JPP, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dapat mempermudah sinergi antara TNI dengan Polri.

"RUU ini perlu memberikan gambaran suatu ruang yang cukup luas untuk manuver TNI bersama Polisi agar bisa memadukan satu sinergi yang kuat," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Selain itu, Menko Wiranto juga mengingatkan agar ketentuan yang tertuang dalam UU Terorisme itu nanti hendaknya tidak memuat aturan-aturan yang bersifat kaku.

"Karena teroris itu melawan tidak pakai aturan. Mereka bebas bergerak menyerang beraksi. Kalau kita terpaku pada aturan yang sangat kaku, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu," katanya.

Oleh karena itu, Menko Wiranto turut berpesan agar peran TNI dalam aturan tersebut juga tidak dirinci dengan terlalu detil.

"Kita katakan jangan terlalu detil, karena kalau detil itu justru membatasi gerakan-gerakan melawan terorisme yang kemungkinan sangat beragam variabelnya dan bermacam-macam," tuturnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Panitia Khusus RUU Terorisme Muhammad Syafii mengatakan kelak pelibatan TNI dalam perlawanan terhadap terorisme akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, Perpres tersebut akan mengatur mengenai rincian langkah-langkah dan waktu pelibatan TNI dalam menghalau aksi terorisme.

"Pemerintah akan mengeluarkan Perpres untuk merinci bagaimana dan kapan operasi pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini," jelas Syafii. (ant)

Sumber : https://jpp.go.id/polkam/hankam/3108...ergi-tni-polri

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Akan Bentuk Satgas, Pemerintah Serius Percepat Kemudahan Berusaha

- Menko PMK: Indonesia Siap Kerja Sama Iptek dengan Negara-Negara OKI

- Ini Resep Menko Darmin Kejar Pertumbuhan 5,2 Persen