JPP, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menandatangani nota kesepahaman kerjasama dan dukungan dengan Transparancy Internasional Indonesia (TII) yang diwakili Sekjen Dadang Trisasongko, di Kantor Staf Presiden (KSP), Bina Graha, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Kedua pihak sepakat melakukan kerja sama dan dukungan dalam bidang-bidang kepentingan bersama Program Prioritas Presiden terkait dengan Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi.

Peningkatan kerja sama yang baik ini dalam rangka tercapainya program dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pemerintah.

Para Pihak sepakat melakukan kesepahaman kerja sama dan dukungan teknis di bidang-bidang kepentingan bersama terkait dengan Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, dengan ruang lingkup pertukaran data dan informasi dalam bidang Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, bantuan teknis dan analisis terkait Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, serta kegiatan dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak kemudian hari.

TII tiap tahunnya meluncurkan sebuah Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index = CPI). Pada tahun 2016, Indonesia memperoleh skor 37 (0 berarti korup dan 100 berarti bersih). Berdasarkan temuan dalam IPK dan juga rilis-rilis KPK, ada tiga area yang rawan dan kerap dijadikan ajang korupsi.

Ketiga area itu adalah: (1) politik lokal (korupsi seputar pemilihan kepala daerah); (2) Perizinan (suap seputar pemberian konsesi ekonomi, izin usaha, izin usaha perkebunan dan pertambangan); dan (3) Pengadaan barang dan jasa (mark up dalam penyediaan fasilitas pemerintahan, dan barang dan jasa untuk pemerintahan daerah).

Sejak tahun 2000, TII melakukan kerja-kerja riset, pendampingan, advokasi, serta penyadartahuan kepada publik, pemerintah, serta sektor bisnis. Selama kurang lebih 17 tahun, ada banyak kemajuan dan capaian yang telah diperoleh TI-Indonesia.

Dalam hal pengelolaan program, TII telah memberikan kontribusi penting pada: (1) menguatnya pengorganisiran, penyebaran informasi, serta pengetahuan terhadap warga mengenai prinsip-prinsip antikorupsi (partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas), (2) tata kelola pemerintahan yang semakin membaik, (3) menguatnya pemahaman antikorupsi di kalangan pebisnis/ swasta, dan (4) menguatnya dukungan warga terhadap penegak hukum antikorupsi, khususnya KPK.

TII menghasilkan sejumlah publikasi riset dan menginisiasi lahirnya sejumlah perangkat pengukuran untuk memperkuat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Dalam konteks nasional, TII melakukan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada sejumlah kota.

Track record survei IPK sudah dilakukan oleh TII sejak tahun 2004 dan secara simultan dalam durasi dwi-tahunan. IPK diharapkan menjadi baseline bagi pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pencegahan Anti Korupsi

Sebagai langkah untuk memperkuat komitmen masyarakat sipil bersama dengan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, TII menginisiasi penguatan komitmen melalui penyusunan dan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan Kantor Staf Presiden.

Dalam kerangka kerjasama TII dengan KSP, selain memastikan implementasi Stranas PPK berjalan optimal, dua hal penting lainnya yang disepakati bersama adalah: pendampingan kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan nilai-nilai integritas, serta penguatan sektor bisnis dalam pencegahan antikorupsi. Kemitraan TII dan KSP saja namun tentunya menguatkan gerakan antikorupsi, sehingga visi Indonesia yang bebas korupsi dapat diwujudkan.

Hal yang paling penting mengajak sejumlah komponen masyarakat, pebisnis, serta perwakilan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk membangun kemitraan yang strategis dan kuat bagi implementasi strategi nasional pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia. (ksp/nbh)

Sumber : https://jpp.go.id/nasional/sudut-ist...ta-kesepahaman

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Hari Kedua di Sukabumi, Presiden Awali Kegiatan dengan Salat Idul Adha di Lapangan Merdeka

- Apa Kata Siswa Sukabumi tentang PIP dari Presiden Jokowi

- Bagikan 1.211 KIP, Presiden Jokowi Ingin Anak Indonesia Jadi Aset Bangsa