alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Media Indonesia /
Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a3b3338e052275a3b8b456a/keterlaluan-jenazah-pun-dipungli

Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli

Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli

PUNGUTAN liar terhadap keluarga yang hendak memakamkan jenazah di Kota Depok sangat memberatkan. Satuan tugas pemberantasan pungutan liar yang diharapkan bertindak ternyata tak berdampak.



Wakil Ketua DPRD Kota Depok M Suparyono mengungkapkan tempat permakaman umum (TPU) Kota Depok sarat pungli dengan patokan harga Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta. “Keterlaluan, jenazah pun dipungli. Perda retribusi permakaman hanya mengenakan tarif Rp100 ribu bagi warga Kota Depok dan Rp1 juta untuk warga dari luar Kota Depok. Biaya itu untuk retribusi lahan, sedangkan untuk penggalian dan tutup lubang tidak dikenai biaya,“ tegasnya, kemarin.



Suparyono mengetahui praktik kotor itu waktu reses DPRD beberapa hari lalu. Suparyono menyambangi daerah pemilihan Kecamatan Sukma Jaya. Dalam dialog, konstituennya mengeluhkan pungli oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Permakaman (UPTP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.



Keluarga yang memohon area kuburan di pinggir jalan dikenai sebesar Rp2,5 juta, sedangkan yang di tengah area permakaman dimintai senilai Rp1,5 juta per jenazah.



Suparyono tak habis pikir mengapa tim sapu bersih pungli bentukan pemerintah kota tidak mampu menumpas praktik kotor yang terbuka seperti itu.



Dirinya akan meminta kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad untuk mengevaluasi kinerja Kepala DLHK Kota Depok Etty Suryahati maupun kepala bidang dan kepala seksi yang membidangi permakaman. “Mereka harus dicopot dari jabatan. Apa guna dipertahankan jika berkinerja tidak baik?” tegas politikus PKS itu.



Di Kota Depok terdapat belasan TPU, di antaranya TPU Kali Mulia I, II, dan III, TPU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, TPU Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, dan TPU Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis.



Pada kesempatan itu, Suparyono juga menyoroti program DLHK dalam membangun pagar tembok mengeli­lingi seluruh area TPU. TPU yang sudah ditembok antara lain TPU Kali Mulia I, II, dan III.



Harus terbuka

Pemagaran lokasi TPU tersebut, menurutnya, bertentangan dengan Perda Tata Ruang Kota Depok dan keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok 2014 bahwa permakaman harus terbuka. Artinya, permakaman tidak boleh tertutup oleh bangunan supaya itu terlihat sebagai taman kota, monumen, dan tempat permakaman umum. “Keberadaan ruang publik di TPU diperlukan untuk mendukung manusia dalam memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.



Kepala DLHK Kota Depok Ety Suryahati mengatakan penarikan biaya dari ahli waris bertujuan untuk pengadaan alat pemakaman demi kelancaran proses penyelenggaraan penguburan jenazah.



“Kutipan dana itu adalah buat beli bambu, papan penutup lubang kubur. Peralatan tersebut tentu harus kuat dan menggunakan kayu yang kuat juga. Kita juga perlu batu untuk menyangga agar tanah tidak mudah longsor,“ imbuhnya.



Terkait dengan tembok pagar permakaman sejumlah TPU, Etty menyatakan tidak ada pemasangan lagi. “Pemagaran tembok makam sudah ditiadakan. Saat ini makam-makam hanya ditumbuhi rumput hijau. Saat ini kondisi makam sudah nyaman dan asri bagi peziarah, di bagian lain juga ada tempat untuk beristirahat,” ujarnya (KG/J-2)






Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...gli/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli Kemendagri Coret Pelesiran DPRD Banten

- Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli Pemprov-BPPT Olah Sampah Jadi Listrik

- Keterlaluan, Jenazah pun Dipungli Perempuan Desa Jadi Aktor Perdamaian

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di