Saya ingin tertawa mendengar berita tentang handphone yang mesti dimasukan dalam SPT tahunan. Mungkin selanjutnya kulkas, televisi atau bahkan komputer bakal dimasukan.

Kita ini bangsa kaya. Tuhan memberikan kita alam, tapi Tuhan juga terlalu memberikan kita rasa berbagi yang sangat berlebihan, sampai-sampai kekayaan alam kita dibagi-bagi untuk asing.

Rasanya tidak etis saja pemerintah mengemis uang pada rakyat. Oke, jika aset rumah, kendaraan dan barang seperti emas mungkin boleh saja dikenai pajak. Namun, jika barang elektronik seperti itu, ane rasa tidak perlu, karena ada listrik yang setiap bulan naik.

Barang elektronik itu sudah ada jalurnya melalui PLN, karena perlu listrik. Masa mesti ditambah pajak? Kalau pajak PPN jual beli sih tidak masalah. Ini pajak tahunan, loh. Setahun ponsel dipake juga udah pada buluk, kena debu, kena minyak, kena keringat.

Nah, slogan pemerintah itu sebenarnya Pro Rakyat atau Pro Wakil Rakyat, ya? Jika pro rakyat, kenapa tidak tunjangan tetek bengek para wakil rakyat yang disunat? Itu sepertinya akan lebih efektif. Ada tunjangan kehormatan, besarnya sekitar 5 juta, tapi kalau rapat pada molor, pada berantem, apakah itu tindakan terhormat?

Ada satu tunjangan yang disebut “Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Instensif” dengan besaran sekitar 8 jutaan. Ada yang bisa jelaskan? Apakah ini biaya untuk mendengar keluhan rakyat? Apakah ini biaya untuk telinga mereka terbuka? Komunikasi saja ada instensifnya, untuk apa? Mereka manusia, bukan telepon umum.

Selain itu ada tunjangan lain-lain dengan besaran 35 jutaan. Dari sumber yang saya dapat dari sini, total THP gaji wakil rakyat itu berkisar 50 jutaan. Ini yang tertulis, selain itu mungkin ada aliran dana lainnya.

Kita coba hitung kasaran jumlah THP wakil rakyat. Jumlah kursi anggota dewan ada 575 kursi (sumber dari detik.com), 50 juta dikalikan 575 kursi sama dengan 28,75 milyar rupiah per bulan. Per tahun? 345 milyar rupiah. Kenapa bukan dari sini saja kita menghemat anggaran. 345 milyar itu adalah angka bersih, mungkin jika bisa hemat sampai 100-200 milyar, itu bisa membiayai kesehatan dan pendidikan rakyat kurang mampu di beberapa daerah.

Jika pemerintah Pro Rakyat, semestinya hal seperti ini bisa dipikirkan. Bukan untuk menarik pajak semaksimal mungkin, tapi memaksimalkan anggota wakil rakyat yang hanya nerima gaji buta. Semestinya mereka dibayar 20 juta sebulan saja. Toh, biasanya mereka punya bisnis sampingan.