AMERIKA Serikat menarik diri dari keanggotaan Organisasi PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO). Keputusan itu akan efektif berlaku pada 31 Desember mendatang.



Keputusan AS diambil me­nyu­sul ketegangan bertahun-tahun di organisasi yang mereka tuduh memiliki bias anti-Israel tersebut. Israel dilaporkan juga akan mengikuti jejak sekutu mereka itu.



“Keputusan ini tidak mudah dan mencerminkan kekhawatiran AS akan meningkatnya tunggakan di UNESCO, kebutuhan akan reformasi dalam organisasi, dan bias anti-Israel di UNESCO,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Heather Nauert, kemarin (Jumat, 13/10).



AS sebelumnya pernah keluar dari organisasi beranggotakan 195 negara tersebut pada 1984. Di bawah pimpinan Presiden Ronald Reagan saat itu, AS mundur karena tuduhan salah mengelola keuangan dan klaim bias anti-AS dalam beberapa kebijakan UNESCO.



Pada 2002, Presiden AS George W Bush mengumumka­n kembalinya Amerika ke UNESCO. Namun, hubungan ‘Negeri Paman Sam’ dan organisasi yang bermarkas di Paris itu kembali memburuk pada 2011. Saat itu, Presiden Barack Obama menarik suntikan dana setelah anggota UNESCO mengakui Pa­lestina sebagai anggota penuh.



Meski kembali mundur dari UNESCO, AS tetap akan terlibat sebagai nonanggota. AS penyumbang seperlima pendanaan UNESCO dengan sumbangan US$80 juta setiap tahunnya.



Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova kecewa atas keputusan AS itu pada saat berbagai konflik terus mengoyak masyarakat di seluruh dunia. “Sangat disayangkan AS mengundurkan diri dari badan PBB yang mendorong pendidikan untuk perdamaian dan melindungi kebudayaan yang terancam.”



Ketua Komisi Nasional Unesco untuk Indonesia Arief Rachman juga menyayangkan keputusan AS. “Amerika seharusnya tetap di dalamnya karena UNESCO terdiri dari banyak negara,” ujarnya di Jakarta.



Meski demikian, menurut ­Arief, program-program UNESCO tetap berjalan. UNESCO juga tidak mempersoalkan masalah sumbangan dari AS. “Negara-negara anggota, termasuk kita, tetap menyumbangkan dana beberapa ribu dolar ke UNESCO.’’ (AFP/Arv/Ind/X-8)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...-as/2017-10-14

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Perlu Antisipasi agar Etnik Rohingnya tidak Masuk IS

- Menhan Persilakan BPK Mengaudit Kementeriannya

- [WAWANCARA] Wapres Jusuf Kalla: Stabilitas Politik Mutlak Diperlukan