MAJELIS Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak permohonan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk membatalkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKU PHHK-HTI).



Majelis hakim yang diketuai Oenoen Pratiwi menyatakan, permohonan yang diajukan PT RAPP tidak tepat. Dengan demikian, PT RAPP tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan revisi RKU untuk dapat melanjutkan kegiatan usaha di lahan seluas 338 ribu hektare (ha) di Riau.



"Permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formal. Permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Oenoen dalam putusan yang dibacakan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (21/12).



Kuasa hukum PT RAPP Hamdan Zoelva menyatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait ditolaknya permohonan RAPP tersebut.



“Segera kami akan ajukan PK,” kata Hamdan usai sidang pembacaan putusan.



Hamdan tetap berkeyakinan permohonan yang diajukan RAPP sesuai dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Menurut dia, Menteri LHK seharusnya menjawab keberatan yang diajukan RAPP atas surat keputusan MenLhK No 5322 tahun 2017 tentang pembatalan RKU RAPP dalam waktu 10 hari kerja.



Jika tidak, lanjut Hamdan, maka berdasarkan UUAP keberatan itu dinyatakan dikabulkan untuk kemudian disahkan oleh PTUN atau berlaku norma fiktif positif. (OL-4)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...tun/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Crowd Funding Sasar Generasi Milenial untuk Viralkan R80

- Anak Indonesia Butuh Kepedulian Kesejahteraan

- Festival Penglipuran Hidupkan Wisata Bali