Jakarta - Anggaran Rp 350 juta yang dialokasikan untuk refill pengharum ruangan DPRD dalam RAPBD DKI 2018 disorot. Namun Kemendagri tak mempermasalahkan anggaran tersebut.

"Saya kira anggaran segitu tergantung merek apa dan seterusnya," ujar Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono alias Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Baca juga: Belanja Subsidi Pangan DKI Rp 885 M, Berapa untuk Susu?

Bagi Soni, anggaran pengharum ruangan DPRD DKI tak terlalu signifikan untuk dipersoalkan. Yang penting kata Soni, anggaran Rp 350 juta itu harus diperuntukkan membeli pengharum ruangan, bukan diselewengkan.

"Saya kira buat saya tidak terlalu signifikan mempersoalkan jumlah pengharum, karena... kecuali kalau ada anggaran pengharum tapi tidak kemudian dibelikan pengharum. Itu bermasalah," katanya.

Dilihat di situs apbd.jakarta.go.id, ada dua anggaran untuk pengharum ruangan otomatis di Gedung DPRD dan Gedung DPRD Blok H yang masuk dalam RAPBD DKI 2018.

Sewa pengharum ruangan otomatis termasuk dalam program peningkatan dan pengelolaan kantor Sekretariat DPRD. Untuk di Gedung DPRD DKI, anggaran pengharum ruangan mencapai Rp 149,556,000.

Baca juga: Banyak Pihak Pantau RAPBD 2018, Anies: Kita Beruntung

Rinciannya yakni pengharum ruangan berupa refill dan berjumlah 110 buah. Jumlah itu dikalikan untuk 12 bulan dengan harga per satuannya yakni Rp 103 ribu. Total PPN yakni Rp 13.596.000.

Di Gedung DPRD DKI Blok H, anggaran sewa pengharum ruangan otomatis mencapai Rp 197.142.000. Rinciannya yakni pengharum berjumlah 145 buah untuk 12 bulan.

Harga per satu pengharum ruangan yakni Rp 103 ribu dengan PPN Rp 17.922.000.

Jika ditotal anggaran yang ditulis dengan nomenklatur 'sewa pengharum ruangan untuk Gedung DPRD DKI dan Gedung DPRD DKI Blok H' ini yakni Rp 346.698.000.

https://news.detik.com/berita/d-3739...ntuk-pengharum


Udah hama sekarang pengharum...... mo buat panti pijat. ane tahu alasanya kenapa alexis di tutup ternyata pindah ke pempro DKI (Tanda - tandanya)