JPP, JAKARTA - Meski dugaan kasus korupsi kepala daerah kian marak, hal itu tidak harus dikaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pembina pemerintahan daerah.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai bertemu Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut Mendagri, para kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota dipilih oleh rakyat. Ini merupakan otonomi daerah sehingga tidak bisa dianggap sebagai kesalahan pusat. "Gubernur atau bupati/walikota itu bukan bawahan saya. Kalau Kapolda dan Kapolres bisa langsung pecat," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap para kepala daerah belakangan ini membuat dirinya menjadi sorotan sejumlah pihak. Ia dianggap gagal membina kepala daerah.

Namun, Mendagri menyatakan, tindakan korupsi yang dilakukan para oknum ini kembali pada persoalan mentalitas para kepala daerah. Sebab, sistem mengenai aturan dan pengawasan sudah berjalan dengan baik untuk cegah korupsi.

"Saya selalu imbau agar para pejabat daerah bisa waspadai area rawan korupsi seperti perencanaan anggaran dana hibah bansos, retsibusi pajak, pengadaan barang jasa serta jual beli jabatan," ujar Tjahjo.

Mendagri mengungkapkan, tercatat hingga saat ini sudah ada 77 kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Karena itu, Kemendagri dan KPK terus berupaya meningkatkan pencegahan korupsi hingga ke tingkat bawah. (dgr/nbh)

Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hukum/31099...lah-mentalitas

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Mendagri Minta Pemda Permudah Perizinan untuk Program Sejuta Rumah

- Mendagri Ungkapkan Hingga Juli 2017 Ada 246 Permohonan Pemekaran Daerah

- Mendagri Persilahkan KPK untuk Terus OTT Kepala Daerah yang Korupsi