alexa-tracking

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a3511f1a2c06e0a108b4576/jawa-barat-tangkal-radikalisme-lewat-narasi-damai-dan-pemberdayaan-ekonomi
Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi
Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

By Thowik SEJUK

Posted on 15/12/2017


Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersatuan Indonesia agar jangan sampai dirusak oleh gerakan radikalisme seperti yang terjadi di Suriah dan Irak. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog “Membumikan Wacana Kebinekaan Kita” sebagai rangkaian December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity di Graha Pos Kota Bandung, Jawa Barat (15/12/2017).

Di tengah-tengah para peserta dialog Mahfud MD mengingatkan supaya masyarakat tidak tinggal diam membiarkan sekelompok kecil gerakan radikal mengganti dasar dan tata cara bernegara bangsa ini menjadi negara agama.

Kendati begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini masih cukup optimis karena banyak umat Islam Indonesia yang menentang gerakan-gerakan radikal di Indonesia.

“Gerakan intoleran dan radikal dari sekelompok kecil umat Islam ketika melakukan aksi kekerasan terhadap warga lainnya, yang melawan juga umat Islam, dari kelompok yang lebih banyak,” ucap Mahfud MD.

Menanggapi Mahfud MD dalam mengantisipasi gerakan radikalisme agama di Indonesia, sosiolog Muhammadiyah Dr. Zuly Qodir ikut memberi perhatian fenomena yang sama di dunia maya.

“Tugas besar para kyai, pastur, pendeta dan pemimpin agama lainnya sekarang ini adalah melakukan counter di media sosial yang dipenuhi kebencian dan memecah-belah,”ujar akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Karena jika tidak, sambung Zuly, masyarakat kita menjadi resah dan membuat hubungan di tingkat bawah menjadi semakin tidak baik.

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Kiri ke kanan: Dewi Kanti (Sunda Wiwitan), Mahfud MD, dan Ketua Panitia December Light Fest 2k17 August Leonardo saat pemotongan tumpeng membuka festival (15/12/2017)

Dalam acara yang diselingi dengan hiburan-hiburan tradisional sampai musik yang dekat generasi milenial penghayat Sunda Wiwitan Dewi Kanti selaku narasumber lainnya mengaitkan konteks Jawa Barat (Jabar) yang selalu dikenal sebagai wilayah intoleran sebagai hal yang wajar. Sebab, masyarakat Jabar menurutnya cenderung permisif, adaptif dan terbuka terhadap apa pun yang datang dari luar.

“(Kendati itu bagus) tetapi sekaligus menjadi kelemahan karena masyarakat Jawa Barat kemudian melupakan nilai-nilai kultural asalinya,” sesal Dewi Kanti, yang dalam kesempatan ini membawa serta anak-anak remaja Sunda Wiwitan dari Kuningan untuk menampilkan kebolehan membawakan jenis-jenis kesenian yang kental berbau tardisi Sunda dan Nusantara.

Kondisi masyarakat Jabar yang seperti itu bagi perempuan yang mahir memainkan alat musik kecapi ini menyebabkan propinsi tatar Sunda mudah dikuasai budaya yang jauh dari nilai-nilai leluhur Sunda itu sendiri yang sejatinya sangat toleran dan mencintai keberagaman.

Untuk itu Dewi Kanti menegaskan, meskipun Sunda Wiwitan terus mengalami intoleransi dan diskriminasi, tetapi para penghayat agama lokallah yang selama ini menjadi penguat karakter bangsa dan kearifan leluhur. Dari kearifan agama lokal itulah, tidak saja Sunda Wiwitan tetapi juga agama-agama asli leluhur lainnya di Nusantara, nilai-nilai Pancasila dibumikan.

Menatap Masa Depan Jawa Barat yang lebih Toleran

Jabar sebagai propinsi dengan populasi terbanyak mempunyai tantangan kebinekaan yang tidak sederhana dalam mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Terlebih, kerusakan akibat pilkada DKI Jakarta yang sangat brutal menggunakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) mulai terasa menjelang pilkada 2018 di Jabar.

Karena itu, mendesak sekali membuat ruang bersama di kalangan masyarakat sipil untuk menggali, memetakan dan merumuskan masa depan Jabar yang lebih ramah terhadap keberagaman dan menuntut tanggung jawab negara menghormati, melindungi dan memenuhi segenap hak-hak dasar warganya.

