alexa-tracking

Cagub Golkar Kaltim, Sembilan DPD Sorong Makmur

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a3b188ba2c06e28228b456d/cagub-golkar-kaltim-sembilan-dpd-sorong-makmur
Cagub Golkar Kaltim, Sembilan DPD Sorong Makmur
Cagub Golkar, Sembilan DPD Sorong Makmur

Cagub Golkar Kaltim, Sembilan DPD Sorong Makmur

Rabu, 20 Desember 2017 09:51



PROKAL.CO, SUARA DPD II atau tingkat kabupaten/kota Partai Golkar yang menggaungkan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) nyaris bulat. Dari 10 DPD kabupaten/kota, sisa dua yang belum menandatangani dukungan musdalub. Adapun itu, Kutai Timur (Kutim) dan Bontang.


“Menunggu Kutim saja lagi untuk tanda tangan. Mereka sudah menyatakan bergabung. Bontang kalau tidak ada tanda-tanda, ditinggal,” ujar Zainuddin Thaib, juru bicara para ketua-ketua DPD Golkar kabupaten/kota di sela-sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Jakarta, saat dihubungi Kaltim Post, kemarin (19/12).

Dengan tambahan Kutim, artinya sembilan DPD II yang mendukung pemilihan ketua definitif pengganti Rita Widyasari yang diberhentikan dewan pimpinan pusat (DPP), Jumat (15/12). Jumlah itu, terang dia, sudah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dukungan atau sebanyak tujuh DPD kabupaten/kota di Kaltim. Mereka mendesak agar penyelenggaraan musdalub selambat-lambatnya pada 30 Desember 2017. “Surat permohonan itu akan kami serahkan besok malam (malam ini) setelah penutupan munaslub,” katanya.

Zainuddin yang juga ketua DPD Golkar Kutai Barat menerangkan, meski secara lisan sudah disampaikan dan disetujui Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto, perlu pula diajukan secara tertulis agar bisa menjadwalkan kehadiran para pengurus teras DPP. Mengacu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), sedianya akan digelar rapat pleno pengurus untuk mencari pengganti Rita terlebih dulu.

Hasil pleno yang menyepakati figur pengganti bupati Kutai Kartanegara nonaktif itu akan dibawa ke rapat pimpinan daerah dan disahkan dalam musdalub. “(Di musdalub) selain menetapkan ketua DPD Golkar Kaltim sekaligus bakal calon gubernur (cagub) pengganti Bu Rita,” terangnya.

DPD II Golkar kabupaten/kota sudah mengantongi nama yang pas sebagai nakhoda baru pengurus partai berlambang beringin level provinsi. Hanya, Zainuddin masih merahasiakan. Namun, yang jelas kriteria ketua baru adalah figur yang bersih dari permasalahan hukum, mumpuni, dan mampu mengayomi seluruh faksi. “Figur itu sudah jelas ada di internal Golkar. Rahasia, tunggu saja waktu musda. Kalau sekarang dimunculkan, kada (tidak) asyik ceritanya,” selorohnya.

Apakah figur tersebut merujuk Makmur HAPK? Zainuddin tak mengiyakan, tidak pula membantah. “Liat saja nanti,” ucapnya kembali.

Diketahui, nama Makmur tak bisa dipisahkan dari DPD Golkar kabupaten/kota. Kala pendaftaran bakal cagub dari Golkar dibuka, delapan DPD II atas inisiatif sendiri mengantarkan berkas lamaran ke Kantor Sekretariat DPD Golkar Kaltim tanpa kehadiran Makmur. Saat itu, minus kehadiran DPD Golkar Kutai Kartanegara dan Bontang. Kedua DPD tersebut saat itu memiliki calon jagoan masing-masing untuk mendampingi Rita. DPD Golkar Kukar menyiapkan Farid Wadjdy dan DPD Golkar Bontang mendorong Andi Sofyan Hasdam.

Delapan DPD II begitu getol menyorong Makmur yang juga ketua harian DPD Golkar Kaltim mendampingi Rita. Begitu Rita ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus dugaan korupsi, nama Makmur yang menguat sebagai bakal cagub dari Golkar.

Itu lebih diperkuat, saat DPD Golkar Kaltim menggelar rapat pleno diperluas di Hotel Selyca, Samarinda, Senin (27/11). Agenda yang sedianya DPD II membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya satu nama dan maksimal tiga nama bakal calon wakil gubernur (cawagub) justru dipaparkan dalam forum.

Dari sumber internal DPD Golkar Kaltim, saat itu DPD II sudah menyiapkan Makmur bila sewaktu-waktu Rita benar tak bisa maju Pemilihan Gubernur Kaltim. “Nama Makmur yang sedianya akan disampaikan ke Rita,” ucap sumber itu.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir, selepas pleno, menerangkan bila dalam perjalanan sebelum pendaftaran Rita tidak dapat mencalonkan diri, sebagai gantinya diambil dari 10 pendaftar bakal cawagub dari Golkar. “Iya, tidak keluar dari nama itu,” tuturnya.

