Sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Banjarnegara melakukan sujut syukur saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (7/9/2017).
Proses penyelenggaraan ibadah haji 2017 mendekati fase akhir. Lebih dari 49 ribu jemaah haji sudah kembali ke Tanah Air.

Menjelang berakhirnya musim haji ini, jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi terus bertambah. Tercatat sampai dengan 13 September 2017, sudah 438 jemaah yang wafat.

Dari total itu, lima jemaah wafat di Jedah, 309 wafat di Mekah, 37 wafat di Madinah, 20 wafat di Arafah, dan 67 jemaah wafat di Mina. Sebanyak 18 orang dari jumlah yang wafat adalah jemaah haji khusus.

Angka kematian 2017 itu melampaui musim penyelenggaraan haji tahun 2016 yang berjumlah 342 orang. Pada 2015, angka kematian mencapai 491 orang karena ada seratus jemaah wafat korban katrol dan musibah Mina.

Kepala Seksi Penghubung Kesehatan Daerah Kerja Mekah Ramon Andrias mengatakan dari total jemaah haji yang meninggal itu, 342 di antaranya berumur di atas 60 tahun sehingga masuk kondisi risiko tinggi.

Ramon menambahkan, cuaca tahun ini yang lebih panas meningkatkan risiko terhadap jemaah haji. Dalam sepekan ini, suhu di Mekah berkisar 43 - 46 derajat Celcius. "Kalau di Madinah bahkan bisa lebih panas, sementara kelembapan juga rendah," katanya melalui laman Kementerian Agama.

Tingginya angka kematian juga dipengaruhi kuota haji tahun ini yang kembali normal. Sejak 2013-2016, kuota haji dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram. Kuota haji Indonesia pun berkurang menjadi hanya 168.800.

Tahun ini, Indonesia mengirimkan 221 ribu jemaah haji. Ramon mengatakan kuota besar meningkatkan bermacam risiko, termasuk jemaah haji meninggal.

Dalam rapat dengan DPR, Kamis (14/9/2017), Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin juga menyinggung soal angka kematian jemaah haji ini. Lukman mengatakan keberhasilan penyelenggaraan haji bukan dinilai dari jumlah banyak-sedikitnya jemaah haji yang meninggal.

"Jadi saya ingin menyampaikan kepada publik, bagaimana pun mohon ukuran keberhasilan, ukuran kinerja terkait dengan penyelenggaraan haji janganlah dikaitkan dengan banyak-sedikitnya jumlah jemaah kita yang wafat," ujar Lukman dilansir Detikcom.

Lukman menyadari dalam penyelenggaraan haji tahun ini memang masih ada yang kurang seperti masih adanya kloter jemaah haji yang berdesakan di tenda di Mina. Ia menuturkan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melobi Pemerintahan Saudi Arabia agar menambahkan jumlah tenda pada tahun depan.

Dalam rapat evaluasi delegasi Amirul Hajj dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Sabtu (9/9/2017) lalu, Lukman menyatakan 10 poin evaluasi penyelenggaraan haji.

1. Perbaikan infrastruktur di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina). Lukman mencatat tentang perlunya penambahan pasokan listrik, tenda, dan toilet, utamanya di Mina.

2. Status jemaah haji. Lukman mengatakan, jangan sampai ada jemaah yang dideportasi karena ternyata memiliki catatan hukum di Saudi. Lukma menambahkan, penyelenggara harus sudah bekerja sama dengan imigrasi Saudi untuk melakukan screening bahwa seluruh jemaah haji Indonesia bersih.

3. Rencana perubahan sistem sewa hotel di Madinah. Pemerintah sedang mendalami perubahan dari blocking time menjadi sewa musim.

4. Penambahan kuota petugas. Tahun ini, kuota petugas hanya 3.500 dan dianggap belum mampu mengimbangi banyaknya jemaah haji Indonesia.

5. Perlunya ruang rawat khusus di bandara, Jedah dan Madinah.

6. Pemerintah akan mengupayakan agar bus pengantar jemaah ke Masya'ir (Arafah - Muzdalifah - Mina) bisa di-upgrade. Evaluasi tahun ini, banyak jemaah Indonesia yang menggunakan bus tua.

7. Keberadaan TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah). Menurut Lukman, ke depan harus ada penegasan tentang siapa yang layak menjadi TPHD dan bagaimana tugas mereka bisa dioptimalkan.

8. Jemaah yang belum diketahui keberadaannya. Menag minta agar proses sweeping dilakukan secara lebih maksimal, bila perlu hingga menjangkau rumah sakit jiwa dan tempat lainnya.

9. Pembinaan ibadah. Masalah ini tidak hanya tentang waktu lempar jumroh, tapi juga yang terkait masalah perhajian lainnya, seperti fikih, tarikh, dan hikmah haji bisa diurai secara mendasar agar meminimalisasi ketidakpahaman jemaah haji.

10. Telaah regulasi. Ini penting untuk memastikan apakah ada regulasi yang sudah tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas haji ke depan.

Secara umum, Lukman mengatakan pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar dan tertib. Ia mengklaim penyelenggaraan haji tahun ini terbaik, dibandingkan sebelumnya.

Sampai 12 September, total sudah ada 103 kloter yang terbang ke Tanah Air dengan 41.264 jemaah dan 515 petugas kloter. Pemulangan jemaah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah akan berlangsung hingga 20 September mendatang.

Pergerakan jemaah haji dari Mekah ke Madinah juga sudah mulai pada 12 September 2017. Sebanyak 16 kloter telah diberangkatkan pada hari pertama. Pergeseran ini akan terus berlangsung hingga 26 September mendatang.

Jemaah akan berada di Madinah selama 8-9 hari untuk selanjutnya diberangkatkan menuju Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah. Kloter terakhir jemaah haji Indonesia diperkirakan akan pulang pada 5 Oktober 2017.

Senada dengan Lukman, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Samidin Nashir menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan lancar. Proses puncak haji, mulai dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina pun secara umum berjalan dengan baik.

Samidhin mengatakan, ada beberapa catatan perbaikan bagi penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Catatan pertama terkait akomodasi, terutama di Mina. Menurutnya, seiring bertambahnya jemaah haji Indonesia, semestinya tenda untuk jemaah juga turut ditambah.

KPHI mengusulkan agar pemondokan di Mina dibuat kemah bertingkat, berikut dengan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK). "Dengan demikian, tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang menempati Mina Jadid," katanya melalui laman Kementerian Agama.

Masih tentang akomodasi, Samidin menganggap sistem sewa blocking time untuk pemondokan di Madinah tidaklah tepat. Sewa dengan sistem ini, salah satu konsekuensinya adalah penempatan jemaah diatur oleh majmuah atau konsorsium penyedia pemondokan.

Kelanjutannya, pengaturan jemaah haji Indonesia yang berdasar kelompok terbang harus terpecah, bahkan di pemondokan yang berjauhan. Padahal, petugas haji, berdasar kelompok terbang. "Akibatnya, jemaah haji kita tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya," katanya.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...kan-tahun-lalu

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Mobil tanpa garasi, pemilik bisa dibui

- RS Mitra Keluarga benar lakukan pelanggaran administrasi

- Indeks demokrasi Jakarta paling anjlok