HOT THREAD KE 2
*15 November 2017*

Selamat datang di thread tirraa



Tahapan kontestasi perhelatan pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru saja usai dengan di lantiknya pasangan Gubernur Terpilih Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahuddin Uno beberapa waktu yang lalu. Seperti yang kita ketahui bersama, pilkada di ibukota negara ini menyedot perhatian dan energi tidak hanya masyarakat ibukota tapi juga seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Banyak hal, mulai dari dugaan pelanggaran kampanye, hingga saling melaporkan yang di lakukan masing - masing tim sukses terhadap pasangan lawan, hingga demo berjilid - jilid yang menguras energi dan pada akhirnya salah satu kandidatnya di tetapkan menjadi tersangka atas penodaan dan penistaan agama.

Jika seharusnya para calon kontestan bisa merebut hati masyarakat dengan visi, misi, dan janji politik untuk bisa memenangkan "pertarungan", tapi justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya . Mereka saling sikut dengan cara yang tidak sehat. Meskipun hal ini bukan dari pasangan atau tim pemenangan masing - masing calon, tapi pada kenyataannya di lapangan, aroma SARA menyeruak dan jadi " kendaraan" untuk dapat menjatuhkan lawan. Setidaknya ini terjadi di berbagai media sosial.



Namun demikian, bagi mereka yang tergabung dalam tim pemenangan kampanye, mereka haruslah memikirkan strategi agar pasangan calon yang mereka dukung bisa mengungguli calon yang lain saat pilkada nanti. Ini tidak hanya berlaku saat pilkada, tapi bahkan di semua pemilihan. Mulai dari tingkat pemilihan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur dan seterusnya. Termasuk saat pemilu anggota legislatif ataupun presiden.

Mereka akan membuat masyarakat yakin dengan pilihannya. Jika selama ini masyarakat sudah jengah dan muak dengan janji - janji dari para calon, yang pada akhirnya setelah mereka menang dan di lantik mereka melupakan janji saat kampanye, maka masih ada cara lain agar masyarakat merasa lebih save dengan pilihannya. Supaya mereka tidak lagi di bohongi dengan ucapan para calon yang mereka dukung. Yaitu dengan kontrak politik.



Di dalam kontrak politik ini biasanya di sebutkan apa saja janji sang calon yang akan di realisasikan pada saat mereka mampu menduduki posisi yang di perebutkan. Pada saat kampanye, tentu apapun permintaan si peminta kontrak dengan mudah di teken demi bisa meraih dukungan, tidak peduli apakah tuntutan yang di minta itu realistis atau tidak, yang penting pokoknya menang dulu. Urusan penuhi kontrak politik belakangan.

Seperti yang terjadi saat ini di Jakarta. Di kutip dari detik.com, para buruh akan menarik dukungan politik kepada Gubernur terpilih karena di rasa telah mengkhianati kontrak politik yang di tanda tangani pada saat masa kampanye pilkada dulu. Mereka beranggapan penetapan UMK sebesar 3,6 juta per bulan tidak sesuai dengan tuntutan buruh. Bahkan buruh mengancam akan melaporkan pasangan gubernur ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan.



Memang tidak mudah menjalankan apa yang sudah tercantum dalam kontrak politik, apalagi jika apa yang di tuntut itu mustahil untuk di lakukan. Bisa saja gubernur mengikuti desakan buruh untuk menetapkan upah buruh lebih tinggi lagi, tapi apakah para pengusaha akan tinggal diam? Apakah jika upah biruh di naikkan, iklim usaha kita tetap akan baik - baik saja? Seharusnya pertanyaan semacam ini di pikirkan oleh sang calon gubernur sebelum menandatangani kontrak politik yang di maksud.



Dengan mengaca pada kejadian ini, tidak salah jika sebagian orang menganggap kontrak politik itu tidak lebih seperti seorang endorser di instagram yang di berikan produk untuk "mereview" dan memberikan "komen" yang baik pada produk padahal dia saja belum pernah mencoba hasilnya. Yang penting sang endorser dapat uang lelah dari reviewnya di instagram. Tidak peduli orang yang pakai produk itu akan puas atau tidak. Produknya berbahaya atau tidak. Sesungguhnya dia telah membohongi para followernya akan kualitas dan hasil dari menggunakan produk yang dia "review".

Jadi bagaimana GanSis, masih percaya dengan kontrak politik?

Tirraa, 11 November 2017