alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Media Indonesia /
Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a34a880a09a39e46f8b4572/hutan-lestari-rakyat-sejahtera

Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera

Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera

PERHUTANAN sosial menjadi salah satu program yang digencarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui program itu, pengelolaan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekologis, tetapi juga manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.



Di Indonesia terdapat 25.863 desa atau 36,7% dari seluruh desa di Tanah Air berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Program perhutanan sosial dirancang untuk meningkatkan perekonomian mereka sekaligus meningkatkan peran mereka dalam melestarikan hutan.



“Program perhutanan sosial penting dilakukan agar masyarakat dapat mengakses manfaat dari hutan. Selama ini, sumber daya hutan produksi lebih banyak diserahkan kepada koorporasi,” ujar Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto dalam focus group discussion bertajuk Hutan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat yang diselenggarakan Research Center Media Group di Kantor Media Group, Jakarta, Selasa (5/12).



Dijelaskannya, pada masa lalu kebijakan pemberian izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan pemerintah banyak berpihak kepada pemodal asing ataupun korporasi. Namun, kini, melalui konsep perhutanan sosial, izin-izin pengelolaan hutan industri yang telah berakhir dialihkan untuk rakyat. Landasan hukumnya ialah PP No 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan PP 83/2016 tentang Perhutanan Sosial.



Meskipun rakyat diperbolehkan mengelola hutan dan mengambil hasilnya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya lahan perhutanan sosial tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, ataupun ditanami sawit.



Untuk luas lahan yang dapat diakses, ditetapkan sekitar 2 hektare per kepala keluarga. Lahan tersebut dapat dikelola selama 35 tahun dengan evaluasi izin setiap lima tahun. Pengelolaannya dibuat berkelompok dengan sejumlah skema, antara lain hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan rakyat. Total luas lahan yang ditargetkan menjadi perhutanan sosial ialah 12,7 juta hektare.



Namun, masih ada sejumlah kendala dalam pencapaian target itu, antara lain birokrasi perizinan perhutanan sosial yang dinilai lamban. “Karena itu, kami berharap daerah yang telah memenuhi komitmen mendukung perhutanan sosial diberi kewenangan untuk mengelola izin sehingga tidak harus ke pusat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat yang turut hadir dalam FGD itu.



Kendala lain ialah masih adannya calon lahan perhutanan sosial yang berstatus konflik. “Meski demikian, program perhutanan sosial merupakan kebijakan yang tepat dalam hal tata kelola pengelolaan ekosistem hutan berbasis masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomis sekaligus pelestarian,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang juga menjadi salah satu pembicara dalam FGD itu.



Lintas sektoral

Pada kesempatan sama, Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad juga menilai program perhutanan sosial bisa menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan hutan dan lahan.



“Lebih dari 10 juta hektare hutan dan lahan dikuasai tak lebih dari 30 kelompok perusahaan. Karena itu, perhutanan sosial menjadi cara untuk pemerataan akses kepada masyarakat. Program perhutanan sosial sebagai koreksi fundamental terhadap kondisi darurat agraria. Puluhan tahun karpet merah digelar untuk kapital. Sekarang karpet merahnya untuk rakyat,” paparnya.



Dirinya mengatakan komitmen pemerintahan sekarang untuk mengatasi ketimpangan agraria tersebut perlu dibarengi kerja kolektif di antara kementerian-kementerian, bukan hanya KLHK. Implementasi perhutanan sosial bersifat lintas sektoral termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koperasi dan UKM.



“Itu kerja kolektif. Yang mestinya ada penajaman bagaimana kerja kolektif itu didorong. Ada kementerian lain yang harusnya terlibat dalam proses percepatan ini yaitu Kementerian Koperasi karena banyak unit institusi yang harus bekerja dalam bentuk koperasi,” jelasnya.



Pakar lingkungan dan kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Tjut Sugandawaty Djohan optimistis konsep perhutanan sosial bisa membantu pemulihan ekosistem yang rusak.



Ia mengatakan area hutan yang masih baik secara ekologi di Jawa hanya tinggal 3%. Di Sumatra porsinya 30%. Menurutnya, kerusakan ekologi berkaitan erat dengan kemiskinan yang diderita masyarakat sekitar hutan. Jadi kuncinya, lanjut Tjut, ialah bagaimana supaya masyarakat yang hidup di hutan itu sejahtera dan hutannya sehat.



“Perhutanan sosial adalah jawaban supaya tidak terjadi lagi kerusakan. Dengan mengembalikan hutan sosial, artinya hutan dari rakyat untuk rakyat. Dengan adanya konsep hutan sosial, kita akan memulihkan lahan yang terdegradasi. Kita (Indonesia) adalah pemberi oksigen untuk dunia.” (Dhk/H-3)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...era/2017-12-16

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera Memilih Pemimpin Jangan Berdasarkan Primordialisme

- Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera BPBD DIY Pastikan Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa

- Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera Diperlukan Pendampingan Komprehensif untuk Akselerasi Perhutanan Sosial

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di