MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengungkapkan, pihaknya harus mempelajari dulu terkait anggapan, kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang rawan dikorupsi.



Hal tersebut mencuat seusai Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tubagus Iman diduga menerima suap izin Amdal pembangunan mal.



"Itu harus dipelajari lagi, tetapi saya tetap akan waspada (dengan adanya dugaan potensi korupsi dalam pengurusan Amdal)," kata Siti Nurbaya saat berada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (26/9).



Menurut dia, dibutuhkan kajian yang matang, misalnya terkait pola interaksi antara penyuap dan Wali Kota Cilegon. Yang perlu dicari tahu, lanjut Siti Nurbaya, antara lain pada waktu penyerahan Amdal.



"Apakah dia membayar atau memberikan benda dalam bentuk lain. Jika tidak, perlu juga dicari tahu, apakah ada permintaan-permintaan lain dari Wali Kota Cilegon ke pengembang dengan instrumen Amdal?" katanya.



Menteri menjelaskan, dalam pembahasan Amdal, sebelum izin itu dikeluarkan, harus didiskusikan atau melibatkan masyarakat setempat terlebih dahulu agar masyarakat tersebut tidak dirugikan. Semestinya, prosedur pengurusan Amdal susah untuk dikorupsi.



Ia pun meminta kepada pemerintah daerah agar menaati ketentuan itu karena izin Amdal bisa dikeluarkan pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi. Pengeluaran Amdal berdasarkan skala kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.



"Jangan sampai ruang diskusi dengan publik dipotong (dalam pengurusan izin Amdal)," terang dia.



Menurut dia, peran konsultan di daerah juga sangat penting, tetapi jumlahnya sedikit. Satu provinsi paling banyak enam atau lima konsultan. Bahkan, satu kabupaten ada yang belum memiliki konsultan Amdal. (OL-2)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...gon/2017-09-26

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Petugas KPK Geledah Kantor Bupati Kukar

- [URL="http://www.mediaindonesia.com/news/read/124270/bps-perlahan-transaksi-eS E N S O Rmerce-masuk-survei/2017-09-26"]BPS: Perlahan Transaksi ES E N S O Rmerce Masuk Survei[/URL]

- KPK Keberatan Terkait Bukti Tambahan Setya Novanto di Luar Prosedur