Jakarta, gatra.com - Himpunan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Indonesia Buton (HIPPMIB) Bersatu-Jakarta mendesak agar Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun agar dicopot dari Ketua Koordinator Tim Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) dan Bupati Buton periode 2017-2021.

"Umar Samiun harus segera dicopot atau diganti dari dua jabatan itu dalam waktu dekat," kata Sabir Laluhu, Anggota Dewan Pembina HIPPMIB Bersatu-Jakarta, Selasa (24/10).HIPPMIB Bersatu-Jakarta mendesak agar Umar Samiun dicopot dari dua jabatan tersebut karena statusnya sebagai terpidana 3 tahun dan 9 bulan penjara dalam perkara suap pengurusan putusan sengketa pilkada Buton 2011 atas hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Umar terbukti menyuap Akil Mochtar selaku Hakim MK sejumlah Rp 1 milyar.Terlebih, lanjut Sabir, Umar Samiun telah dijebloskan atau dieksekusi ke sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sikamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (19/10/2017). Umar yang dinonaktifkan sebagai bupati Buton sebelumnya juga ditahan KPK ketika kasusnya disidik hingga disidangkan.Selain sudah mendekam di Lapas Sukamiskin, pemekaran Provinsi Kepton di bawah koordinasi Umar tidak berjalan efektif. Padahal, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyetujui pembentukan dan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton dalam rapat paripurna DPRD pada 15 September 2015.Menurut Sabir, daerah otonom baru (DOB) ini terdiri dengan cakupan Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Kota Bau-Bau sudah diputuskan menjadi ibu kota provinsi baru tersebut.Sabir menilai Umar Samiun tidak melakukan tugasnya. Sementara sejumlah utusan DPRD Provinsi Sultra pernah mendatangi Komisi II DPR RI untuk melobi dan memasukkan dokumen-dokumen keputusan pemekaran Provinsi Kepton pada pada 23 Oktober 2015 lalu."Jadi bahkan sejak 2015 itulah Umar Samiun sebagai Koordinator Pemekaran Provinsi Kepton diduga tidak berbuat banyak untuk pemekaran. Harusnya tokoh masyarakat dan kepala daerah yang masuk dalam cakupan wilayah Provinsi Kepton mengangkat koordinator baru. Bukan malah diam dan membiarkan posisi koordinator dipegang sama Umar," ujarnya.Harus segera ditunjuk pengganti Umar Samiun ini demi kepentingan masyarakat di Kepton. "Kami melihat, penggantian Umar dari posisi Koordinator Pemekaran Provinsi Kepton ini demi maslahat yang lebih besar. Jangan sampai kepentingan masyarakat yang jadi korban. Pemekaran Provinsi Kepton harus jadi perhatian serius," katanya.

Reporter: Iwan Sutiawan

Sumber : http://www.gatra.com/hukum/291807-hi...mekaran-kepton

---


- Presiden: Penetapan Daerah Otonomi Baru Masih Dimoratorium