August Leonardo selaku Ketua Panitia December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity di sela-sela festival menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ikhtiar dalam mengembangkan dan menguatkan perjumpaan lintas komunitas agama atau kepercayaan, etnis, gender, akademisi dan generasi muda di Jabar.

“Festival ini digelar demi melahirkan narasi-narasi alternatif kebinekaan melalui berbagai gagasan dan ekspresi dari level nasional dan lokal untuk mendorong Jawa Barat berani berkomitmen dalam merawat kebinekaan dan menerjemahkannya melalui kerjasama nyata antar individu dan lembaga di berbagai bidang kehidupan, termasuk pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya,” ujar Leo mewakili panitia December Light Fest 2k17 yang merupakan kerjasama lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil yang juga menghadirkan kelompok disabilitas yang salah satu penyandang down syndrome menampilkan tarian topeng.

Lelaki yang juga dipercaya sebagai Koordinator Aliansi Kebhinnekaan Jawa Barat ini menambahkan alasan, “December Light Fest 2k17: Celebrate Our Diversity” digelar, selain bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat luas, khususnya generasi muda, terhadap topik-topik kebinekaan, juga akan dilanjutkan dalam proses berkesinambungan yang berdampak jangka panjang, yakni membangun berbagai bentuk pendidikan publik, baik online maupun offline, dan mengembangkan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat.

Harapan dari gerakan bersama yang disenergikan antara komunitas agama, kepercayaan ataupun etnis dengan organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademis ini adalah bagaimana menurunkan tingkat intoleransi dan diskriminasi di Jawa Barat sebagaimana dilansir dalam laporan tahunan hasil penelitian dan pemantauan kebebasan beragama seperti yang dilakukan Setara Institute ataupun Wahid Foundation.

“Bermula dari festival ini akan dibangun kerjasama yang kokoh antar-jejaring komunitas sehingga melahirkan sinergi dan gerakan bersama yang melibatkan kalangan milenial  dalam mengembangkan perdamaian dan pemberdayaan ekonomi warga berbasis social entrepreneurship,” pungkas Leo.

http://sejuk.org/2017/12/15/jawa-bar...ayaan-ekonomi/

Yang lebih bagus lagi, alangkah baiknya kolom agama di ktp agar tidak lagi tersedia pangsa pasar bagi pengembangan radikalisme agama. Selama ini radikalisme agama x berkembang pesat karena tersedianya pangsa pasar yang memadai yaitu besarnya jumlah penganut agama x berdasarkan data seberapa banyak jumlah agama x yang tercantum di dalam kolom agama di ktp
Tangkal donk , dsni banyak bgt.
Seeur nu diajar ti google sanes na ngaos ti guru agama sapertos ustad, buya di daerah na
image-url-apps
Agama itu lagi
KASKUS Ads
image-url-apps
Berat, selama masi ada bidadari
image-url-apps
Jabar. Nasbung home sweet home. emoticon-Cipok
image-url-apps
Keep mewek
image-url-apps
Semoga kebersamaan ini tetap bertahan menghadapi pengaruh radikal. Bersatu di atas tanah ibu pertiwi.
ketika kaplingan sorga dan meki gratis begitu menggodaemoticon-Ngakak
ada penangkalan kok malah makin subur? tanya kenapa.. emoticon-Wakaka
image-url-apps
Memeq 72 bidadari lebih menggiurkan emoticon-Ngakak
Jabar kan Produsen Nasbung terbesar Se-Indonesia.... Lumbungnya Nasbung... Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi
Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi
image-url-apps
Pilkada jakarta kmaren udh membuktikan klo isu SARA bsa jd jalan pintas untuk menduduki kursi jabatan...

siap2 pemilu 2019 nnti... gk milih paslon junjungan nasbung bangkeny gk d sholatin bkal berlaku secara nasional

yg gk milih paslon junjungan nastak d cap gk berkebhinekaan resmi berlaku d seluruh indonesiahhhh emoticon-Wakaka
image-url-apps
Ditjen Dukcapil: Jumlah WNI Penghayat Kepercayaan 138.791 Orang

Senin, 13 November 2017 | 04:45 WIB

Kaskus

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Dewi Kanti Setianingsih menunjukkan KTP-nya yang kolom agamanya dikosongkan karena dia seorang penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan diri sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang.

"Dalam database, (warga) yang menuliskan jenis kepercayaannya itu ada 138.791 terhitung data per 30 Juni 2017. Jumlah ini nanti pasti akan cepat melonjak karena selama ini penghayat kepercayaan itu ada yang menuliskan Buddha, Kristen dan Islam dalam data kependudukannya," kata Zudan di Bandung, Ahad (12/11).

