BeritagarID
TS
MOD
BeritagarID
Daftar negara yang dilarang masuk AS bertambah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato dalam Sidang Umum PBB ke 72 di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017).
Amerika Serikat menambah daftar larangan perjalanan ke negaranya. Jika pada 13 hari setelah dilantik Donald Trump mengumumkan enam negara--seluruhnya negara dengan mayoritas Muslim--, kini daftar itu bertambah menjadi delapan negara.

Sudan, yang sebelumnya masuk dalam kelompok negara pertama yang dilarang, sudah dihapus dari daftar. Lima negara lain tetap dalam daftar; Iran, LIbia, Suriah, Yaman, dan Somalia.

Sementara, tambahan tiga negara lainnya adalah Korea Utara, Venezuela, dan Chad. Aturan ini mulai berlaku 18 Oktober 2017.

"Membuat Amerika aman adalah prioritas pertamaku. Kami tak akan mengakui keberadaan orang-orang yang keamanannya tak bisa dipastikan masuk ke negara ini," kicau Trump melalui akun Twitternya, @realDonaldTrump.
Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.[URL="https://S E N S O RKJ886okyfC"]https://S E N S O RKJ886okyfC[/URL]
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017
Pengumuman ini disampaikan untuk memperbarui larangan perjalanan masuk terhadap enam negara mayoritas Muslim itu berakhir setelah 90 hari diberlakukan.

Perintah sebelumnya itu melarang warga negara dari enam negara tadi masuk kecuali jika mereka memiliki hubungan yang "kredibel" dengan seseorang atau entitas di AS.

Tiap negara yang dilarang memiliki aturan berbeda. Iran contohnya, pelajarnya masih dimungkinkan mengikuti program pertukaran meski dalam pengawasan sangat ketat. Warga Somalia sudah tidak boleh berimigrasi ke AS, namun tetap diperbolehkan untuk berkunjung dengan visa turis.

Dilansir New York Times, pembatasan terhadap warga Venezuela hanya berlaku bagi pejabat pemerintah dan anggota keluarga mereka.

Aturan untuk Chad, Yaman, dan Libia sama. Izin masuk sebagai imigran maupun non-imigran namun memiliki urusan bisnis serta visa turis untuk sementara dibekukan. Sementara untuk Korea Utara dan Suriah diberlakukan aturan yang sama; izin masuk sebagai imigran dan non-imigran terlarang.

Umumnya, penduduk dari delapan negara dipastikan tidak akan pernah mendapat izin tinggal tetap (permanent residents) dari AS, dan mereka yang sebelumnya sudah memegang visa resmi untuk itu tidak akan diperpanjang lagi.

Artinya, seluruh pelajar dan pekerja berkewarganegaraan salah satu dari delapan negara tadi hanya akan bertahan di AS jika pendidikannya telah selesai atau visanya telah berakhir.

Aturan ini memang menyasar negara-negara yang menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sebagai negara yang tidak bisa diajak bekerja sama terkait pertukaran informasi penting terutama soal keamanan.

Menurut TIME, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sebelumnya bahkan memiliki 16 negara yang standar keamanannya tak sesuai dengan AS. Namun, delapan negara lainnya bersedia untuk bekerja sama dengan membuka informasi dan praktik-praktik keamanan di negara itu.

"Korea Utara tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah AS dalam berbagi informasi keamanan yang dibutuhkan," sebut aturan tersebut.

Hubungan AS-Korea Utara sepanjang pemerintahan Trump memang tak pernah harmonis. AS berkali-kali mengeluarkan sanksi untuk Korea Utara karena ulahnya melakukan uji misil balistik ke Samudera Pasifik, perairan terdekat dengan Amerika.

AS sudah lebih dulu mengeluarkan larangan kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Korea Utara sejak pertengahan Juli 2017, sebagai kelanjutan sanksi yang dijatuhkan.

Larangan berkunjung pertama yang dikeluarkan Trump telah menimbulkan kekacauan di sejumlah bandara internasional di Amerika Serikat. Banyak sejumlah warga keturunan negara yang dilarang, yang bahkan sudah memiliki paspor hijau, tak bisa melewati imigrasi karena larangan itu.

"Sebagai presiden, aku harus bertindak untuk memproteksi keamanan dan kepentingan tersembunyi di AS," sebut Trump ketika mengumumkan larangan terbaru itu.

Mahkamah Agung AS dijadwalkan untuk mendengarkan penjelasan terkait legalitas larangan perjalanan masuk ini pada bulan depan.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...k-as-bertambah

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- 5.000 pucuk, 500 pucuk, 1.000 persen, dan siaran

- Tumpukan dokumen KPK di sidang praperadilan Setya Novanto

- Empat tahun lagi bersama Angela Merkel

anasabila
anasabila memberi reputasi
1
1.3K
2
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan