Pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik Aung San Suu Kyi yang dianggap gagal melindungi umat Muslim Rohingya.

Lee menyadari bahwa Aung San Suu Kyi berada dalam posisi yang sulit namun tetap mengkritiknya karena tidak mengecam kekerasan.

•Myanmar dituntut izinkan TPF PBB, Menlu RI di tiba di Yangon

•Krisis Rohingya: 'Kami dengar orang-orang berteriak bakar, bakar, bakar'

•Perjalanan para pengungsi Rohingya menghindari kekerasan

"Pemimpin de facto perlu bertindak... Itulah yang kita harapkan dari setiap pemerintahan, untuk melindungi setiap orang dalam yurisdiksinya. Dia terperangkap antara batu dan tempat yang keras, namun saya kira saatnya baginya untuk ke luar dari sana sekarang."

Dia menambahkan sulit untuk meyakini laporan-laporan bahwa militer Myanmar membakar kampung-kampung orang Rohingya di Rakhine.
_______________________________________________________________________
Menlu RI serahkan Formula 4+1 ke Aung San Suu Kyi
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sudah bertemu dengan Aung San Suu Kyi yang menjabat Konseler Negara, atau pemimpin tertinggi yang sebenarnya di Myanmar, Senin (04/09).

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu," jelas Menlu Retno kepada Aung San Suu Kyi, seperti tertulis dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri Indonesia.



Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Negara Bagian Rakhine, berupa:

1.Mengembalikan stabilitas dan keamanan

2.Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan

3.Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama

4.Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu RI.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.



Selain itu dicapai pula kesepakatan Indonesia dan ASEAN akan terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine, di bawah pimpinan pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC.

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnik.

Selain melakukan pertemuan dengan pemimpin Myanmar, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan tiga pejabat setingkat menteri yaitu menteri pada kantor presiden, penasihat keamanan nasional, dan menteri muda urusan luar negeri.
_______________________________________________________________________
Sementara itu pegiat pendidikan peraih Nobel Perdamaian, Malala Yousafzai, menulis pesan di Twitter bahwa dia masih menunggu Aung San Suu Kyi -sesama rekan peraih Nobel Perdamaian- untuk mengecam kekerasan.

Menurutnya, perlakuan atas warga Rohingya itu sebagai sesuatu yang 'tragis dan memalukan'.



'Titik jenuh' kamp pengungsi

Badan PBB untuk urusan pengungsi, UNCHR, mengatakan salah satu kamp pengungsi di Bangladesh sudah tidak bisa menampung pengungsi lagi dan satu lagi akan mencapai titik batas maksimalnya.

Kondisi itu disebabkan masih mengalirnya para pengungsi Rohingya dari Myanmar, yang diperkirakan sudah mencapai hampir 90.000 jiwa belakangan ini.



"Sejak arus yang datang akhir Agustus, kami melihat kedatangan puluhan ribu para pengungsi baru," jelas Vivian Tan, juru bicara UNHCR.

Dia menambahkan di kamp pengungsi Kutupalong, misalnya, jumlah awal pengungsi yang ditampung di sana adalah 13.000 namun yang baru datang sejak akhir Agustus diperkirakan mencapai 21.500.

Dengan demikian jumlah yang baru datang lebih banyak dari jumlah pengungsi yang sudah ada sebelumnya.

"Jadi kamp itu sudah mencapai titik jenuh. Tidak ada lagi ruang untuk menerima pengungsi dan layanan amat ketat," tambahnya.
Jumlah pengungsi Muslim Rohingya yang melintasi perbatasan dalam waktu 10 hari terakhir ini saja sudah lebih banyak dari jumlah pengungsi yang melintas sepanjang tahun lalu.



Arus pengungsi belakangan ini didorong oleh kekerasan aparat keamanan Myanmar yang mengaku berupaya memberantas kelompok militan Rohingya yang dituduh menyerang sekitar 20 pos polisi.

UNHCR mengatakan sebagian pengungsi yang baru tiba di tempat penampungan berada dalam keadan lemah dan tidak makan selama beberapa hari.
Para pengungsi kini menyebar sampai ke kaki lima dan tempat-tempat umum, termasuk sekolah-sekolah dan sebagian membuat perkemahan darurat di tepi jalan.

WFP tunda bantuan pangan

Adapun Badan Pangan Dunia (WFP) menunda penyaluran bantuan ke Negara Bagian Rakhine karena memburuknya situasi di sana dengan adanya pengungsian puluhan ribu warga Rohingya maupun warga dari dari mayoritas Buddha.

"Semua operasi bantuan pangan WFP di Negara Bagian Rakhine sudah dihentikan karena situasi tidak aman... mempengaruhi 250.000 orang yang meninggalkan rumahnya dan penduduk lain yang lemah," tulis WFP dalam pernyataannya.

WFP memperkirakan sekitar 120.000 orang -sebagian besar adalah umat Muslim Rohingya- tergantung dari bantuan pangan di kamp-kamp di Rakhine sejak maraknya kekerasan di negara bagian itu tahun 2012 lalu.

•Sekolah bantuan Indonesia di Rakhine 'baru dimanfaatkan' siswa Rohingya

•Anak-anak Muslim Rohingya 'kehilangan' orang tua

•Pemrotes Buddha tuduh badan bantuan memihak Rohingya

Bulan Juli, laporan WFP menyebutkan lebih dari 80.000 anak-anak mungkin memerlukan perawatan karena kekurangan gizi di sebelah utara Rakhine dan banyak dari mereka yang berada dalam kondisi 'terancam kekurangan pangan ekstrem'.

Namun kekerasan terbaru merupakan yang terburuk sejauh ini.

Pihak berwenang Myanmar berulang kali menuduh WFP dan badan-badan amal internasional lainnya membiarkan bantuan jatuh ke tangan kelompok militan Rohingya

Sumur

Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Negara Bagian Rakhine, berupa:

1.Mengembalikan stabilitas dan keamanan

2.Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan

3.Perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama

4.Pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan