WAKIL Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding memastikan progres dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto terus berlanjut. Keterangan Novanto akan dikonfrontir kepada sejumlah pihak terkait.



"Saya kira banyak hal keterangan dari Pak Setya Novanton kmarin cukup banyak yang disampaikan kepada MKD dan kterangan itu akan kita konfirmasi ke Kesetjenan," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (4/12).



Menurut Sudding, Novanto dicecar beragam pertanyaan saat bertemu sejumlah pimpinan dan anggota MKD di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 30 November pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Novanto diminta menceritakan kronologi saat dirinya menghilang kemudian terjadi kecelakaan dalam perjalanan menuju KPK.



"Semua sudah disampaikan Pak Setya Novanto pada saat selesai Rapat Paripurna, beliau kembali ke rumah, trus terjadi penggeledahan, beliau ada dimana, dan sebagiannya, semua sudah disampaikan," ungkapnya.



Tidak hanya itu, ihwal surat rekomendasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR yang meminta KPK menunda memeriksa Novanto juga ditelusuri. Kala itu, surat terebut ditandatangani Pelaksana tugas (Plt) Setjen Damayanti dan diverifikasi melalui Ketua Badan Keahlian DPR Jhonson Rajagukguk.



"Justru itu saya katakan, hari ini agendanya untuk mengkonfirmasi tentang keterangan Pak Setya Novanto yang diberikan kepada MKD, kepada pihak Ksekjenan DPR, serta kepada Pimpinan DPR yang lain," ucap Sudding.



Politikus Hanura ini menuturkan, mahkamah dewan mesti memastikan secara detail bukti dugaan pelanggaran etik Novanto. Hasil kesimpulan, kata dia, akan rampung setelah seluruh fraksi memberikan pandangan.



"Pihak Kesekjenan masih ada rapat pimpinan dan juga rapat konsultasi pengganti Bamus. Jadi kita masih menunggu stelah selesai rapat, lalu kmudian kita ambil keterangannya dari pihak kesekjenan," ujarnya. (MTVN/OL-6)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...nto/2017-12-04

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Mengungsi di Denpasar, Siswa SD Ikuti Tes Sumatif di KRB III

- Sri Mulyani Bisa Rekam Data Pajak Lewat Gerbang Pembayaran Nasional

- ODHA di Cianjur masih Ada yang Malas Berobat