MARAKNYA kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) memunculkan anggap­an negatif terhadap partai politik. Mereka dianggap tidak cukup melakukan pembinaan sebelum menyodorkan orang-orang tersebut sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil dalam pilkada.



Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, menganggap maraknya korupsi yang terjadi dengan melibatkan kepala daerah disebabkan oleh banyak faktor. Selain lemahnya mental dari politikus itu, ada faktor di luar parpol yang ikut andil.



“Ini tindakan berbagai pihak, ini kan tidak mungkin satu pihak, apakah dari pejabat pemerintahnya, dari kontraktor, tekanan politik hingga jaringan politik,” ucap Johnny saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.



NasDem, lanjut dia, selalu berupaya untuk menghadir­kan kader yang bersih. Pasalnya, tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan kejahatan yang dipandang serius oleh NasDem, ataupun beberapa partai lain yang tidak ragu untuk melakukan pemecatan bagi kader ataupun kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.



“Begitu terjadi masalahnya (korupsi), kami berhentikan kader kami. Bahkan kami enggak perlu tunggu proses pengadilan untuk tunggu keputusan. OTT kan sudah jelas (mengindikasikan korupsi), kenapa harus tunggu pengadilan lagi?” imbuh Johnny.



Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak anggapan bahwa kepala daerah yang terkena kasus korupsi merepresentasikan buruknya perekrut­an calon oleh partai politik. Pasalnya, calon kepala daerah­ yang didukung partai dikatakan dia telah melalui serangkaian ujian dan pelatihan, seperti psikotes, diklat, hingga penguatan wawasan ideologi.



Pemerintah juga sudah memberlakukan sistem berbasis elektronik atau e-government. Namun, langkah-langkah itu belum mampu mengawasi permainan pihak ketiga alias pihak swasta yang kerap menjebak kepala daerah sehingga terjerat dalam arus korupsi. “Ada permainan pihak swasta dan kepala daerahnya tidak paham sehingga terjebak dalam permainan itu. Mungkin juga memang dia (kepala daerah) tahu, tapi pura-pura enggak tahu,” terang Tjahjo.



Komitmen

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai korupsi oleh kepala daerah memang bukan hanya terkait dengan sistem kaderisasi di parpol. Namun, parpol tidak bisa sepenuhnya lepas tangan atas maraknya kepala daerah yang terjaring OTT. Butuh niat serta komitmen untuk benar-benar menciptakan kepala daerah yang bersih yang berasal dari parpol.



“Banyak yang bisa dilakukan oleh parpol untuk membuktikan niat itu, dari hulu hingga hilir. Sejak proses perekrutan, hingga ketika ada kader yang memang terbukti korupsi, peran partai itu besar,” ujar Yunarto kepada Media Indonesia, kemarin.



Pada hulu, paparnya, parpol bisa memulainya dengan mekanisme rekrutmen yang memuat indikator-indikator pembuktian seorang calon kepala daerah bebas dari potensi korupsi. Selanjutnya, pada proses fit and proper test, tranparansi track record seorang calon harus jelas.



“Seharusnya ini peran parpol, justru mereka yang harus memeriksa, itu bisa mengurangi kerja lembaga antikorupsi yang biasa­nya mengurus track record calon,” kata Yunarto.



Mengalir ke hilir, parpol punya peran untuk menjaga kader mereka selama menjabat dengan cara pengawasan. Aplikasi yang bisa diakses langsung masyarakat untuk mengadukan kader parpol bisa menjadi contoh. Terakhir, ketika ada kader yang terbukti korupsi, harus ada sanksi tegas berupa pemecatan atau pencabutan hak politik.



“Sekarang berapa banyak sih parpol yang berani memecat kader yang korupsi,” sindirnya. (Deo/P-5)



richaldo@mediaindonesia.com

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...asi/2017-10-02

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Tuntutan Karyawan Trans-Jakarta Dikabulkan

- Bersabung Nyawa di Jembatan Buntung

- Kenaikan Tunjangan DPRD Ganjal APBD-P