JPP, JAKARTA - Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Masa Bakti 2017-2021 mengambil sumpah jabatan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendorong KIP bisa membuat standardisasi. “Saya berharap KPI dan KPID bukan hanya menjadi sekadar majelis dari suatu persengkataan tapi bisa membuat standardisasi,” ujarnya.

Menkominfo mengharapkan agar keterbukaan informasi publik di Kementerian Kominfo dapat menjadi panutan bagi yang lainnya. “Kominfo yang melahirkan UU KIP. Mbok, Kominfo-nya yang jadi panutan, gitu,” ucap Rudiantara.

Selanjutnya, Menkominfo mengimbau Komisioner KIP dapat lebih meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau digital.

“Teman-teman Komisioner KIP dapat lebih meningkatkan kemampuan kapasitasnya di bidang TIK atau digital karena harus ada engagement. Akuntabilitas komunikasi menjadi terbuka itu menjadi suatu tuntutan zaman sekarang,” jelas Rudiantara.

Selain itu, Menkominfo juga mengimbau agar Komisioner KIP menjaga kekompakannya. “Kekompakan itu penting. Kekompakan KIP salah satu syarat kita bisa membuat UU Keterbukaan Informasi Publik lebih baik lagi,” ungkapnya.

Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Anggota Komisi Informasi Pusat dilakukan di hadapan Menkominfo Rudiantara disaksikan oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi dan Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Herri Abdul Aziz.

Berikut daftar lengkap Komisioner Anggota KIP Periode 2017-2021:

1. Tulus Subardjono (Ketua KIP);
2. Gede Narayana Sunarkha (Wakil Ketua KIP);
3. Arif Adi Kuswardono (Anggota KIP);
4. Hendra (Anggota KIP);
5. Cecep Suryadi (Anggota KIP);
6. Romanus Ndau Lendong (Anggota KIP); dan
7. Wafa Patria Umma (Anggota KIP). (kom/nbh)

Sumber : https://jpp.go.id/24-nasional/313854...sumpah-jabatan

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Menhub Galang Dukungan Jadikan Indonesia Anggota Dewan IMO

- Antisipasi Pelarian Pajak Lintas Negara, Ditjen Pajak dapat Akses Data Keuangan 100 Negara

- Pengusaha Harus Dapat Beradaptasi dengan Perubahan Perilaku Konsumen