GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berkirim surat ke DPRD DKI Jakarta tertanggal 22 November 2017. Isinya, Anies ingin menarik surat Gubernur DKI Jakarta yang dikirim yang saat itu dijabat Djarot Saiful Hidayat.



Surat tersebut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang akan dikaji ulang.



Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, sikap Pemprov DKI dengan menarik Raperda itu, merupakan langkah mundur.



Menurutnya, pembuatan raperda tersebut sudah melalui kajian mendalam dari berbagai pihak. "Apa yang tertuang dalam Raperda Rencana Tata Ruang sudah melalui kajian juga. Naskah akademik sudah ada, dilakukan oleh profesional yang melibatkan banyak pihak juga sudah pernah dilakukan. Dengan adanya penarikan ini, sesungguhnya sesuatu yang boleh dikatakan mundur. Prinsip pemerintah kita mengacu juga azas keberlanjutan," kata Bestari, Selasa (5/12)



Bestari mengatakan, raperda tersebut mengatur ketentuan mengenai kontribusi tambahan sebesar 15 persen. Jika dibahas kembali, Bestari mengatakan pembahasan tidak hanya dilakukan pada bagian kontribusi tambahan saja, melainkan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan pencabutan moratorium reklamasi.



"Dari moratorium masih banyak yang harus dimasukan lagi, gambar terbaru juga belum, kontribusi tambahan juga. Masih agak panjang perjalanannya itu," kata Bestari.



Seharusnya, Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini sudah masuk dalam agenda pembahasan tahun 2018. Namun, karena ditarik, maka pembahasan raperda ini tidak bisa dilakukan tahun depan.



Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat dikonfirmasi mengatakan, Raperda tersebut harus dikaji ulang lantaran untuk disesuaikan lantaran ada perbedaan kondisi baik secara geopolitik hingga sosial dan ekonomi antara saat ini dengan saat rancangan itu dibuat.



"Karena itu salah satu yang dibuat oleh tim penataan kawasan pantai, dan tim itulah yang menyusun ke sana. Dan nanti kita memiliki rancangan yang lebih matang," ujar Anies



Namun, Anies tak menjelaskan siapa tim yang dimaksud akan menyusun penataan kawasan tersebut. Tak hanya itu, pengkajian ulang itu akan menjadikan Raperda yang lebih matang dibandingkan Raperda sebelumnya. Namun, Anies tak menjelaskan perubahan yang akan dilakukan dan pasal-pasal mana saja yang akan diubah.



"Penarikan ini justru untuk kita me-review keseluruhan. Baru dari sana kita melakukan pengaturan lewat Perda, supaya Perda yang dihasilkan bukan sekedar mengatur seperti Perda yang sekarang ada," tambahnya.



Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat mengatakan, dengan ditundanya raperda tersebut maka akan berdampak ihwal izin mendirikan bangunan (IMB) di atas pulau reklamasi.



Hal itu dikarenakan aturan tata ruang di pantai utara Jakarta itu perlu disahkan terlebih dahulu. "Konsekuensinya perizinan enggak bisa jalan. Bangunan yang boleh ada itu apa kan tergantung oleh perdanya tata ruang," ujarnya.



Berbeda dengan raperda tata ruang di pantura Jakarta, raperda lainnya yang juga berkaitan dengan reklamasi, yakni raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K), masuk dalam daftar program legislasi daerah (Prolegda) 2018.



Untuk itu, kata Gamal, Pemprov DKI akan memprioritaskan raperda ZWP3K itu untuk dibahas tahun depan. Menurutnya, Raperda tersebut harus ada terlebih dahulu sebagai landasan penataan wilayah pesisir dan kepulauan seribu yang akan menjadi salah satu destinasi wisata nasional. Selain itu, juga menjadi dasar hukum bagi dilakukannya reklamasi di Teluk Jakarta. (OL-3)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...dur/2017-12-05

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Edy Rahmayadi Ajukan Pensiun Dini Sebagai Pangkostrad

- Ribuan Alumni UGM Akan Melakukan 'Nitilaku'

- Novanto Bawa Berkas Saat Diperiksa di KPK