MENTERI Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penyerapan hasil perkebunan di Indonesia masih belum maksimal. Salah satunya, tembakau.



Petani tembakau dinilai merupakan petani yang paling sulit mendapat kepastian pembeli (offtaker). Sebabnya, nilai dia, industri pertembakauan tidak banyak yang bermitra dengan petani dalam negeri.



“Salah satu perkebunan rakyat yang tidak pernah jelas pembeliannya adalah tembakau. Suka-suka mereka (industri pertembakauan). Kalau beli pakai bagi-bagi duit sama preman untuk beli di petani. Saya bilang tidak bisa terus begitu,” beber Darmin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/10).



Kondisi itu pun menarik perhatian pemerintah. Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan membuat aturan pembatasan impor tembakau dengan tujuan meningkatkan penyerapan produksi tembakau dalam negeri.



“Harus ada kepastian offtaker setiap pasca panen,” imbuhnya.



Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan industri tembakau hanya membeli hasil petani bila membutuhkan. Setiap petani panen, belum tentu pabrikan mau membeli hasilnya dengan alasan stok masih banyak.



“Itu alasan kenapa petani tembakau adalah petani yang paling miskin. Karena hasil mereka dibeli saat butuh saja,” tukasnya.



Di sisi lain, Enggar mengungkapkan impor tembakau kian meningkat dari Tiongkok. Total impor tembakau pada Januari-Juli 2017 sebesar US$364 juta atau naik 16% dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$316 juta.



“Sedih kita karena program kemitraan tidak setara. Tolong buktikan ke kami kalua industri tembakau sudah melakukan kemitraan dengan para petani. Kami akan berikan izin impor kalua hasil dalam negeri sudah semua terserap karena industri juga harus menjaga petani,” cetusnya.



Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Muhaimin Moeftie meminta pemerintah untuk membatalkan wacana kebijakan tersebut. Ia mengklaim produksi tembakau nasional belum bisa memenuhi kebutuhan industri rokok.



Tiap tahunnya, industri rokok membutuhkan tembakau sekitar 340 ribu ton. Namun, produksi tembakau nasional diklaim hanya 200 ribu ton.



“Mau nggak mau impor. Kalau tidak, produksi tidak jalan. Belum sama yang ekspor. Kekurangannya ya besar,” kata dia.



Muhaimin juga menyebut kemitraan sudah dijalankan dengan petani tembakau, meski belum sampai setengah dari total 728 industri tembakau. Menurutnya, butuh fasilitasi dari pemerintah untuk melakukan kemitraan.



“Kemitraan itu manfaatnya untuk kami juga. Hasilnya berkualitas sesuai kebutuhan kami dan produtivitas naik. Kami sudah bikin di Lombok. Kalau mau perbanyak kemitraan, kami masih butuh dorongan dari pemerintah,” imbuhnya. (OL-6)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...ker/2017-10-04

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Freeport Bantah Kemplang Pajak dan Rusak Lingkungan

- Besok, Pusat PKL Kota Tua Diresmikan

- Polda Aceh Diminta Usut Perambahan Hutan Lindung Libatkan Pejabat