HOT THREAD KE 62
*19 Oktober 2017*




Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.

Sekarang ini di Indonesia sedang hangat di perbincangkan mengenai kebijakan pemerintah yang akan menertibkan penggunaan kartu simcard. Di kebijakan ini, setiap pengguna di wajibkan untuk mendaftarkan kartu prabayarnya dengan cara mengirimkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga ke nomor 4444. Dan nantinya setiap orang, hanya di batasi kepemilikan simcardnya maksimal 3 kartu dari seluruh operator.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang optimis tujuan untuk dapat mengurangi sms spam bakalan berhasil. Namun ada pula yang pesimis aturan ini bakal bisa di jalankan sesuai rencana. Bukan tanpa alasan masyarakat pesimis, karena selama ini pemerintah sudah sering mengeluarkan kebijakan yang cuman berujung jadi wacana saja. Apakah itu? Cekidot



Penerapan 1 zona waktu.


Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Sejak kita masih duduk di bangku sekolah dasar, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu karena memang wilayah kita yang membentang luas. Zona Indonesia timur punya waktu 2 jam lebih cepat di banding di belahan barat. Di lansir dari Suara Pembaruan, tujuan pemerintah menghendaki adanya penyatuan zona waktu karena pertimbangan dari sisi ekonomi, transaksi perdagangan dapat di lakukan secara bersamaan sehingga di nilai dapat lebih menguntungkan. Dan selain itu, bisa meningkatkan kinerja birokrasi. Tapi kebijakan yang di gadang - gadang akan di realisasikan Oktober 2012 ini sampai sekarang hanya jadi isapan jempol belaka.



Harga sebungkus rokok jadi Rp. 50 Ribu.


Di penghujung tahun 2016 kemarin, media di ramaikan dengan pemberitaan tentang rencana pemerintah menerapkan harga rokok menjadi 50 ribu per bungkusnya. Kebijakan yang banyak mendapat dukungan dari masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok aktif. Yang seperti kita ketahui mayoritas perokok aktif saat ini di dominasi oleh pelajar. Jika harga rokok di buat mahal, maka paling tidak penggunanya akan berkurang. Tapi lagi - lagi, kebijakan ini pun hanya berakhir menjadi wacana.



Redenominasi rupiah.


Semenjak adanya reformasi di tahun 1998, mata uang rupiah kita semakin merosot nilainya terhadap dollar Amerika Serikat. Oleh karenaa itulah untuk dapat meningkatkan nilainya, pemerintah menggulirkan rencana untuk melakukan penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau sering di sebut dengan redenominasi. Yaitu dengan mengurangi 3 digit "nol" pada rupiah kita. Jika sebelumnya uang dengan nominal Rp 1.000,- maka setelah redenominasi akan menjadi Rp. 1,- saja, tapi nilainya tetap senilai Rp. 1.000,-. Misal, jika sebelumnya biaya parkir Rp. 2.000,- maka setelah redenominasi menjadi Rp. 2,- saja. Sehingga dengan hal ini, nilai rupiah kita menguat.



Pemindahan ibu kota negara.


Emang tidak salah kalau banyak orang bilang Jakarta sudah tidak layak jadi ibukota negara ini. Selain populasi penduduk yang udah terlalu padat, kemacetan, tingkat kriminalitas yang tinggi, polusi, banjir dan segudang masalah lainnya yang tumplek blek di kota yang dulunya bernama Sunda Kelapa ini. Wajar jika pemerintah menggulirkan wacana untuk memindah ibukota negara ini, mulai dari rencana pemindahan ke Bogor bahkan ke Pontianak. Tujuannya untuk memeratakan pembangunan juga.



Full day school


Satu lagi wacana yang di gulirkan pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan nasional. Kebijakan ini mengatur tentang hari masuk sekolah yang biasanya 6 hari dari Senin - Sabtu menjadi 5 hari saja setiap minggunya. Namun untuk jam sekolahnya di tambah menjadi full day school atau sekolah seharian. Kebijakan ini banyak mendapat tentangan dari banyak pihak. Bahkan salah satu organisasi agama di Jawa Timur memprotes keras kebijakan, karena jika full day school jadi di terapkan, maka anak - anak yang biasanya mengaji setiap sore setelah pulang sekolah, menjadi tidak ada waktu lagi untuk mengaji. Hingga akhirnya secara resmi pemerintah membatalkan rencana penerapan kebijakan ini.




Tentu tidak mudah memimpin sebuah negara yang besar, yang penuh dengan berbagai persoalan. Dan juga tidak ada salahnya pemerintah punya kebijakan - kebijakan yang tujuannya untuk memudahkan warganya. Meskipun nantinya akan selalu menjadi pro kontra di masyarakat. Dan tentu tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Ada baiknya sebelum menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan, harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Ada beberapa kebijakan di atas yang memang sudah berakhir jadi wacana, dan ada pula yang masih di pertimbangkan untuk kelanjutannya.











Disclaimer : Asli tulisan TS
Sumur : Pengamatan pribadi TS, ini,
ini, dan
ini