KEBEBASAN pers Indonesia membaik dibandingkan tahun lalu. Indeks kemerdekaan pers (IKP) 2017 secara nasional naik menjadi 67,92 dibandingkan tahun lalu, 63,44.



Dengan skor itu artinya kemerdekaan pers Indonesia mendekati bebas. Kenaikan IKP terjadi di aspek politik, ekonomi, dan hukum.



Indeks tersebut merupakan rerata dari IKP di 30 provinsi. Empat provinsi yang tidak dihitung IKP-nya ialah Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.



IKP muncul setelah penelitian selam 7 bulan dan dibahas dalam forum bersama Dewan Penyelia Nasional yang menghadirkan peneliti, informan ahli dari 30 provinsi. Mereka terdiri dari akademisi, jurnalis, anggota KPID, Pemda, dan LSM.



Meski meningkat, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta agar kebebasan ini tidak disalahgunakan.



"Hanya di Indonesia ada media dan wartawan abal-abal. Saya ke Timor Leste tanyakan soal ini. Mereka (Dewan Pers) menanyakan, apa itu. Saya jelaskan demikian dan mereka jawab, tidak ada. Begitu juga di negara ASEAN lainnya," jelas pria yang akrab disapa Stanley itu.



Untuk menahan bermunculannya media abal-abal sebagai indikasi dari kemerdekaan pers, Stanley menjelaskan akan ada verifikasi terhadap perusahaan pers dan uji kompetensi wartawan.



"Pertama adalah upaya verifikasi perusahaan pers, uji kompetensi wartawan. Dan nanti di akhir 2018 kita akan berikan QR code untuk setiap media. Supaya masyarakat bisa membedakan mana media benar dan mana yang bukan. Kira-kira seperti itu," ujar Stanley.



Terkait IKP ini, ia minta insan pers mesti bisa mencermati kenaikan indeks ini.



"Ini kan banyak indikator. Menurut saya cermati kenaikan ada di mana. Dari sisi etika malah kecenderungannya menurun. Mungkin di yang lain ada kenaikan, jadi rata-ratanya naik. Kemudian dari sisi ketergantugan ekonomi cenderung turun (artinya) makin besar ketergantungan itu."



Pada survei 2017 wawancara dilakukan terhadap 391 orang. Mereka berasal dari beranekaragam latar belakang pekerjaan sepwrti pengacara, akademiai, jurnalis, komisioner lwmbaga (KPU, KPID, KIP), organisasi nonpemerintah, politisi, TNI/Polri, wiraswasta dan karyawan swasta.



Menurut anggota Dewan Pers Hendry Chairuddin Bangun, penghitungan IKP ini sudah yang keempat kalinya. "Mengapa dilakukan untuk membuat peta. Karena selama ini IKP indonesia dari asing RSF dan Freedom House. Dewan Pers merasa, saatnya kita bikin sendiri," kata Hendry. (X-12)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kan/2017-11-23

---

Kumpulan Berita Terkait :

- RI Siap Gelontorkan Beras Lebih Banyak ke Malaysia Tahun Depan

- Pengunggah Video Persekusi Ditangkap, Korban Dinikahkan

- Marcus/Kevin Lolos ke Perempat Final Hong Kong Terbuka