alexa-tracking

Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a350b4ddbd7700d5f8b4573/tingkatkan-eodb-indonesia-lakukan-mou-dengan-georgia
Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia
Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia


PELAYANAN publik harus diperbaiki dan perizinan wajib dipermudah. Karena hal itu menjadi program prioritas pemerintah.



Belajar dari keberhasilan negara lain terkait hal tersebut juga dimungkinkan. Bahkan sukses tersebut bisa ditularkan agar Indonesia menjadi negara ramah investasi.



Public Service Hall (PSH) yang ada di Georgia, memiliki daya gedor cukup besar karena mampu membawa perubahan dari negara yang tidak ramah investasi menjadi negara yang ramah investasi. Salah satu indikatornya, Ease of Doing Business (EoDB) Georgia 2017 menduduki ranking ke-16 dan melejit ke posisi 9 pada 2018.



“Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking EoDB seperti Georgia,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Menteri Kehakiman Georgia (Ms) Thea Tsulukiani, di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (15/12).



Menteri Asman mengapresiasi prestasi yang ditorehkan negara pecahan Uni Soviet tersebut. Namun yang dilakukan Indonesia dalam perbaikan pelayanan publik, sebenarnya cukup signifikan.



Kalau EoDB 2017 masih di ranking ke-91, November lalu Bank Dunia merilis hasil surveinya dan menempatkan posisi EODB Indonesia untuk 2018 di posisi 72.



Langkah besar yang dilakukan Georgia adalah membangun PSH dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Indonesia terinspirasi dengan inovasi yang dibuat Georgia tersebut. “Kami telah membuat mal pelayanan publik seperti yang dilakukan Georgia,” jelas Menteri Asman.



Indonesia telah membangun tiga mal pelayanan publik yakni DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi. Selain itu, mal pelayanan publik telah berjalan di Batam walaupun belum diresmikan. “Masing-masing mal pelayanan publik melayani lebih dari 300 perizinan,” katanya.



Setiap harinya, PSH Georgia dikunjungi 10.000 pengunjung. Hal ini mengakibatkan PSH sangat ramai dan pemberi layanan publik kesulitan untuk melayani. Untuk itu, Georgia juga telah mengembangkan pelayanan di desa-desa.



Di balik kesuksesan Georgia meningkatkan pelayanan publik, ternyata mempunyai latar belakang yang tidak jauh beda dengan Indonesia. Georgia menemui masa-masa yang amat sulit, yaitu buruknya pelayanan publik dan korupsi merajalela di setiap sudut negara.



“Salah satu penyebab korupsi karena praktik-praktik birokrasi sangat rumit, sangat ribet sekali,” jelas Menteri Kehakiman Georgia (Ms) Thea Tsulukiani. Selain itu, tidak ada koordinasi antara pusat dan daerah terkait pelayanan publik.



Oleh karena itu, Georgia melakukan reformasi besar-besaran dan terus berlangsung hingga 2025. Salah satu kegiatan konkrit yang dilakukan adalah melakukan digitalisasi dokumen. “Semua dokumen yang awalnya berkas, itu semua kami digitalisasi,” ujarnya.



Dengan digitalisasi dokumen, Georgia dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat di masa lampau, sekaligus menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat di masa lalu. Pada saat masih bergabung dengan Uni Soviet, ternyata banyak yang memalsukan data kelahiran. Karena sudah digital, pemalsuan tersebut terbongkar.



Saat ini, Indonesia sedang menggenjot e-government. Melalui langkah nyata sebagaimana dilakukan Georgia, Menteri Asman juga berharap dapat belajar mengenai e-government dari Georgia. Georgia mengeluarkan anggaran yang sedikit untuk belanja TIK namun memiliki hasil yang luar biasa. “Anggaran di Georgia kecil, namun bisa melakukan hal besar,” ujar Menteri Asman.



Menteri Kehakiman Georgia mengatakan bahwa siap bekerja sama untuk mengembangkan e-government di Indonesia. “Apakah sistem kami relevan diimplementasikan di Indonesia atau tidak, bisa sharing knowledge,” pungkasnya.



Dengan melakukan penandatanganan MoU tersebut, setidaknya terdapat 5 hal yang disepakati yakni reformasi administrasi negara, prinsip-prinsip terkait aksesibilitas pelayanan publik, kemitraan dalam keterbukaan pemerintah, kepemerintahan yang terbuka dan transparan, serta reformasi e-government.



Jajaran Kementerian PANRB yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Asisten Deputi (Asdep) Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanuddin, Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kedeputian Pelayanan Publik Jeffrey Erlan Muller, Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerjasama Kamaruddin, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Herman Suryatman, dan Kepala Biro SDM Umum T Eddy Syah Putra. (OL-4)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...gia/2017-12-16

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia Stok Aman, Harga Kebutuhan Pokok Terkendali

- Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia Difteri di Kota Depok Renggut Satu Nyawa

- Tingkatkan EoDB Indonesia Lakukan MoU Dengan Georgia Menkeu: 30% Dana Desa untuk Mempekerjakan Warga Desa yang Menganggur

×