alexa-tracking

Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a34a88ddcd7703d5b8b4573/diperlukan-pendampingan-komprehensif-untuk-akselerasi-perhutanan-sosial
Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial
Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial

UPAYA akselerasi perhutanan sosial jangan sampai hanya berkutat pada target kuantitas luas lahan. Hal itu juga perlu memperhatikan kualitas program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan bimbingan teknis secara komprehensif kepada kelompok masyarakat yang sudah mendapat izin perhutanan sosial agar mereka benar-benar mampu menyukseskan perhutanan sosial.



“Target yang ingin kita capai tidak hanya dari sisi luasan, tetapi juga kualitas. Yang terpenting, betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto.



Menurutnya, pemberian izin perhutanan sosial perlu dilakukan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan amat dibutuhkan.



Bambang mengatakan warga yang menerima izin pengelolaan hutan harus memperoleh jaminan mendapatkan sokongan kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, mereka perlu membangun jiwa kewirausahaan yang dilembagakan melalui koperasi atau badan usaha milik desa.



Hal senada dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Muhammad Siddiq yang menyatakan pendampingan dibutuhkan kelompok masyarakat pascapemberian izin. “Setelah masyarakat mendapatkan izin perlu tindak lanjut yang sangat serius yang tidak bisa dilakukan secara parsial,” kata dia.



Ia mencontohkan, di Pemalang terdapat 1.000 hektare hutan pada dua lokasi, yakni di kaki Gunung Gajah dan Gunung Jimat yang tutupan lahannya kurang dari 10%. Artinya tanah itu kosong atau belum ada tanamannya.



“Di sana diperlukan beberapa ahli yang terkait dengan penanganan lahan. Di sana tidak ada air, tandus, karena saat ini lahannya kosong. Pembiayaannya juga perlu perhitungan yang cermat, jangan sampai malah menjadi beban bagi masyarakat karena hasilnya belum tentu bisa untuk melunasi utang apalagi dengan bunganya,” tuturnya.



Pengamat lingkungan Chalid Muhammad mengatakan pendampingan khusus kepada kelompok tani yang mendapat izin perhutanan sosial amat dibutuhkan. Hal itu bisa dilakukan lintas sektoral oleh kementerian di bawah kendali Kemenko Perekonomian. Banyak peluang bisa menjadi penghasilan masyarakat dari produk hutan nonkayu dengan nilai jauh lebih tinggi daripada kayu.



“Kementerian yang terkait dengan perekonomian harus terlibat untuk memikirkan, termasuk lembaga badan kreatif. Banyak sekali produk kita yang bisa dipasarkan di dunia internasional,” ujarnya.



Produk hutan nonkayu yang berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat antara lain bahan baku farmasi. Pengetahuan tentang potensi hasil hutan nonkayu itu harus dikemas dan sampai kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa setelah memperoleh izin, mereka bisa mendesain kegiatan yang akan dilakukan.



“Porang (jenis umbi yang mengandung glukomanan) misalnya. Orang Palu (Sulawesi Tengah) pasti tidak paham apa itu porang. Padahal, kebutuhan porang sangat tinggi,” tuturnya.



Perlu masukan

Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen PSKL KLHK Jo Kumala Dewi mengatakan pihaknya saat ini masih menggodok panduan pendampingan perhutanan sosial. Ia mengakui pendampingan dan bimbingan teknis bagi masyarakat diperlukan setelah penerbitan izin agar pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penyusunan panduannya diperlukan masukan dari berbagai pihak.



“Mereka sangat membutuhkan pembinaan teknis yang menyentuh kebutuhan. Apakah pola-pola pertanian konvensional masih bisa diterapkan? Itu perlu pengkajian. Kita perlu membina mereka untuk mengelola kelembagaan, kawasan, sampai dengan mengelola usaha. Tiga unsur ini yang sebenarnya perlu diperhatikan,” paparnya.



Sementara itu, peneliti Center for International Forestry Research (Cifor) Herry Purnomo mengingatkan pengelolaan perhutanan sosial, selain memerlukan pemetaan lahan, juga membutuhkan pemetaan sosial. Pemetaan sosial berguna untuk mengetahui kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan agar target kualitas yang hendak dicapai terpenuhi. Hal itu dilakukan demi menghindari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan aturan.(Dhk/H-2)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ial/2017-12-16

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial Memilih Pemimpin Jangan Berdasarkan Primordialisme

- Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial BPBD DIY Pastikan Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa

- Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial Indonesia Dukung Perdagangan Multilateral

×