alexa-tracking

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/59b8b810529a45dd598b457b/permintaan-kenak-kanakan-dpr-kepada-kpk
icon-hot-thread
Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK
Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mau mendatangi DPR. Tapi bukan untuk Pansus Angket terhadap KPK, melainkan hanya rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, Senin-Selasa (11-12/9/2017).

DPR segera mengubah komposisi Komisi Hukum. Setidaknya ada dua anggota dadakan yang masuk Komisi III ini. Arteria Dahlan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Mukhammad Misbakhun dari Golkar.

Arteria sebelumnya tercatat sebagai anggota Komisi VIII (bidang sosial). Sedangkan Misbakhun dari Komisi XI (bidang keuangan). Lima orang komisioner KPK, datang lengkap.

Dalam rapat dua hari itu, setidaknya ada tiga permintaan yang kekanak-kanakan.

Pertama, dalam rapat Senin malam, Arteria sewot karena belum mendapat panggilan 'Yang Terhormat'.

"Saya menunggu dari lima Saudara-saudari komisioner, tidak pernah terucap 'anggota Dewan yang terhormat'. Kami, Pak Jokowi sendiri kalau ketemu, walaupun Arteria masih b***sat, dia katakan 'yang terhormat'. Pak Kapolri mengatakan 'yang mulia'," kata Arteria di DPR, seperti dikutip dari detik.com.

Kedua, Aziz Syamsuddin, anggota lainnya dari Fraksi Golkar, meminta KPK tidak melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait para calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

Sebab menurut Aziz, penyelidikan itu dapat mengganggu kredibilitas para calon di mata pemilih. "Kami menekankan dimungkinkan [status] tidak kerahasiaan dari yang diperiksa itu dirahasiakan. Supaya elektabilitas si calon tidak terganggu," ujar Aziz seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyepakati permintaan Aziz, tapi dengan catatan, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan, mereka tak akan diperiksa.

"Sepanjang belum memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang bersangkutan," ujar Agus seperti dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, yang paling penting adalah, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketiga, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan meminta KPK memperlakukan secara khusus kepala daerah yang menjabat. Menurut Trimedya, beberapa waktu lalu, ada kesepakatan soal kepala daerah ini, yang tak diganggu saat tengah menjalankan pemerintahan.

"Dua periode lalu pernah kita sepakati begitu, seseorang ditetapkan jadi kepala daerah dia tidak lagi diperiksa, sampai dia selesai dengan jabatannya baru bisa," kata Trimedya, Selasa, seperti dikutip dari Kumparan.com.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, semestinya partai politik mencari calon kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Sehingga kelak tidak ada masalah korupsi.

"Kalau kami belajar penegakan hukum, tapi ya kami enggak bisa melakukan itu," kata Laode.

Dalam tahun ini setidaknya ada dua walikota yang juga mencalonkan diri lagi, tapi ditangkap KPK. Keduanya adalah Walikota Tegal, Jawa Tengah Siti Masitha Soeparno dan Walikota Cimahi, Jawa Barat Atty Suharty.

Menurut catatan kami yang diolah dari data putusan Mahkamah Agung, hingga tanggal 8 September 2017, ada106 kepala daerah (Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil) di Indonesia tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang.

Bahkan ada terdakwa kasus korupsi dengan status calon bupati dan calon wakil bupati

Menurut penelitian KPK yang dirilis oleh BPKP, rentang 2004-2015, ada 16 gubernur dan 51 Bupati/Walikota yang terjerat korupsi.

Kasus-kasus yang membelit mereka meliputi menerima suap (24 kasus), penyalahgunaan anggaran (22 kasus), pengadaan barang/jasa (14 kasus), memberi izin sumber daya alam tak sesuai dengan ketentuan (6 kasus).

Faktor penyebab kepada daerah korupsi adalah monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan faktor lain, misalnya ongkos politik yang tinggi.
Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...dpr-kepada-kpk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK Waspada kekeringan hingga musim hujan akhir 2017

- Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK Menghina Iriana Jokowi karena benci pemerintah

- Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK Jaringan Telkom-1 pulih, operasional ATM kembali normal

lho kan emang taman kanak-kanak.
Bubarkan sekarang juga..
Hewan2 itu..
gaji dhewan2 itu 50 juta sebulan ga ada guna nya !

mending anggaran nya buat kesejahteraan rakyat !!!

BUBARKAN DPR SEKARANG JUGA !!!
namanya juga anggota dHewan
Permintaan kenak-kanakan DPR kepada KPK
Bodo ahhhh sk2 mereka aja lah yg penting pejwan emoticon-Cool
kok permintaannya lucu ya?
mau memberantas korupsi kok dihambat?
katanya wakil rakyat, tap kok gak pro rakyat? gak mewakili rakyat kalo kyk gitu
gus dur aja bilangin bubarin aja taman kanak kanak itu
pgn dipanggilm yg mulia , main takeshi castle aj
Memang konyol semua, masa maling disuruh lepasin tanpa diproses hukum ckck
Yg paling bikin gondok itu yang pertama itu, lu wakil rakyat atau raja? Ketahuan jelas kapasitas otakny gimana
anggota hewan kelakuannya kapan sih ada yang ga kayak alay cok emoticon-Ngakak
kok tritnya sepi dr nastak. ohya karena yg dibahas pdip dan golkar ya wakaka
mantep deh tritnya deh sista dan gan emoticon-2 Jempol
tenggelamkan!! emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
Gmn ya caranya membubarkan anggota dewan yang (tidak) terhormat ini??? Apa yang harus dilakukan rakyat?
kayak anak TKemoticon-Lempar Bata
hadeh... emoticon-Cape d...
Harus ada etika dalam mengusut dan menagkap para pelaku korupsi terutama bagi yang mau nyalon di pilkada biar tidak menggangu elekbilitas mereka dan juga kepada pejabat yang masih dalam masa jabatan. Mungkin KPK diminta menunggu biar yang melakukan korupsi bisa lebih banyak hasil korupsinya dan juga bisa menikmati hasil korupsinya. Setau ane OTT itu dilakukan jika ada transaksi jika harus sesuai aturan ini keburu hilang barang buktinya emoticon-Hammer2
Kok jadi kayak baca koran yaemoticon-Betty (S)
Kalau kepala daerah diselidiki setelah jabatannya habis nanti keburu makin banyaklah korupsi. DPR malah bikin imagenya makin jelek di mata masyarakat, bisa-bisa nanti pemilu gak ada yang mau milih DPR karena gak berguna betul. Gila hormat pula.