Media Indonesia
TS
Media Indonesia
Gubernur Sumbar Keluhkan Kepala Daerah tidak Hadiri Rakor


GUBERNUR Sumatra Barat Irwan Prayitno mengeluhkan tidak hadirnya sebagian kepala daerah pada rapat koordinasi (rakor) antara Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota. Padahal, menurutnya, rakor sangat penting dilakukan karena tema yang diangkat setiap pertemuan rakor untuk kepentingan daerah.



"Padahal rakor ini dilaksanakan minimal dalam setahun itu tiga kali. Namun, masih ada kepala daerah yang tidak hadir. Jadi, karena rakor ini untuk kepentingan daerah perlunya sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi. Untuk itu diharapkan kehadiran bupati dan wali kota," ujarnya saat membuka Rakor Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumbar tahun 2017, di Hotel Kriyad Bumiminang, Padang, Rabu (22/11).



Dikatakan bahwa setiap rapat koordinasi yang dilaksanakan pasti dilakukan absensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengadakan kegiatan rakor. Sehingga, ketidakhadiran dari bupati dan wali kota saat rakor pasti diketahui. Jika, bupati/wali kota tidak bisa hadir pasti bisa diwakilkan.



"Nama saja rakor kepala daerah. Iya, kepala daerah mesti hadir. Jika tidak bisa bupati/wali kota. Kan, bisa diwakilkan sama wakil bupati atau wakil wali kota. Dan, saya apresiasi kepala daerah yang hadir," katanya.



Tidak hanya mengapresiasi kepala daerah yang hadir. Namun, Gubernur juga mengapresiasi kehadiran para Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah. Namun, hasil dari rakor yang diselenggarakan mesti disampaikan kepada kepala daerahnya.



"Saya apresiasi kehadiran perwakilan kabupaten/kota yang diwakili sekda maupun asisten sekda. Namun, hasil rakor harus benar-benar sampai kepada kepala daerahnya," tuturnya.



Irwan melanjutkan, rakor ini sangat penting bagi daerah. Untuk itu, jangan sampai disepelekan. Sebab, dengan ada rakor ini segala persoalan di daerah yang diangkat diharapkan dapat teratasi dengan optimal.



"Adanya rakor dapat membantu daerah itu. Sehingga, kita bersama-sama dapat mencarikan solusi jika ada persoalan yang terjadi di daerah. Dan, rakor ini juga penting untuk pembangunan dan masyarakat," ulasnya.



Ia berharap, dengan adanya rakor yang diadakan setiap tahun ini menjadi perhatian kepala daerah. Tidak hanya terkait pembahasan dalam rakor, tetapi juga kehadiran dalam setiap rakor.



"Ke depan, ini harus jadi perhatian," tukasnya.



Berdasarkan absensi, sebanyak sembilan kepala daerah tidak hadir dan diwakili oleh sekda atau asisten. Kepala daerah itu masing-masing dari Kabupaten Limapuluh Kota, Agam, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Pariaman, Bukittinggi, dan Sawahlunto.



Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar, Iqbal Ramadipayana, mengatakan, rakor kali ini membahas tema strategi pengelolaan dana desa dan potensi desa dalam rangka percepatan pencapaian desa/nagari mandiri, optimalisasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, serta pembentukan satuan koordinasi penyuluhan perikanan di Sumbar.



Sementara itu, pengamat politik Universitas Andalas Padang, Dr Asrinaldi, menyatakan, Pemprov merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga, setiap kegiatan, apalagi rakor merupakan urusan pusat. Untuk itu, ketidakhadiran kepala daerah yakni, bupati/wali kota sangat disayangkan.



"Untuk itu, Gubernur dapat menegur kepala daerah yang tidak hadir saat rakor ini. Dengan cara memanggil yang bersangkutan. Dan, tanya kenapa tidak hadir saat rakor ini sebab pembahasan dalam rakor sangat penting untuk daerah," tandasnya. (OL-2)






Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kor/2017-11-22

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Selidiki Indikasi TPPU, KPK Pelajari Laporan Harta Kekayaan Novanto

- Pawai Taaruf Jelang Munas NU di Mataram Masuk Rekor Muri

- Anggaran Kunjungan Kerja DPRD Naik Drastis

anasabila
anasabila memberi reputasi
1
278
0
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan