Cilacap, GATRAnews – Pemerintah Daerah (Pemda) Cilacap, Jawa Tengah tak menyediakan kompensasi atau biaya ganti rugi untuk lahan garapan seluas 80 ubin atau setara dengan 1125 meter persegi, yang hendak diuruk untuk memperluas Puskesmas Bantarsari. Sebab, tanah itu diklaim dimiliki oleh Pemda Cilacap.

 
Camat Bantarsari, Budi Narimo mengatakan lantaran tanah itu merupakan hak milik Pemda Cilacap, maka jika Pemda menganggarkan ganti rugi, maka Pemda lah yang bakal disalahkan. Dalam kontrak proyek pengurukan senilai Rp 192.703.000 itu juga tak terdapat item ganti rugi garapan. Dia menyebut, kompensasi itu adalah kebijakan pelaksana proyek kepada para penggarap lahan sebelumnya.
 
 “Hanya kendala yang kami hadapi di lapangan, bahwa tanah milik Pemkab itu selama ini sudah digarap oleh warga, sejak tahun 1960. Sebenarnya dari Pemda tidak ada komitmen untuk mengadakan ganti rugi. Karena itu tanah Pemda,” ujarnya, Senin sore (18/9).
 
Budi menjelaskan, pelaksana proyek, dalam audiensi dengan Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Bantasari, bersedia menyisihkan anggaran sebesar Rp 75 ribu per ubin. Lantas, setelah dilobbi berkali-kali, pelaksana proyek bersedia menaikkan kompensasi menjadi Rp 100 ribu per ubin. Menurutnya, itu masih jauh dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan pada saat pembangunan Markas Polsek dan bangunan utama Puskesmas. Saat itu, pemenang tender bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 200 ribu dan Rp250 ribu per ubin.
 
“Karena dari masyarakat itu, lewat PTSR (Paguyuban Tani Sri Rejeki) memfasilitasi, meminta ganti rugi sebesar Rp 250 ribu. Sementara, dari pengembang hanya sanggup membayar Rp 100 ribu per ubin,” katanya.
 
Budi menerangkan, angka Rp 100 ribu yang ditawarkan pelaksana proyek pengurukan sekarang, kata dia, lantaran nilai proyeknya yang kecil. Hal itu berbeda dari pelaksanaan pembangunan terdahulu yang dibuat satu paket, antara pengurukan dengan pembangunan infrastruktur. Sebab itu, pelaksana proyek sekarang hanya kuat membayar kompensasi dengan nilai yang lebih kecil.
 
Namun begitu, Budi mengklaim pihaknya akan melakukan lobi, baik kepada petani penggarap maupun kepada pelaksana proyek agar ada angka yang disepakati. Dia pun yakin, kata sepakat bakal diperoleh dalam pertemuan selanjutnya. “Saya sih yakin akan ada kesepakatan. Tadi kan warga juga sudah mengukur sendiri tanah yang akan diuruk. Sudah ada tanda-tanda bagus,” imbuhnya.
 
Sementara itu, Kapolsek Bantarsari, Iptu Suwarna mengatakan pihaknya juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada petani penggarap. Dia mengatakan, petani penggarap telah mau menerima kompensasi sebesar Rp 100 ribu per ubin. Namun, ada pihak-pihak yang juga turut berkepentingan dalam proses negosiasi tersebut. Dia memaklumi lantaran para petani memang bernaung di Paguyuban Petani Sri Rejeki.
 
“Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini tidak ada gejolak. Mungkin, kalau selama negosiasi jalan, tidak ada masalah, selama pelaksanaan juga jalan. Harapan saya kan hanya begitu. Saya, lewat anggota saya, terus melakukan pendekatan terhadap mereka, baik PTSR maupun kepada perorangannya. Maksudnya perorangan petani penggarap itu kepada lima petani yang terkena dampak pengurukan. Sebenarnya, menurut hasil pengamatan kawan-kawan saya itu, yang lima orang itu tidak masalah,” kata Suwarna.
 
Hingga Senin sore, puluhan masih bertahan di tenda keprihatinan. Tenda keprihatinan itu didirikan sebagai simbol penolakan terhadap pengurukan yang telah dimulai Senin pagi tadi. Mereka menuntut agar pengurukan dihentikan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Petani penggarap menginginkan agar kompensasi yang diberikan senilai Rp 250 ribu per ubin. Sementara, pelaksana proyek hanya bersedia menaikkan kompensasi dari Rp 75 ribu, menjadi Rp 100 ribu per ubin.
 

Reporter: Ridlo Susanto
Editor: Rosyid

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/...ada-ganti-rugi

---


- Ganti Rugi Terlalu Rendah, Petani Tolak Pengurukan Lahan Puskemas