Kembali ke Zainuddin, delapan DPD Golkar yang kala itu menjagokan Makmur saat sekarang masih kompak. “Iya, masih sama,” imbuhnya.

Dengan hitung-hitungan tersebut, besar kemungkinan suara mayoritas menjatuhkan pilihan ke mantan bupati Berau tersebut sebagai bakal cagub dari Golkar yang menggantikan Rita. “Kami (Golkar) pasti ingin menang. Yang kami lihat mampu dan bisa mengangkat elektabilitasnya yang dipilih. Figur yang laku dijual di kabupaten/kota,” terangnya.

Apakah saat musdalub langsung mengusulkan dalam bentuk paket? “Pasti konsultasi dulu dengan yang mau dikimpoikan. Enggak bisa main paksa,” katanya.

Yang terpenting, bakal cawagub adalah yang mampu mendongkrak suara bakal cagub. Di samping itu, harus bisa dan paham dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Jangan sampai, lanjut dia, antara kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi di tengah jalan. “Keduanya harus memiliki chemistry,” kuncinya.

Santer belakangan, Makmur sudah beberapa kali berbicara serius mengenai pilgub dengan Rusmadi, sekprov Kaltim. Rusmadi pun saat diwawancara media beberapa waktu lalu mengatakan, saat kunjungan kerja ke Berau sempat bertemu Makmur. “Ya, silaturahmi. Kebetulan lagi tugas,” katanya kala itu.

Zainuddin menganggap biasa pertemuan keduanya. “Wajar-wajar saja mantan pejabat dengan pejabat silaturahmi. Kalau bisa mendongkrak mengapa tidak keduanya berpasangan,” ucapnya setengah bercanda.

JAGA SOLIDITAS

Anggota Dewan Pembina DPD Golkar Kaltim Dahri Yasin menyebutkan, semua pihak saat ini harus mendukung seluruh kebijakan yang diambil Andi Sofyan Hasdam selaku pelaksana tugas (plt) ketua DPD Golkar Kaltim yang ditunjuk DPP Golkar. Apalagi, dalam penunjukan plt itu sudah menjadi kewenangan pusat. Orang yang ditunjuk memang harus pengurus pusat. Sofyan tercatat sebagai pengurus pusat. Pengurus daerah, semestinya legawa dengan perintah tersebut.

“Di Golkar Kaltim saat ini tidak ada konflik. Kalaupun ada, itu konflik kepentingan saja, sifatnya pribadi,” tegasnya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim itu menyatakan, penunjukan plt oleh DPP Golkar merupakan sikap yang mesti diambil. Sebab, posisi Rita Widyasari sudah tidak memungkinkan untuk memimpin DPD Golkar Kaltim karena sedang terjerat kasus hukum di KPK.

"Saya kira pengurus sudah saatnya memberi dukungan kepada plt untuk segera melakukan konsolidasi di internal Golkar Kaltim. Apalagi, ini mau menghadapi pilkada serentak, pileg (pemilihan legislatif), dan pilpres (pemilihan presiden). Persiapannya harus matang," tuturnya.

Perpecahan di Golkar Kaltim, lanjut dia, jika terus dibiarkan bakal berdampak buruk terhadap organisasi dan target yang ingin dicapai. Padahal, sebagai partai besar, Golkar punya keinginan untuk memenangi semua pesta demokrasi yang dihadapi ke depan.

Selain itu, dia berharap, kader beringin tak perlu khawatir dengan isu perombakan yang berembus. Sebab, menurut dia, itu merupakan hal biasa. Sejak awal dalam surat perintah yang ditujukan kepada Sofyan, salah satu poinnya adalah untuk melakukan revitalisasi kepengurusan di Golkar Kaltim.

"Kader mesti pahami kondisi itu. Tidak betul kalau ada rencana pemecatan. Kalau perombakan kemudian niatnya perbaikan, tentu tidak masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, gejolak di tubuh Golkar Kaltim mulai mereda menyusul DPD II mengadu ke ketum dan koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir. Aduan itu reaksi atas rencana plt ketua DPD Golkar Kaltim Andi Sofyan Hasdam untuk melakukan perombakan terhadap pengurus.

Belum lagi kebijakan itu dikeluarkan, Sofyan ditegur Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham. Plt ketua DPD Golkar Kaltim itu diingatkan agar tak mengganti pengurus besar-besaran. “Mendengar itu saya kaget karena belum mengutak-atik kepengurusan. Saya sampaikan pengurus yang saya akan ganti hanya sekretaris,” tulis Sofyan dalam rilis yang diterima Kaltim Post, dua hari lalu (18/12).

Dikonfirmasi terpisah, Kadir menyatakan, secara aturan organisasi dirinya masih sebagai sekretaris. DPP pun, tambah dia, sampai sekarang belum ada mengeluarkan SK baru mengenai revitalisasi yang mendepak dirinya. “Yang ada SK penunjukan plt ketua. Tapi, Pak Sofyan secara de facto mengabaikan saya sebagai sekretaris,” ujarnya. (*/him/ril/rom/k8)


LINK: http://kaltim.prokal.co/read/news/32...ng-makmur.html