HASIL riset terbaru Dewan Pers menyebutkan skor nasional Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 sebesar 67,92, yang berarti dalam kondisi agak bebas atau sedang.



Angka itu membaik jika dibandingkan dengan skor pada 2016, yakni 63,44.



Kenaikan IKP tersebut terjadi di aspek politik dengan skor 70,39 atau dalam kondisi baik atau cukup bebas, ekonomi 66,13 (sedang atau agak bebas), dan hukum 66 (sedang atau agak bebas).



Meskipun demikian, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo prihatin atas masih adanya benturan kepentingan, juga banyaknya hoaks serta media dan wartawan palsu.



Karena itu, tambahnya, akan ada verifikasi terhadap perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan.



"Pertama ialah upaya verifikasi perusahaan pers, uji kompetensi wartawan, dan nanti kita akan berikan QR code untuk setiap media pada akhir 2018 supaya masyarakat bisa membedakan mana media benar dan mana yang bukan," ujar Stanley di sela seminar bertema Keadaan kemerdekaan pers Indonesia 2017: Penilaian atas 30 provinsi, di Tangerang Selatan, Banten, kemarin.



Indeks kemerdekaan pers muncul melalui penelitian selama tujuh bulan yang dilakukan forum bersama Dewan Penyelia Nasional.



Forum itu antara lain menghadirkan para peneliti dan informan ahli dari 30 provinsi.



Pada survei 2017, wawancara dilakukan terhadap 391 orang. Mereka berasal dari beraneka ragam pekerjaan, seperti pengacara, akademisi, jurnalis, komisioner lembaga (KPU, KPID, KIP), organisasi nonpemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta, dan karyawan swasta.



Menurut anggota Dewan Pers, Hendry Chairuddin Bangun, penghitungan IKP sudah berlangsung empat kali.



"Selama ini indeks kemerdekaan pers Indonesia dibuat pihak asing, misalnya RSF dan Freedom House. Dewan Pers merasa sudah saatnya kita membuat IKP sendiri," kata Hendry.



Tertinggi di Aceh



Berdasarkan provinsi, Aceh menjadi pemilik IKP tertinggi dengan skor 81,55 (baik/cukup bebas), diikuti Sumatra Selatan dengan skor 79,44 (baik/cukup bebas) dan Kalimantan Barat dengan IKP 77,46 (baik/cukup bebas).



Penurunan IKP tertinggi terjadi di Sumatra Utara, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Sumatra Utara dengan IKP 57,63 (sedang/agak bebas) mengalami penurunan tertinggi di aspek hukum, sedangkan Lampung dan NTB menurun di aspek ekonomi.



Sementara itu, DKI Jakarta berada di posisi ke-25 dengan skor IKP 64,21 (sedang/agak bebas). (Yan/X-11)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...017/2017-11-24

---

Kumpulan Berita Terkait :

- PAN, PKS dan Demokrat Usung Deddy Mizwar-Syaikhu

- Parpol Sia-siakan Daftar Ulang

- Agus Harimurti Jurkam Khofifah