HOT THREAD KE 75
*22 November 2017*




Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.

Sebagaimana yang sudah sering kita saksikan di berbagai pemberitaan media massa, negeri ini di selimuti dengan berbagai kasus korupsi yang menggerogoti uang rakyat. Celakanya tindakan korupsi ini tidak hanya di lakukan oleh seorang oknum saja, tapi bahkan di lakukan secara berjamaah. Seolah mereka tidak takut dengan akibat yang bakal mereka terima jika ketahuan melakukan korupsi.

Mereka mengambil uang rakyat seperti mengambil uang mereka sendiri. Tidak punya takut, tidak punya malu. Mungkinkah hal ini bisa terjadi karena penegakan hukum di negeri ini terhadap koruptor yang di rasa kurang greget? Atau hukuman yang di ancamkan kepada para tikus berdasi ini yang terlalu ringan?
Lantas, seharusnya bagaimanakah hukuman yang layak di ganjarkan kepada mereka yang terbukti nyolong duit rakyat ini?





Di miskinkan.


Beberapa saat yang lalu sempat terdengar wacana untuk memiskinkan para koruptor. Tapi entah kenapa sampai detik ini wacana ini hanya tinggal jadi wacana belaka, tidak ada upaya konkret dari pemangku kebijakan dalam hal ini pembuat undang - undang untuk menerbitkan kebijakan ini. Padahal jika seandainya hal ini di terapkan, maka para koruptor akan berpikir seribu kali sebelum korupsi. Di miskinkan di sini dalam artian benar - benar di buat miskin, tidak hanya harta hasil korupsinya yang di sita tetapi semua harta yang dia miliki termasuk harta yang di duga di alirkan kepada sanak keluarganya juga ikut di sita. Dengan demikian, koruptor ini akan benar - benar memulai kehidupannya dari nol.



Di hukum maksimal.


Korupsi di negara kita sudah sangat melekat erat dalam kehidupan sehari - hari. Bukan hanya terjadi pada tingakatan pejabat tinggi negara, bahkan praktek korupsi kecil - kecilan, yang menjadi bibit dari korupsi besar, sudah terjadi di tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, kelurahan misalnya. Hal ini terjadi karena hukuman yang di jatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah di pengadilan melakukan tindak pidana korupsi bisa di bilang ringan dan tidak sebanding. Sebagai contoh orang yang korupsi bermilyar - milyar hukumannya sama dengan pencuri sendal jepit si masjid. Ini kan jelas tidak adil. Dari kerugian negara dan efek yang di timbulkannya tentu jauh berbeda. Jika pemerintah serius ingin membumihanguskan koruptor dari muka bumi ini, maka sudah waktunya menerapkan hukuman maksimal untuk mereka, penjara seumur hidup atau jika perlu hukuman mati karena korupsi mempunyai efek yang luas bagi masyarakat.



Di beri sanksi sosial.


Urat malu para koruptor nampaknya sudah putus. Menggunakan seragam kebesaran KPK berwarna oranye, mereka masih bisa memberikan pernyataan di depan wartawan seolah - seolah mereka tidak bersalah. Bahkan memasuki mobil tahanan pun mereka masih sempat melambaikan tangan ke arah kerumunan wartawan. Sungguh memalukan. Coba tengok di Jepang, mereka yang melakukan korupsi bahkan melakukan bunuh diri atau harakiri karena merasa malu. Jika memang demikian, untuk bisa membuat mereka malu seharusnya harus ada peraturan / undang - undang yang mewajibkan agar setiap orang yang terbukti di pengadilan melakukan korupsi wajahnya di pajang pada brosur di seluruh pelosok seperti saat mencari DPO teroris agar semua orang tau bahwa dia adalah koruptor. Atau dengan cara lain yang akan membuat koruptor seperti di telanjangi di depan masyarakat umum.



Di cabut hak politiknya.


Terdengar aneh kah jika seorang mantan narapidana kembali menjabat jabatan publik hasil dari pilihan rakyat? Entah karena pejabatnya yang tak tahu malu atau rakyatnya yang tidak bisa berfikir. Tapi hal semacam ini masih terjadi di negeri kita tercinta. Seseorang yang sudah sangat jelas terbukti korupsi di pengadilan masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena masih punya hak politik, yaitu hak memilih dan di pilih. Inilah awal dari "rasa aneh" yang kita rasakan. Seorang mantan napi bisa jadi kepala daerah kembali. Coba jika ada aturan bahwa setiap orang yang korupsi di cabut hak politiknya. Pasti nggak bakal ada kejadian seperti ini. Dan dengan di cabut hak politiknya, akan menghilangkan kesempatan dia untuk kembali berbuat korupsi. Di cabutnya hak politik ini tentu harus di barengi pula dengan kebijakan pada point sebelumnya.





Indonesia negeri kita tercinta ini saat ini bisa di bilang darurat korupsi. Uang negara hasil dari kita membayar pajak yang seharusnya bisa di gunakan untuk membangun infrastruktur justru di garong oleh mereka yang mengaku mewakili rakyatnya. Hal ini yang membuat kita geram. Tapi apalah daya kita rakyat kecil yang tidak bisa berbuat apa - apa selain berharap ada keajaiban para pembuat undang - undang, entah itu pemerintah dalam hal ini presiden atau wakil rakyat yang duduk di Senayan menbaca thread ini dan mempertimbangkan apa yang menjadi harapan rakyat kecil ini.












Disclaimer : Asli tulisan TS
Sumur : Opini dan pengamatan TS