JPP, OXFORD - Kualitas hidup di Papua dan Papua Barat meningkat selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meroket dari 3,6 persen pada tahun 2014 menjadi 9,2 persen tahun 2016.

Dampaknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun naik menjadi 58 di Papua dan 62,2 di Papua Barat pada tahun 2016. Pada tahun 2014 IPM di kedua provinsi tersebut masih di 56,7 dan 61,2.

Penegasan itu disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani saat berdiskusi bersama Lingkar Studi Papua-Persatuan Pelajar Indonesia (PPI-UK). “Papua kini telah berubah. Masyarakat dapat merasakan geliat pembangunan di Papua,” ujar Jaleswari di Oxford, Inggris, Senin (27/11/2017).

Menurut Jaleswari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempatkan pembangunan di Papua sebagai program prioritas. Presiden juga berkomitmen untuk menyapa masyarakat Papua setidaknya tiga kali dalam satu tahun.

“Sejak memimpin Indonesia pada tahun 2014, Jokowi sudah 7 kali ke Papua,” sebut Jaleswari yang mengawali karir sebagai peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu.

Pemerintah pusat juga terus memacu pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Banyak akses jalan baru yang dibangun untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi. Presiden membangun jalan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat.

Jaleswari mengungkapkan pembangunan jalan dapat menekan angka kematian ibu melahirkan, karena sulitnya mencapai akses kesehatan terdekat. Infrastruktur yang baik juga dapat mempermudah putra-putri Papua berangkat ke sekolah.

Selain itu, lanjut Jaleswari, pembangunan jalan juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat meningkat. “Pembangunan infrastruktur adalah pintu masuk untuk perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya,” ujarnya.

Namun, Jaleswari mengakui masih ada beberapa daerah di Papua yang belum merasakan pembangunan infrastruktur, terutama daerah pedalaman dan pegunungan. Ia menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen yang sangat tinggi agar pembangunan di Papua dan Papua Barat dilakukan secara merata.

“Pada setiap rapat di Istana mengenai Papua, Presiden selalu menegaskan ini kepada seluruh menteri dan jajaran,” ungkap Jaleswari.

Arie Ruhyanto, Mahasiswa Program Doktoral University of Birmingham, Inggris, menilai pembangunan di Papua telah meningkat. Namun, isu internasionalisasi Papua tidak mereda. Desakan dari sejumlah kalangan agar Papua memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia justru kian menguat, baik di dalam maupun di luar negeri.

Karena itu, pemerintah Jokowi-JK harus memerhatikan persoalan legitimasi negara di mata masyarakat Papua. “Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, namun harus membangun kepercayaan dari masyarakat Papua. Sehingga mereka benar-benar merasa menjadi bagian dari NKRI,” ucap Arie yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada tersebut.

“Pemerintah pusat harus terus melakukan pendampingan kepada birokrasi di Papua sehingga mereka dapat melayani masyarakat lebih baik, dan jangan ada lagi warga Indonesia yang menyimpan prasangka negatif tentang orang Papua,” ujarnya. (ksp/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/internas...apua-meningkat

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- Dirjen IKP Kemkominfo: SAIK Tahun 2017 Diikuti Lebih Dari 2.500 Peserta

- Presiden Instruksikan Sejumlah Menteri Tingkatkan Kualitas Pelayanan bagi Peserta JKN

- Mendagri: Seluruh Anggota MRP Akan Diundang Bertemu Presiden Jokowi