KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri semua perkara penting lainnya yang ditangani oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tarmizi untuk membongkar praktik korup lainnya.



Menurut pengamat hukum Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra penelusuran menyeluruh akan membantu KPK dalam mengungkap semua perkara penting yang ditangani panitera tersebut. "Bisa jadi ini bukan pertama kalinya dilakukan panitera tersebut,” katanya di Jakarta, Kamis (23/8)



Ia menjelaskan fungsi panitera itu menjadi satu kesatuan dengan organ suatu majelis hakim, panitera bertugas membantu hakim dengan mencatat jalannya persidangan. Fungsi panitera ini penting karena dapat menjadi pintu masuk untuk kepentingan majelis dalam arti positif maupun negatif.



Seharusnya, kata Azmi, seorang panitera harus objektif tidak boleh memihak apalagi sampai tertangkap tangan menerima uang. “Dua saja kemungkinannya, ia jadi tumbal atau panitera tersebut memang punya integritas yang tidak baik,” katanya.



Tarmizi tertangkap tangan oleh KPK karena menerima suap perkara perdata antara PT Eastern Jason Fabricatin Service (EJFS) dengan PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). Perkara lainnya yang saat ini ditangani oleh Tarmizi antara lain, perkara mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (GDE) Samsudin Warsa terkait kasus penipuan terhadap PT Bumigas Energi.



Samsudin Warsa dijerat dengan Pasal 378 KUHP terkait kontrak kerja pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng dan Patuha senilai Rp4,5 triliun.



Samsudin Warsa dalam tuntutan jaksa penuntut umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP namun jaksa hanya menuntut dengan enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun.



Kuasa hukum PT Bumigas Energi, Bambang Siswanto, menyatakan kekhawatirannya dengan adanya OTT KPK terhadap panitera yang juga menangani perkara kasus penipuan yang dialami kliennya itu, dipengaruhi oleh adanya permainan.



"Geo Dipa ini merupakan perusahaan besar, mereka merasa sangat berkepentingan agar Samsudin Warsa bebas dari hukuman", katanya. (OL-3)

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...sel/2017-08-24

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Menhub Langsung Bersurat ke Jokowi Terkait OTT KPK

- Tarwiyah Boleh Dilaksanakan Asal Bertanggungjawab

- Keputusan Taksi Daring, MA Bermain Api