Jumlah tersebut terhitung sedikit, sekitar 3,14 persen, dibandingkan dengan data penduduk yang mencatatkan diri sebagai penganut enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Data penghayat kepercayaan di Indonesia diprediksi akan meningkat karena selama ini ada warga penghayat kepercayaan yang terpaksa memilih salah satu dari enam agama resmi untuk kepentingan data kependudukan.

"Kalau mereka melakukan pendaftaran, maka pasti datanya akan berbeda dari yang sekarang. Pendaftaran ini baru bisa kita lakukan setelah mereka mengisi formulir baru, nanti baru kita bisa mengetahui (mereka) dimasukkan dalam sistem penghayat apa," jelasnya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, yang mengabulkan permohonan pencatatan penghayat kepercayaan pada data kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri mempersilakan warga negara Indonesia yang ingin mengganti agama atau kepercayaan mereka dalam data kependudukan di kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dan kartu keluarga (KK).

Amar putusan MK menilai perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan selama ini penganut agama resmi dan penghayat kepercayaan diberlakukan berbeda dengan tidak adanya keterangan "kepercayaan" bagi para penghayat tersebut di KTP.

"Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik," kata Saldi. 

http://m.republika.co.id/berita/nasi...n-138791-orang
image-url-apps
5 Faktor Penyebab Parmalim (Pengikut Ugamo Malim) Berkurang Drastis

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Apa itu Ugamo Malim (Parmalim)?

Ugamo Malim adalah agama asli yang dianut Bangso Batak sebelum agama Kristen dan Khatolik dianut sebagian besar Batak.

Penganut Ugamo Malim disebut Parmalim.

Pimpinan tertinggi Ugamo Malim adalah Raja Sisingamangaraja I-XII.

Saat ini Parmalim tersisa di Tano Batak hanya sekitar 10.000 orang. Ugama Malim terpusat di Huta Tinggi, Laguboti Kabupaten Tobasa.

Pimpinan Parmalim bernama Raja Marnangkok Naipospos, meneruskan kepemimpinan Raja Sisingamangaraja Sinambela XII. Lambat laun pengikut Ugama Malim semakin berkurang, bahkan sangat drastis akhir-akhir ini. Jika dulu kita sering berjalan sekitar Kabupaten kita masih menjumpai warga yang mengakui Parmalim.

Bahkan teman kita di sekolah ataupun kampus sering bercerita tentang kepercayaan Ugamo Malim yang dia anut.

Namus saat ini, sangat susah kita menemukan warga pengikut Ugamo Malim (Parmalim).

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

Banyak faktor yang mendasari hal tersebut terjadi. Berikut 5 faktor beserta ulasannya yang dapat kami jabarkan untuk anda yang ingin mengetahuinya:

1. Adanya sistem birokrasi negara yang mengharuskan setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP.

Mendapat dokumen kependudukan seperti KTP bukan hal yang mudah untuk mereka beraliran Parmalim seperti warga lainnya yang memiliki agama yang diakui negara saat ini (Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu). Sistem birokrasi inilah yang memaksa mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Suatu penindasan kebebasan beragama yang jahat tapi terselubung oleh birokrasi.

Mereka yang memiliki kepercayaan Parmalim dapat saja mengakali dengan cara pura-pura pindah agama agar dapat memiliki KTP. Tapi sampai kapan? Penyesalan di dalam hati mereka (kepercayaan Parmalim) sering menghantui atas tindakan kebohongan mereka. Dan bisa saja hal tersebut bagian dari kepenghianatan kepercayaan mereka.

Jadi, jika kita mencoba memahami sistem birokrasi tersebut, pada akhirnya sistem tersebut membuat orang jadi munafik ini dipertahankan.

2. Adanya sistem pernikahan/ perkimpoian yang resmi diterbitkan Pemerintah.

Apabila perkimpoian hendak dilakukan masyarakat, maka hukum di Indonesia menentukan bahwa setiap warga negara yang ingin menikah dapat dikatakan sah jika: (Pasal 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkimpoian):

“Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkimpoian di luar hukum agamanya.”

Sistem birokrasi ini sebenarnya lanjutan dari keharusan memiliki KTP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah hanya mengakui 6 agama yang sah dan mendapat legalitas berdiri di Indonesia. Pada akhirnya perkimpoian ataupun pernikahan untuk mereka penganut kepercayaan Parmalim tidak dapat dilakukan karena dibatasi oleh peraturan perundangan tersebut.

