja sama Operasional (PKO) dengan 8 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah terkait penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) periode 2018.



Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengungkapkan, tahun depan rencana penyaluran FLPP ditargetkan sebesar Rp4,5 triliun untuk 42 ribu unit rumah, yang terdiri dari Rp2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.



Angka tersebut berada sedikit di atas target penyaluran yang dicanangkan untuk periode 2017. Pada tahun ini, PPDPP menargetkan bantuan FLPP dapat disalurkan kepada 40 ribu unit rumah dengan anggaran sebesar Rp3,1 triliun yang dilaksanakan oleh 32 bank penyalur. Namun, hingga akhir tahun realisasi diupayakan hanya mencapai 21 ribu, atau separuh dari target awal.



Sedianya, pada awal 2017, target yang diusung PPDPP untuk FLPP mencapai 120 ribu unit. Namun, pada pertengahan tahun, revisi dilakukan lantaran PT Bank Tabungan Negara (BTN) tidak lagi menyalurkan FLPP.



Kementerian PUPR tidak lagi menunjuk BTN untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema FLPP per tahun ini. Sebagai gantinya, BTN diminta fokus untuk menggarap KPR dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang ditargetkan mencapai 239.000 unit.



Perubahan fokus itu dilakukan seiring pemangkasan anggaran KPR FLPP pada tahun ini dari semula Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Kendati memangkas anggaran KPR FLPP, pemerintah menaikkan anggaran KPR SSB dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar.



Skema FLPP dan SSB pada dasarnya sama-sama ditujukan untuk kepemilikan kredit perumahan rakyat (KPR) namun memiliki perbedaan dalam penyelenggaraannya. Dalam program FLPP, pemerintah menanggung dana kredit kepemilikan rumah hingga 90%, dengan sisanya dialokasikan oleh perbankan.



Adapun dalam program SSB, pemerintah hanya membayarkan selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank, sedangkan dananya sepenuhnya berasal dari bank.



Kendati BTN berganti fokus dari skema FLPP menjadi SSB, Lana mengaku hal itu tidak menjadi persoalan. Itu karena pada dasarnya kedua skema kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi tersebut sama saja dengan tujuan untuk menyediakan hunian yang laik kepada masyarakat.



"Jadi jangan dilihat terpisah. Sekarang FLPP itu mayoritas BPD karena kami menilai BPD bisa lebih banyak diakses masyarakat daerah," ujar Lana seusai acara penandatanganan PKO di Kantor Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (21/12).



Selepas kepergian BTN, pada tahun depan Bank Artha Graha Internasional akan menjadi penyalur dengan alokasi terbesar, lalu diikuti Syariah Mandiri.



"Itu semua juga dilihat dari kinerja mereka dalam penyaluran tahun ini. Bisa mencapai berapa, kesanggupannya berapa, itu yang menjadi pertimbangan," tuturnya.



Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bank Artha Graha Internasional Andy Kasih mengatakan, sepanjang 2017 tidak menemui kendala berarti dalam menyalurkan FLPP. Semua berjalan lancar sehingga bisa menempatkan target lebih besar pada tahun selanjutnya.



Sepanjang tahun ini, Artha Graha Internasional sudah menyalurkan FLPP sebesar Rp900 miliar untuk 6.000 unit rumah. Adapun, pada tahun depan ditargetkan penyaluran sebesar Rp1,1 triliun dengan total 10 ribu unit rumah.



"Semua karyawan kami yang ada di 22 provinsi sudah bisa menguasai sehingga proses bisa semakin cepat," ucap Andy.



Untuk periode 2018, Kementerian PUPR melakukan langkah cepat untuk bisa meningkatkan realisasi penyaluran skema KPR subsidi dengan melaksanakan PKO dengan 40 bank sejak akhir 2017. Sehingga dana bisa dicairkan sejak awal 2018.



Pada tahun ini, pemerintah beralasan realisasi FLPP rendah karena dana baru dapat ditarik pada Oktober.



Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyambut baik upaya yang dilakukan pemerintah, guna terus mendorong peningkatan realisasi pembangunan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



"Dengan adanya PKO sejak dini, artinya uang di pengembang sudah bisa bergerak sejak Januari. Artinya produksi bisa lebih cepat dan sampai akhir tahun depan bisa lebih banyak jumlahnya, karena kami sudah bisa bekerja dari sekarang," tandasnya.



Adapun bank pelaksana yang terlibat dalam PKO ialah Bank Artha Graha Internasional, BRI, BNI, Bank Mandiru, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mayora, Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, BJB, Bank DKI, Bank Jateng, Bank BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank NTT, Bank Bali, Bank Kaltimtara, Bank Kalbar, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank SulutGo, Bank Sulteng, Bank Sultra, Bank Sulselbar, Bank Papua, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Aceh, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank Sumselbabel Syariah, BJB Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Kaltimtara Syariah, Bank Kalsel Syariah dan ank Sulselbar Syariah. (OL-4)




Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kan/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kemenkeu Raih Peringkat Satu Informasi Keterbukaan Publik

- Pengembangan Vokasi Fokus Pada 5 Sektor

- Airlangga: Saya Banyak Mendapat Titipan Nama