alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ribuan Buruh Kepung Kantor Walikota/Bupati dan Istana Negara Menuntut Presiden Cabut
3.67 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a0521019e7404ab328b456f/ribuan-buruh-kepung-kantor-walikota-bupati-dan-istana-negara-menuntut-presiden-cabut

Ribuan Buruh Kepung Kantor Walikota/Bupati dan Istana Negara Menuntut Presiden Cabut

JRibuan Buruh Kepung Kantor Walikota/Bupati dan Istana Negara Menuntut Presiden Cabut utaan buruh seluruh Indonesia besok tanggal 10 Nopember 2017 akan kembali turun ke jalan menuju Istana Negara menyuarakan kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan upah murah. Kebijakan upah murah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 78 tahun 2015 sudah membuat buruh tertekan ekonominya.

Menurut Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham, akibat adanya PP 78 tahun 2015 kehidupan buruh diseluruh Indonesia menjadi susah ditambah dengan kenaikan harga bahan pokok, tarif listrik, BBM, dll, yang terus meningkat tetapi pemerintah tidak pernah melihat dari sisi kesejahteraan buruhnya dan masyarakat.

“Bagaimana inflasi akan naik kalau daya beli menurun? Dan daya beli menurun akibat upah murah, maka dari itu berikan upah yang layak buat buruh, ungkap Idris.

PP 78 tahun 2015 sudah jelas melanggar konstitusi dalam pembuatannya, dan tidak ada kejelasan proses pembuatannya, muncul begitu saja. Maka dari itu Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi Negara ini harus mencabut PP 78 tahun 2015 ini agar rakyat dan buruh sejahtera kembali seperti yang pernah di kampanyekan saat pilpres 2014 bahwa akan mensejahterakan rakyat dan buruhnya, tegas Idris Idham saat ditemui di kantor DPP FSP Farkes Reformasi.

Ditambah pasca keputusan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang memutuskan kenaikan upah minimum Jakarta sesuai dengan PP 78 tahun 2015 sebesar Rp 3.648.035,00. Ini membuktikan bahwa gubernur tidak bisa komitmen dengan janji yang sudah ditandatangani dalam kontrak politik dengan Koalisi Buruh Jakarta. Ternyata gubernur tidak bisa mengambil sikap tegas terhadapa PP 78 tahun 2015 yang jelas sudah melanggar konstitusi dan saat gugatan di PTUN pun sudah jelas buruh menang bahwa kenaikan upah minimum DKI Jakarta harus berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sesal Idris.

Untuk itu anggota FSP Farkes Reformasi di seluruh Indonesia marilah kita turun kembali menuntut pemerintah mencabut kebijakan upah murah dalam PP 78 tahun 2015. Bagi anggota FSP Farkes Reformasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Batam aksi dilakukan di kantor Walikota/Bupati daerah masing – masing dan berkoordinasi dengan perda KSPI daerah setempat. Dan untuk massa Banten, dan Jabodetabek aksi dilakukan di Balai Kota dan Istana Negara.

“Ketika dengan mediasi tidak bisa, melaui jalur hukum pun tidak mempan, maka aksi atau demo lah jalan terakhir kaum buruh” pungkasnya.

Urutan Terlama
Halaman 1 dari 8
Yg berjanji asu yg di salahin jokowi
Otak goblok unlimited

emoticon-Turut Berduka
Makjulkan anis. emoticon-Marah
anus asu yg janji jadi jkw yg kena
anjing gabener dan wahgabener
emoticon-Tai
Quote:


Mirip golongan yang kemaren, teroris rohingya yang membuat masalah eh batu (borobudur) yang didemo. Benar-2 otok goblok unlimited
cape
deh
ngeliatnya
emoticon-Wkwkwk
emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
jaka sembung bawa botol..

emoticon-Ngakak
Cari dong pembuat keputusan upah ... urusan gini, koq harus diurus presiden?
buruh goblok gara2 demo lu
bayaran belum naik barang2 pada naik aj

emoticon-Mad
Post ini telah dihapus oleh Kaskus Support 08
ternyata yg didemo presiden, yg nipu gabener priboemi

wkwk

pante gabener mendukung demonya.


wkwk

Itu yg di demo janjinya apa PP nya? Kalo PP nya ya bner jokowi yg disalahkan tp klo janjinya ya anis yg disalahkan tp anis ga mungkin bisa menaikan melebihi aturan pp bisa2 digugat pengusaha dan ujung ujungnya kalah jg
calon2 kena phk masal tuh buruh


Quote:

Urusan upah itu diatur dalam PP bukan permen, jadinya ya presiden yg kena, kalo diatur setempat baru deh gubernur yg kena
pindahin pabrik
jangan di indonesia

biarkan jadi gotham city
kriminil dimana nana
ngoahahaha
Pekok emoticon-Big Grin
Quote:


wkwkwkwk
emoticon-Ngakakemoticon-Ngakak
Buruh goblok
Semoga terjadi PHK massal

emoticon-Leh Uga
pindah pabrik aja bos ke pantura jateng,umr masih rendah sekitar 1,5 jt. buruh jug nurut jarang demo2
kok ga tegas ke anies? malah pakdhe wiwi yg kna, takut ga di sholatin apa ya? emoticon-Bingung
Halaman 1 dari 8


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di