Dimana setiap warga yang telah menikah harus memiliki akta pernikahan yang sah, maka sistem birokrasi inilah yang mau tidak mau memaksa mereka penganut kepercayaan Parmalim untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Sehingga lambat laun, penganut Kepercayaan Parmalim semakin berkurang bahkan tidak tersisa.

3. Adanya pemberian cap (label) “penganut aliran sesat”.

Masyarakat memiliki pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atan bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan mayoritas manapun yang dianggap ajaran yang benar dapat dikatakan suatu hal yang menyimpang.

Terlebih kepercayaan ini tidak mendapat legalitas dari pemerintah, sehingga masyarakat memberikan cap atau pelabelan “penganut aliran sesat. Sehingga jelas, siapapun penganut kepercayaan yang dianggap menyimpang tersebut akan merasa tertekan dan tidak merasa dikucilkan.

Persepsi negatif inilah yang memaksa mereka (penganut kepercayaan Parmalim) untuk meninggalkan kepercayaan tersebut. Untuk merasakan kenyamanan hidup dilingkungan dan bersosial, mereka terpaksa pindah kepercayaan.

4. Takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Suatu hari di tahun 1980-an. Warga Jawa Barat tengah menyiapkan perayaan Seren Taun. Dewi Kanti ikut sibuk menyiapkan tradisi pergantian tahun sekaligus ungkapan rasa syukur penganut kepercayaan Sunda Wiwitan tersebut. Singkatnya, ketika upacara Seren Taun itu sudah disiapkan, sejumlah aparat keamanan datang dan merusak ruangan tersebut.

Belajar dari salah satu kasus tersebut, mereka pengikut kepercayaan Parmalim juga merasa takut mendapat ancaman kekerasan dan diskriminasi. Setiap manusia akan memiliki naluri menghindari bahaya dan menempatkan dirinya untuk tetap aman dan tidak bermasalah. Sama halnya dengan mereka pengikut kepercayaan Parmalim, untuk menghindari ancaman kekerasan tersebut, mereka terpaksa sembunyi-sembunyi melakukan upacara kepercayaan Parmalim, bahkan tidak sedikit pengikut kepercayaan Parmalim melepas kepercayaan dan terpaksa beralih agama.

5. Sistem pendidikan (sekolah) terkesan diskriminasi.

Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dan juga merupakan salah satu hak dasar warga negara pada BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan dalam UUD 1945 setelah amandemen.

Jika kita mengingat-ingat kembali untuk masuk atau mendaftar ke institusi pendidikan, sejak TK hingga Universitas, prosedur penerimaan selalu mempertanyakan agama yang dianut.

Suatu kewajaran hal tersebut dipertanyakan, karena pada dasar negara kita adalah pancasila dan sila pertama dikatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, setiap warga harus bertakwa kepada Tuhan YME dan memiliki Agama. Kebebasan beragama juga dijelaskan pada undang-undang.

Nah, yang menjadi masalah pada mereka pengikut kepercayaan Parmalim adalah bahwa agama yang Parmalim tidak mendapat legalitas dari pemerintah. Pemerintah hanya melegalkan 6 agama di Indonesia. Prosedur inilah yang menghambat pendaftaran untuk mendapatkan pendidikan. Mau tidak mau, untuk lolos pendaftaran tersebut, pengikut kepercayaan Parmalim harus menuliskan agama diantara 6 agama tersebut.

Tidak hanya sebatas prosedur masuk, mereka pengikut kepercayaan Parmalim yang telah lolos prosedur tersebut dan siap mengikuti pendidikan sekolah atau perkuliahan, harus mengikut mata pelajaran Agama yang berkaitan dengan agama yang mereka isi sebelumnya.

Pada akhirnya, ibarat sosialisai yang berkelanjutan, doktrin agama akan mempengaruhi mereka dan ibarat batu yang semakin rapuh akibat tetesan hujan, begitu jugalah kepercayaan mereka, semakin rapuh.

Jawa Barat Tangkal Radikalisme lewat Narasi Damai dan Pemberdayaan Ekonomi

http://www.portalsumut.com/2016/06/5...gikut.html?m=1

#penghayatkepercayaan #parmalim #sundawiwitan #dewikanti #serentaun #kolomagama #ktp #sesat
×