TREN pergerakan harga minyak mentah dunia belakangan ini mengalami kenaikan di atas US$50 per barel. Bagi Indonesia yang masih tergantung pada impor minyak mentah, kondisi tersebut tentu menimbulkan kewaspadaan.



Apalagi di tengah penurunan alokasi subsidi energi dalam APBN, yang diiringi kebijakan tidak adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) berikut tarif dasar listrik (TDL).



Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers ABPN 2018 menyatakan langkah pemerintah menahan administered prices di tahun mendatang, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.



Pun hingga akhir 2017, kebijakan serupa turut diberlakukan di mana tidak ada perubahan harga BBM jenis premium dan solar, harga LPG 3 kilogram (kg), berikut tarif listrik. Sebagai informasi, alokasi subsidi energi dalam APBN 2018 sebesar Rp94,5 triliun.



Rinciannya subsidi BBM dan LPG Rp46,9 triliun, kemudian subsidi listrik Rp47,7 triliun. Sedangkan alokasi subsidi energi dalam APBN Perubahan 2017 ditetapkan Rp89,9 triliun dengan rincian subsidi BBM dan LPG 3 kg Rp44,48 triliun, serta subsidi listrik Rp45,37 triliun. Penetapan alokasi subsidi energi atas persetujuan DPR RI memang lebih rendah dari usulan pemerintah sebelumnya.



Pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat, pergerakan harga minyak dunia yang terus naik berpotensi menekan anggaran subsidi energi.



Pasalnya, harga minyak dunia merupakan salah satu indikator penentu harga BBM, selain nilai tukar rupiah dan inflasi. Perlu diingat pula indikator ekonomi makro dari sisi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN Perubahan 2017 maupun APBN 2018, dipatok US$48 per barel.



Ketika harga BBM tidak mengalami perubahan dengan alokasi subsidi energi yang cenderung turun, alhasil beban PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang mendapat penugasan, kian bertambah.



Belum lama ini, perseroan sempat mengklaim laba yang diperoleh tecermin dari laporan keuangan kuartal III 2017, tercatat US$ 1,99 miliar atau turun 27% dibandingkan periode serupa 2016. Di samping peningkatan beban operasional, tanggung jawab menjaga stabilitas harga BBM turut menjadi penyebab anjloknya laba perseroan.



"Anggaran subsidi energi di APBN rentan untuk terlampaui. Di samping itu, Pertamina jelas akan semakin terbebani dengan tidak adanya (penyesuaian) harga BBM ini. Kalaupun bicara efisiensi, itu normatif ya, karena selama ini pun sudah dilakukan Pertamina," ujar Pri Agung, Sabtu (4/11).



Padahal, sambung dia, kebijakan penyesuaian harga BBM secara berkala per tiga bulan dinilai memberikan dampak positif terhadap APBN sekaligus kinerja Pertamina. Pri berpendapat pemerintah tidak konsisten menjalankan kebijakan reformasi subsidi energi.



Pemerintah semestinya kembali melakukan penyesuaian harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Apalagi harga BBM yang ditetapkan pemerintah selisihnya semakin lebar dengan harga keekonomian. Pun bila berkukuh menahan harga BBM, alokasi subsidi energi dalam APBN idealnya ditingkatkan bukan malah dikurangi kemudian dialihkan ke sektor lain.



"Dengan pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM per tiga bulan sekali dalam setahun terakhir, itu sebenarnya pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan reformasi subsidi energi. Harus ada koreksi terhadap kebijakan yang terjadi di sektor energi. Presiden perlu mendapatkan informasi yang utuh, sehingga kebijakan energi berjalan sesuai visi dan tidak menimbulkan kemunduran," tukas Pri.



Senada, ekonom INDEF Bhima Yudhistira pun mengingatkan pemerintah bahwa belanja untuk subsidi energi sampai akhir 2017 berpotensi tidak cukup. Begitu realisasi belanja melebihi pagu anggaran, maka akan mendorong defisit fiskal di atas 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto.



Dalam APBN Perubahan 2017, outlook defisit anggaran ditetapkan 2,67%. Dia mengamini salah satu opsi pemerintah untuk mengatasi kelebihan belanja subsidi biasanya berujung pada menambah pos utang kepada Pertamina. Total piutang Pertamina termasuk untuk menyalurkan BBM penugasan jenis premium dan solar mencapai Rp30 triliun.



"Anggaran subsidi energi memang cukup terbatas. Apabila realisasi belanja subsidi lebih dari pagu anggaran, maka defisit fiskalnya akan naik di atas 2,9%. Cara yang biasa ditempuh pemerintah adalah membebankan kelebihan pengeluaran subsidi BBM ke Pertamina. Di saat yang bersamaan penugasan kebijakan BBM Satu Harga saja sudah membuat Pertamina rugi Rp12 triliun," jelas Bhima.



Dia pun menyarankan agar pemerintah lebih rasional dalam menitahkan Pertamina untuk menjalankan program BBM Satu Harga. Sebaiknya, implementasi BBM Satu Harga dilakukan perlahan di lokasi yang terbatas.



Pemerintah, lanjut dia, tidak boleh menutup mata pada kebutuhan kelas menengah bawah yang masih bergantung pada subsidi energi. Dalam hal ini dia menyoroti strategi pengurangan distribusi premium ke berbagai wilayah agar masyarakat beralih ke produk BBM ramah lingkungan dengan kadar RON lebih tinggi. Padahal migrasi produk BBM bisa berdampak mempengaruhi inflasi.



"Kelas menengah bawah ternyata masih butuh subsidi energi. Sebab kalau harganya disesuaikan dengan keekonomian, maka daya beli bisa tambah turun. Selisih harga keekonomian dengan subsidi premium saja sekitar Rp600 rupiah per liter," ungkap Bhima.



Dikutip dari laman www.bloomberg.com, harga minyak dunia dari sejumlah patokan terpantau naik. Dari patokan Amerika Serikat, minyak mentah light sweet atau WTI crude oil (Nymex) mencapai US$55,64 per barel. Sedangkan, patokan global yaitu minyak mentah Brent North Sea atau Brent Crude (ICE) tercatat US$62,07 per barel. (OL-4)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...kak/2017-11-04

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Partai Solidaritas Indonesia Mulai Seleksi Caleg

- Nasib Pejalan Kaki Sepeninggal Galian Galian

- Hanya KPU yang Dapat Akses Data Penduduk di Dukcapil