Jakarta,Gatra.com - PT Pertamina (Persero) serius untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) di tanah air terutama panas bumi. Terlebih pemerintah memberi sejumlah insentif pajak seperti pembebasan PPn, PPh mapun pajak impor yang tertuang dalam PP Nomor 50 Tahun 2017.

 
Regulasi ramah investasi ini akan mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Selain panas bumi, Pertamina bakal mengembangkan EBT lainnya seperti hidro, bio massa dan matahari. "Beberapa tahun ke depan kami akan mengembangkan energi panas bumi dan menyambut baik regulasi ramah investasi dan mendukung terciptanya clean energy ke depan," kata Dirut Pertamina Elia Massa Manik di Jakarta, Rabu (13/12).
 
Pertamina sudah membangun pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dengan kapasitas terpasang 587 MW. Potensi energi panas bumi di Indonesia sangat besar yaitu total 29 Gigawatt (GW), namun baru terpasang kurang lebih dari 3 GW. Direktur Panas Bumi Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Yunus Saefulhak menuturkan aturan terbaru ini memungkinkan adanya skema B2B, jika rata-rata biaya pokok produksi (BPP) dari pembangkit listrik dinilai kurang.
 
Seperti proyek pembangkit panas Bumi Rantau Dedap yang berada di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan pada akhirnya penentuan harga listrik ditentukan melalui proses amendemen perjanjian jual beli tenaga listrik (power purchase agreement/PPA). Yunus menambahkan target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan 7.200 MW atau 16% akan datang dari panas bumi.
 
Dengan nilai investasi di perkirakan akan mencapai US$ 8 miliar. Sejak perbaikan regulasi terkait pengembangan panas bumi, investasi di sektor ini terus meningkat. Dalam setahun terkahir ada 80 penandatanganan pembangkit listrik energi terbarukan oleh IPP (independent power producers) dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 1.100 MW. Terdiri dari PLTA, PLT biomassa dan PLTP, dengan investasi US$ 2,9 miliar.
 
Sementara potensi energi baru terbarukan di Indonesia mencapai 443,2 GW dan yang sudah manfaatkan baru 8,8 GW atau 2%. "Kebijakan yang kami susun, mengacu pada 3 hal, kompetitif, terjangkau masyarakat dan ketiga harus terdistribusi dengan baik atau  energi yang berkeadilan. Jadi, kelihatannya memang ada tarik ulur antara kepentingan keekonomian dan kepentingan rakyat dan negara dalam mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan di Indonesia," kata Yunus.

 
Reporter : Abdul Rozak
Editor : Sandika Prihatnala

Sumber : http://www.gatra.com/ekonomi/industr...rgi-panas-bumi

---


- Holding BUMN Migas Semakin Dekat