Geneva, GATRAnews. Komite Pekerja Migran PBB memulai sidang ke 27 dengan agenda mendengarkan informasi dari masyarakat sipil dari tiga negara, yakni Mexico, Ecuador dan Indonesia. Dalam sesi hari ini, 4 September 2017, representasi masyarakat sipil dari Indonesia yang diwakili Migrant CARE, Pathfinders dsn ISHR menyampaikan oral statement. Beberapa point yang disampaikan antara lain kebijakan migrasi di Indonesia yang masih belum melindungi, diskriminatif, kasus-kasus kekerasan yang dialami buruh migran perempuan, hukuman mati, anak-anak buruh migran yang tidak mendapat haknya atas akta kelahiran dan layanan lainnya serta human rights defender.

Komite pekerja migran PBB menyambut baik informasi masyarakat sipil dan memberi perhatian pada 4 hal, yaitu bagaimana upaya pemerintah Indonesia mencegah trafficking, remitansi buruh migran, situasi dan data detensi migrasi serta MOU antara Indonesia dan Hongkong. Representasi organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam sesi hari ini dari Migrant CARE, YKS Lembata, HRWG, SARI Solo, dan Migrant CARE Malaysia. Dalam sesi hari ini Ketua Komnas HAM dari Mexico hadir dan menyampaikan informasi tentang situasi penegakan HAM terhadap buruh migrannya, sayangnya perwakilan Komnas HAM Indonesia maupun Komnas Perempuan Indonesia tidak hadir. Setidaknya Komnas Perempuan telah mengirimkan submission, sementara Komnas HAM tidak. Padahal implementasi konvensi pekerja migran juga memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak asasi buruh migran sebagaimana dijamin di dalam konvensi.  "Ketidakhadiran dan ketiadaan laporan Komnas HAM menimbulkan pertanyaan seberapa pentingkah perlindungan buruh migran dalam prioritas kerja Komnas HAM," kata Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE.

Editor: Rohmat Haryadi
Simpan

Sumber : http://www.gatra.com/internasional/e...syarakat-sipil

---


- Buruh Migran Tak Berdokumen di Malaysia Menjadi Sasaran Opnyah