Yogyakarta, GATRAnews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah tak akan ikut campur dalam urusan internal Keraton Yogyakarta. Kementerian hanya mengurusi pengisian jabatan Gubenur DI Yogyakarta yang telah final, meski Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk meniadakan satu frasa  penting sebagai syarat jabatan tersebut di Undang-undang Keistimewaan. 

 
Dalam putusan MK, frasa "istri" dihilangkan sehingga bukan hanya laki-laki yang berpeluang menjadi Gubernur DI Yogyakarta. 
 
“Saya melihat keputusan yang dikeluarkan MK itu berdasarkan kontitusi yang tidak membedakan jenis kelamin menjadi Gubernur. MK tidak melihat paugeran maupun hal lainnya,” kata Tjahjo di Yogyakarta, Kamis (21/9). Karena sudah berkuatan hukum tetap, Mendagri akan melaksanakan pengisian jabatan sesuai aturan.
 
Namun keputusan MK tersebut juga memicu polemik di internal Keraton Yogyakarta mengingat seluruh anak Sultan Hamengkubuwono adalah perempuan dan peluangnya menjadi raja ditentang adik-adik Sultan yang berpegang pada paugeran selama ini.
 
Atas perdebatan di Keraton terkait keputusan MK itu, Tjahjo menyatakan pemerintah tidak akan turut campur karena hal itu menjadi urusan internal Keraton. Jika memang ada perbedaan antara paugeran dan pasal UUK, Mendagri menyerahkan penyelesaiannya di DPRD. Kementerian Dalam Negeri fokus pada pengisian jabatan dan pelantikan.
 
“Soal pelantikan, Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan komunikasi dan surat resmi sudah kami sampaikan ke Sekretaris Negara untuk disampaikan ke Presiden. Sekarang kami menunggu keputusan,” lanjutnya.
 
Mendagri menyiapkan segala kemungkinan lokasi dan waktu pelantikan, misalnya jika berbarengan dengan  pelantikan. Gubernur DKI. "Intinya pelantikan harus dilakukan di Istana Kepresidenan, entah itu di Jakarta maupun Yogyakarta," katanya.

 
 
Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Rosyid

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...ton-yogyakarta

---


- Kemendagri Akan Hidupkan Siskamling dan Linmas