HUBUNGAN Turki-Amerika memburuk kembali. Pada 8 Oktober, Kedutaan Besar AS di Ankara menghentikan layanan penerbitan visa nonimigran di semua fasilitas diplomatik AS di Turki. Kebijakan ini terkait dengan penangkapan Metin Topuz, warga Turki yang bekerja di konsulat AS di Istanbul, oleh aparat keamanan Turki. Kedubes AS mengatakan terpaksa menilai kembali komitmen pemerintah Turki atas keamanan dinas dan personel misi AS di negara itu.



Turki pun membalas dengan menghentikan layanan penerbitan visa nonimigran bagi warga AS di seluruh fasilitas diplomatik Turki di AS. Apakah yang sesungguhnya terjadi antara Turki dan AS?



Pemerintah Turki menuduh Metin Topuz adalah anggota Gerakan Fethullah Gulen. Fethullah Gulen, ulama liberal Turki yang kini menetap di AS, dituduh mengotaki kudeta gagal terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Juli 2016 yang menewaskan hampir 300 warga sipil. Namun, yang membuat Kedubes AS bereaksi keras, menurut pejabat tinggi Turki, berkaitan dengan posisi penting Topuz. Topuz memiliki informasi tentang keterlibatan AS dalam kudeta gagal tersebut.



Sejak awal kudeta Erdogan menuduh negara-negara Barat berada di balik peristiwa berdarah itu. Kecaman negara-negara anggota Uni Eropa atas tindakan keras pemerintah Turki terhadap lebih dari 100 ribu orang--tentara, polisi, kejaksaan, dosen, wartawan, perawat, mahasiswa, dan warga sipil lainnya--serta penolakan AS atas permintaan agar Gulen dideportasi ke Turki untuk menghadapi proses hukum, menambah kecurigaan Erdogan.



Memang Turki dan AS terikat perjanjian ekstradisi dan kedua negara harus menjalankan serangkaian proses hukum serta memenuhi bukti standar sebelum permintaan ekstradisi resmi dipenuhi. Perjanjian ekstradisi kedua negara yang mulai berlaku pada 1981 itu mencantum 33 tindakan kejahatan yang merupakan dasar bagi ekstradisi, termasuk pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah dengan sengaja.



Untuk menjadi dasar ekstradisi, pelaku harus melakukan kejahatan di kedua negara dan dapat dihukum penjara setidaknya selama setahun. Klausul dalam perjanjian ekstradisi itu juga menyatakan ekstradisi tidak akan dipenuhi bagi suatu kejahatan jika kejahatan itu berwatak politik atau ekstradisi berupaya menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan pada opini politiknya.



Pengkhianatan dan persekongkolan untuk menjatuhkan pemerintah adalah tuduhan-tuduhan yang secara umum akan diperlakukan sebagai kejahatan politik dan AS dapat menolak mengekstradisi Gulen berdasarkan tuduhan-tuduhan itu. Apalagi tidak ada bukti kuat meskipun Turki telah menyerahkan empat dokumen kepada AS terkait dengan keterlibatan Gulen. Meskipun begitu, para ahli hukum AS sedang bekerja untuk mengevaluasi bukti yang diberikan Turki yang masih perlu diserahkan kepada pengadilan AS untuk ekstradisi. Proses ini akan memakan waktu bertahun-tahun.



Bagaimanapun, jika dilihat dari isi perjanjian ekstradisi, kecil kemungkinan AS akan mengekstradisi Gulen. Apakah tuduhan bahwa Topuz punya informasi tentang keterlibatan AS dalam kudeta gagal tersebut merupakan bagian dari upaya menekan AS agar mengekstradisi Gulen? Mungkinkah kedutaan besar yang bekerja penuh rahasia membagikan informasi sensitif kalau memang benar AS terlibat dalam kudeta itu--kepada seorang staf lokal warga Turki? Apakah ia menjadi perantara antara kedubes AS dan faksi militer Turki yang bersekongkol itu? Ankara harus menyajikan bukti yang meyakinkan sebelum tuduhan yang serius itu dilontarkan.



Persoalan lain yang membuat hubungan Turki-AS tegang ialah AS mendukung dan melatih Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi, tulang punggung Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), yang dituduh Turki merupakan bagian dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang sejak 1984 mengangkat senjata melawan Ankara. AS sendiri, bersama UE dan PBB, menetapkan PKK sebagai organisasi teroris. AS mendukung SDF karena organisasi ini dapat diandalkan dalam memerangi Islamic State (IS) di Suriah.



Kini SDF sedang terlibat perang melawan IS di Raqqa dan Deir Az-Zor. Turki khawatir pascaperang saudara di Suriah, YPG akan memproklamasikan berdirinya negara Kurdistan yang membentang dari timur laut hingga utara Suriah, yang akan memberi daya dorong lebih kuat bagi PKK untuk terus memberontak terhadap Ankara.



Yang juga memperburuk hubungan Turki-AS, dua anggota NATO penting ini, ialah perubahan kebijakan Turki terhadap Suriah. Turki bergabung dengan Rusia dan Iran, dua negara yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, dalam upaya menciptakan zona deeskalasi di Suriah, melalui kesepakatan yang tercipta dalam pertemuan di Astana, Kazakhstan, antara Turki, Rusia, Iran, dan kelompok pemberontak Suriah. Bila sebelumnya Turki ngotot Assad harus mundur, kini Turki lebih realistis.



Memang sejak Rusia terlibat secara langsung dalam perang proksi di Suriah dua tahun lalu, peta kekuatan di antara pihak-pihak yang bertikai di Suriah berubah secara signifikan. Posisi rezim Suriah membaik, sedangkan posisi pemberontak melemah. Dalam konteks inilah Turki tidak lagi menuntut Assad mundur. Meningkatnya hubungan baik Turki-Rusia dan Turki-Iran seiring dengan memburuknya hubungan Turki-UE, Turki-AS, Turki negara Arab Teluk mendorong Turki membuat konsesi pada Rusia dan Iran, lawan AS. Kedekatan Turki dengan Rusia dan Iran, dengan ‘meminggirkan’ AS dalam mencari solusi Suriah, mengecewakan AS yang masih menuntut Assad mundur.



Bagaimanapun, pertikaian Turki-AS perlu dicarikan jalan keluar. AS memerlukan Turki, sekutu penting AS dalam perang melawan IS dan membendung Rusia. Turki juga merupakan kekuatan NATO di sayap tenggara Eropa, yang sangat strategis, yang tak dapat digantikan negara mana pun. Inilah yang membuat posisi tawar Turki vis a vis AS sangat tinggi. Sementara itu, Turki membutuhkan AS dalam upaya mendapatkan keanggotaannya di UE, bantuan ekonomi, keamanan eksternal, dan untuk mengimbangi Rusia.






Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ika/2017-10-12

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pengungsi Gunung Agung Belajar Mandiri

- Imigrasi Sukabumi Deportasi 11 WNA

- Saran Bertahan di Chelsea