alexa-tracking

Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a34d6be60e24b9d728b456c/apa-arti-pencaputan-raperda-reklamasi-jakarta
Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta
Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (dua kanan) mencabut Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pencabutan dua rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi pantai utara Jakarta. Dalam penjelasannya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/12/2017), pencabutan berarti tak akan ada pembahasan raperda reklamasi di DPRD DKI pada 2018.

Adapun dua raperda yang dicabut itu adalah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

Menurut Anies, DPRD DKI mengembalikan dua raperda itu pada Kamis (14/12) karena tak masuk dalam fokus legislasi daerah (prolegda). Sementara pengajuan ke DPRD DKI dilakukan gubernur terdahulu, Djarot Saiful Hidayat.

Apakah ini juga berarti reklamasi di pantai utara Jakarta bakal dibatalkan? Anies tidak mengatakan begitu. Sebaliknya, Anies dalam Media Indonesia menjelaskan bahwa Pemprov DKI akan membuat raperda baru.

Isinya dalam raperda baru nanti adalah pemanfaatan kawasan reklamasi untuk kepentingan publik, bukan dikuasai oleh privat (swasta). Sebelum menuangkan ide itu, Anies lebih dulu membentuk tim kajian untuk menganalisis faktor sosiologis, ekonomi, gregografis, dan strategi global.

"Jakarta adalah Ibu Kota yang sangat strategis sehingga apapun yang kita lakukan di pesisir pantai itu akan punya efek pada keamanan nasional, akan punya efek kepada stabilitas ekonomi, stabilitas politik," lanjut Anies dikutip Republika.

Reklamasi di pantai utara Jakarta adalah isu panjang dan sempat menjadi salah satu topik debat Pilkada DKI 2017. Bahkan isu reklamasi ini melahirkan kasus suap yang melibatkan anggota DPRD DKI, Sanusi.

Bahkan Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno ketika kampanye pada awal tahun ini berjanji menghentikan reklamasi.

Janji itu kemudian ditepati pada 29 Oktober lalu. Namun Sandi, sapaan akrab Sandiaga, mengatakan penghentian hanya berlaku bagi pulau yang belum dibangun.

Sejauh ini, sudah tiga dari 17 pulau yang selesai dibangun; Pulau C, D, dan G. Dua pulau pertama dibangun PT Kapuk Niaga Indah (anak perusahaan PT Agung Sedayu Group) atas izin gubernur terdahulu Fauzi Bowo.

Sedangkan Pulau G dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land) atas izin gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Pada 2014, gubernur yang dikenal dengan nama Ahok itu juga menerbitkan izin kepada PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Jaladri Kartika dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk membangun pulau F, H, I, dan K.

Saat ini proyek reklamasi sudah diambil alih pemerintah dan sanksi administratif sudah dicabut, sementara peraturan daerah untuk landasan hukum berbagai pulau itu ada di tangan Pemprov DKI. Dengan pencabutan raperda di atas, landasan hukum pun harus kembali ke titik nol.

Adapun Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI, Bestari Barus, meminta Anies mempertimbangkan kepastian hukum di lapangan. Maklum, para pengembang pulau harus pula membangun tanggul laut sebagai kontribusi wajib.

"Mereka (Pemprov DKI) harus memastikan pengkajian ulang ini berlangsung cepat. Apalagi dari pemerintah pusat sudah ada desakan," kata Bestari.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Gamal Sinurat, mengatakan pencabutan dua raperda termaksud memang bakal memberi efek domino terhadap izin seluruh pulau.

Tanpa ada perda, Pemprov DKI tidak bisa mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Lantas bagaimana dengan sejumlah bangunan yang kini sudah berdiri di atas pulau C dan D? Gamal menyebutnya ilegal karena tanpa IMB dan akan mengeluarkan menyegelnya.

Anies menegaskan akan mempelajari seluruh raperda yang sudah dihentikan. Eks menteri kebudayaan dan pendidikan ini ingin tahu poin-poin di dalam raperda awal itu menguntungkan masyarakat atau swasta.

Ahok pernah menjelaskan kepada Beritagar.id (15/2/2016) bahwa proyek reklamasi di pantai utara tidak menguntungkan swasta. Pertama, seluruh pulau adalah kepunyaan pemprov DKI dengan sertifikat hak milik.

Kedua, fasilitas umum dan sosial di atas seluruh pulau hampir 50 persen milik pemprov DKI. Ketiga, pemprov DKI mengutip lima persen dari 50 persen yang bisa dijual oleh pengembang pulau.

Keempat, pemprov DKI mengutip pula 15 persen dari setiap objek di atas pulau yang dijual swasta berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). "Nggak usah kasih uang kontan, bikin saja jembatan, apartemen (untuk umum), atau pompa penyedot air...," katanya.
Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...lamasi-jakarta

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta Gempa Tasikmalaya lebih ringan dibanding bencana 2004

- Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta Bisunya Novanto, konflik Yerusalem dan pernikahan sekantor

- Apa arti pencaputan raperda reklamasi Jakarta Pakailah listrik supaya jualan PLN laku

×