alexa-tracking

DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a3b246531e2e662528b456d/dpr-didesak-rampungkan-ruu-kuhp
DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP
DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP

POLEMIK mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 284, 285, dan 292 KUHP yang mengatur perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan, seharusnya mendorong DPR untuk segera mengkaji RUU KUHP. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang menyalahartikan putusan tersebut.



Berdasarkan rilis diterima Media Indonesia, kemarin, "Putusan MK No 46 ini harusnya menjadi trigger bagi DPR. Dengan melihat perdebatan yang muncul di tengah masyarakat, dewan mestinya cepat bertindak untuk memberikan solusi hukum," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi



Dia menyatakan putusan MK terkait dengan hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya. Karena berhubungan dengan pemidanaan yang sifatnya limitatif, hanya DPR yang bisa menindaklanjutinya.



"Berbagai putusan MK terdahulu yang memuat perluasan/penyempitan norma, sama sekali tidak mengubah sesuatu yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang berakibat pada perampasan hak dan kemerdekaan warga negara," jelasnya.



Staf ahli Komisi III DPR Afdhal Manhatta pun berpendapat serupa. Ia memandang putusan MK menjadi sinyal agar DPR dan pemerintah segera merampungkan RUU KUHP yang masih menjadi PR legislasi.



"RUU KUHP terdiri atas 786 pasal. Terdapat beberapa isu krusial dalam revisi RUU KUHP di antaranya pergeseran asas legalitas dari formal ke materiel, kemudian isu soal 284, 285, dan 292. Untuk 3 pasal itu terdapat perluasan yang diatur dalam Pasal 481 huruf (e)," terang Afdhal.



Menurut dia, pembagian KUHP nantinya hanya terdiri atas ketentuan umum dan tindak pidana saja. Hal itu berbeda dengan sebelumnya yang mengatur pemisahan antara pelanggaran dan kejahatan. "Dalam revisi ini dijadikan satu tindak pidana," ujarnya.



Ketika menyampaikan putusan tersebut, hakim MK Maria Farida mengatakan mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan itu berada di presiden dan DPR. MK, imbuhnya, tidak boleh masuk ke wilayah politik hukum pidana.



"Produk hukum pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak boleh masuk wilayah politik hukum pidana," tuturnya, Kamis (14/12) lalu.


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...uhp/2017-12-21

---

Kumpulan Berita Terkait :

- DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP AISA Lepas Bisnis Beras Rp3 Triliun

- DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP Bursa Beri Peluang Kredit Properti

- DPR Didesak Rampungkan RUU KUHP Kredit Tunda Tebang Selamatkan Pohon

×