Presiden Tiongkok Xi Jinping (tengah) dan Sekjen Interpol Jurgen Stock (tengah, kanan) dan presiden Interpol Meng Hongwei (tengah, kiri), berpose dalam foto bersama sebelum Sidang Umum INTERPOL ke 86 di Pusat Konvensi Nasional Beijing, China, Selasa (26/9/2017).
Organisasi Polisi Internasional (Interpol) secara resmi memasukkan Palestina dalam keanggotannya melalui hasil pemungutan suara pada sidang tahunan ke-86 di Beijing, Tiongkok, Rabu (27/9/2017).

Keanggotaan ini menjadi bentuk kemenangan Palestina dalam meraih pengakuan internasional, yang sekaligus membuat Israel semakin geram.

Israel menjadi pihak yang paling kuat menentang pemungutan suara untuk memasukkan Palestina dalam keanggotaan. Israel tetap menganggap Palestina bukanlah sebuah negara, sehingga tidak layak untuk bergabung sebagai anggota Interpol.

Sebelum pemungutan dimulai, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan sempat mengeluarkan pernyataan yang menekankan, jika Palestina menjadi anggota sebuah organisasi internasional, maka itu sama saja bertentangan dengan perjanjian perdamaian yang ditandatangani kedua negara.

"Dengan memasukkan Palestina, negara yang mendukung terorisme pada masa lalu dan menolak untuk mengecam mereka pada masa sekarang, maka Internpol telah membuat dunia menjadi kurang aman," sebut Wakil Perdana Menteri Israel Bidang Diplomasi, Michael Oren, dalam BBC.

Namun, upaya Israel menggagalkan pemungutan suara itu gagal. Hasil pemungutan suara anggota Interpol menunjukkan sebanyak 75 anggota mendukung memasukkan Palestina sebagai anggota, 24 menolak, dan 34 menyatakan abstain.

"Kemenangan ini terjadi karena prinsip tegas yang dipegang mayoritas negara anggota Interpol," ujar Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki dalam Reuters.

Palestina mengajukan proposal keanggotaan pada 2016, saat Interpol menggelar sidang tahunan ke-85 di Bali, Indonesia.

Menurut Riyad, sejak 2012 Palestina telah menjadi anggota lebih dari 50 organisasi internasional, di antaranya anggota Mahkamah Kejahatan Internasional dan Badan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)--UNESCO.

Keanggotaan sejumlah organisasi internasional itu berhasil diraih setelah PBB sepakat memberikan status Palestina sebagai negara pemantau non-anggota PBB, layaknya Vatikan, pada November 2012.

Selain Palestina, pada sidang yang sama Interpol juga memasukkan Kepulauan Solomon sebagai anggota terbarunya. Kini, Interpol memiliki 192 negara anggota.

Keuntungan bagi Palestina, ketakutan buat Israel

Keanggotaan Interpol akan membawa banyak keuntungan bagi Palestina. Yang paling utama adalah Palestina bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi dari seluruh agen kepolisian di dunia terkait aktivitas kriminal yang tengah dan dicurigai akan terjadi.

Selain itu, Palestina juga dapat menerbitkan nota merah atau red notice, yang menjamin proses permohonan ekstradisi seorang pelaku kriminal.

Hal terakhir itu tadi yang sebenarnya membuat Israel menjadi sedikit panik. Sebab, menurut Foreign Policy, Israel mencurigai Palestina akan menerbitkan nota merah atas sejumlah pejabat tinggi di Israel.

Interpol sebenarnya begitu ketat memberlakukan larangan penggunaan nota merah untuk kepentingan politik. Pemberian nota merah itu pun harus disertai oleh dokumen pendukung yang membuktikan kesalahan-kesalahan orang yang dituju.

Namun, aturan tersebut begitu sering dilanggar oleh negara anggotanya. Sebut saja Tiongkok, Rusia, Venezuela, dan Turki yang kerap menggunakan nota merah untuk mengamankan para aktivis penentang pemerintahan.

Dan hingga saat ini, sangat sulit untuk mencabut status nota merah yang sudah dijatuhkan kepada seseorang.

Selain soal nota merah, Israel juga menjadi panik ketika setelah ini Palestina dapat dengan mudah mengakses data-data sensitif terkait kejahatan internasional.

"Mungkin kini Israel khawatir akan banyak informasi yang selama ini hanya dibaginya kepada anggota Interpol, kini bisa diakses oleh Palestina," sebut Bruno Min, analis hukum dan kebijakan Fair Trials, organisasi hak asasi manusia di Eropa.

Namun Min mengingatkan Israel, sejatinya keanggotaan Palestina dalam Interpol tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebab, nyaris semua negara--kecuali Korea Utara--adalah anggota Interpol.

"Negara-negara Arab, Suriah, Yaman, Iran--mereka semua adalah anggota Interpol. Dan aku menduga hubungan Israel dengan mereka juga tak begitu harmonis," sambungnya.

Interpol didirikan pada tahun 1923 dan kini bermarkas di Lyon, Prancis. Organisasi ini memungkinkan penegak hukum dari berbagai negara untuk bekerja sama.

Interpol juga menyediakan bantuan teknis dan informasi terpusat untuk membantu kemudahan menyingkap berbagai jenis kejahatan internasional.

Interpol dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh Majelis Umum dan menjabat selama empat tahun. Majelis Umum adalah badan Interpol yang terdiri dari delegasi negara-negara anggota.

Posisi presiden Interpol telah dijabat oleh orang-orang dari seluruh dunia, termasuk Afrika Selatan, Kanada, dan Filipina. Saat ini, Tiongkok terpilih sebagai negara yang perwakilannya menjabat sebagai presiden Interpol, yakni Meng Hongwei.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...am-keanggotaan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Meski gratis, 18 persen penduduk tanpa akta kelahiran

- Hugh Hefner, playboy sejati itu berpulang

- Sanksi bagi perembes gula rafinasi ke pasar