Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).Pidato pertama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 langsung memancing kontroversi.
Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (16/10/2017) malam menuai kontroversi. Sebabnya, Anies menyinggung soal pribumi. Kata 'Pribumi' itu menjadi judul di beberapa media online dan memancing reaksi warganet.

Detikcom memberi judul beritanya Anies: Kini Saatnya Pribumi Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri. CNN Indonesia, memasang judul yang mirip, Anies: Dulu Pribumi Ditindas dan Dikalahkan.

Sedangkan Kompas.com menulis judul Anies: di Ibu Kota Harus Hadir Keadilan Sosial bagi Seluruh Warga. Kantor Berita Antara menyematkan judul Anies : saatnya kita menjadi tuan rumah.

Dari video CNN Indonesia yang diunggah di Youtube, kami putar ulang dan salin bagian yang menjadi kontroversi itu. Bagian itu ada di menit 06.30-08.00. Berikut petikannya;

"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun (betul tidak sekalian)

Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh. Tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari.

Karena itu, bila kita merdeka maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.

Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Jangan sampai, Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura Itik se atellor, ajam se ngeremme. Itik yang bertelor Ayam yang mengerami.

Kita yang bekerja keras yang untuk merebut kemerdekaan, mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini."
FULL - Pidato Politik Perdana Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota
Akun Twitter pendukung Anies @SuaraAnies menilai satu kata itu tak perlu diributkan. Menurut akun itu, pidato sepanjang lima halaman itu harusnya dibaca sesuai konteksnya dan tak sepotong-potong.

Namun dalam bagian lain, Anies mengungkapkan hal yang berbeda. Ia menyatakan, bahwa negara ini dibangun bukan hanya untuk satu golongan. Ucapan itu terekam di menit 12.15-13.38.

"Pada saat dulu Republik ini mau dibuat pesannya jelas. Kita tak hendak membangun suatu negara untuk sekelompok orang.

Pesan Bung Karno jelas, kita hendak membangun suatu negara untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan. Bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya. Tapi untuk semua.

Karena itu pengambilan kebijakan kota ini harus didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, air, teluk, pulau tak boleh didasarkan pada kepentingan individu.

Pengelolaan itu semua tak boleh untuk satu golongan, untuk satu perhimpunan, untuk satu korporasi, tapi untuk warga jakarta semua. Semua untuk semua, Jakarta untuk semua.

Inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama-sama untuk Jakarta

Kita tak hendak membangun untuk sekelompok orang. Bukan untuk golongan orang kaya, tapi untuk semua."

Pengelola akun @SuaraAnies segera mengunggah naskah pidato yang memuat kata 'Pribumi; tersebut.
Dari pidato hampir lima halaman, yang diributin malah SATU kata pribumi. Gw sih enggak suka baca sepotong2, apalagi diplintir keluar dari konteksnya. Kalau kamu? [URL="https://S E N S O RBzHZkk70eg"]pic.twitter.com/BzHZkk70eg[/URL]
— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) October 16, 2017
Akun itu juga mengunggah tautan naskah lengkap pidato Anies sepanjang lima halaman. Bagian yang diucapkan Anies dan memancing komentar warganet itu tak sama persis dengan naskah pidato yang tertulis. Tapi secara garis besar sama.

Walau bisa dipahami konteks penggunaan kata 'Pribumi' itu, namun pidato itu tak sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi.

Sembilan belas tahun lalu, saat BJ Habibie menjadi Presiden, ia menginstruksikan kepada menteri, pimpinan dan kepada daerah untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi. Baik dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, atau pun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-pidato-anies

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Belum berizin, Grab nonaktifkan GrabPay

- Upaya memperkenalkan Geopark Ciletuh kepada dunia

- Jokowi mengurusi perbaikan jalan di Medan