JPP, JAKARTA - Dalam memutuskan sebuah organisasi kemasyarakatan yang anti Pancasila atau tidak, tidak hanya dihentikan sepihak. Atau hanya melibatkan satu dua lembaga saja, misalnya hanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tapi melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

"Yang saya ingat ya itu kewenangan Mendagri dan Menkopolhukam memutuskan Perppu ini melalui rapat yang cukup panjang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh kantor Menkopolhukam," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Menurut Mendagri, intinya dalam memutuskan pembubaran sebuah ormas, tak hanya satu dua kementerian yang terlibat. Tapi lembaga lain pun dilibatkan. Banyak yang dilibatkan. Tidak hanya Kemendagri dan Kemenkopolhukam.

Namun lembaga lain juga seperti kejaksaan, kepolisian, TNI, BIN ikut membahas. "Yang memilah kan masukan semua pihak ada kejaksaan, ada kepolisian, TNI, BIN, ada semua," ujar Tjahjo.

Mendagri menegaskan, terkait Perppu Ormas, pemerintah tidak ingin jadi otoriter. Karena itu, jika ada yang tak puas, bisa menggugat ke PTUN. Jadi tetap diberi ruang bagi yang tidak setuju.

"Pemerintah juga membuka peluang melalui PTUN, melalui MK. Dan pada saat diresmikan oleh DPR juga pemerintah merespon adanya revisi terbatas. Sepanjang tidak menyinggung masalah ideologi Pancasila dan UUD 1945," ucap Tjahjo.

Karena itu, Mendagri menjelaskan, dalam proses revisi pemerintah akan terbuka. Termasuk jika misalnya mantan Presiden SBY ingin memberi masukan. Ia persilahkan siapa pun memberi masukan. Namun soal materi, pemerintah belum bisa merespon. Harus dikaji dan ditelaah.

"Soal materinya pemerintah belum merespon karena pemerintah akan menyusun juga. Saya yakin fraksi-fraksi di DPR juga punya daftar inventarisasi masalah," ujarnya. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/312...banyak-lembaga

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Ekonomi Tumbuh Positif, Pemerintah Janji Jaga Momentum di Akhir Tahun

- Pemerintah Bantu 600 Sapi Brahman Cross untuk Peternak Sulbar

- Pemerintah Siapkan Sanksi Pelanggar HET Beras