CILEGON – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Andi Affandi mengaku pihaknya sudah memprediksi bahwa kehadiran ojek online akan memunculkan konflik horizontal dengan ojek pangkalan.

Namun demikian, kata Andi, pihaknya tidak bisa mencegah kehadiran ojek online. Sebab, berdasarkan aturan undang undang angkutan jalan, ojek online maupun ojek pangkalan tidak termasuk dalam sarana angkutan umum.

Baca:

INDEF: Pemerintah Harus Membuat Aturan Terintegrasi Soal Transportasi Online, Bukan Cuma Wewenang Kemenhub
Keren! Berprofesi Menjadi Driver Transportasi Online, Ibu Ini Bisa Sekolahkan Anaknya
“Soal ojek online ini belum ada regulasi yang mengatur secara detail. Jadi kami juga tidak bisa berbuat banyak, kami hanya bisa mengimbau agar pengurus ojek online berkomunikasi dengan Pemkot Cilegon,” ujar Andi, Selasa (15/8/2017).

Andi menyatakan pihaknya siap memediasi antara ojek online dan ojek pangkalan. Dengan demikian ojek pangkalan juga bisa terlibat tergabung dengan ojek online demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami minta perusahaan ojek online juga berkomunikasi dengan pengurus ojek pangkalan, siapa tahu ojek pangkalan berminat bergabung. Kita siap memediasi,” terang Andi.



Baca: Jokowi Sebut Transportasi Online sebagai Industri Kreatif, Regulasi Jangan Buat Tarif Jadi Mahal

Kata Andi, ojek online memang menjadi tren diera digital. Bahkan kehadirannya sudah terdapat di berbagai daerah. Bahkan dimungkinkan kedepan bukan hanya ojek online saja yang akan beroperasi, melainkan mobil online juga bakal berkembang dan itu dianggap menjadi ancaman bagi angkot.

“Yang kita khawatirkan memang adanya gesekan antara ojek online dan ojek pangkalan. Bila itu terjadi jelas akan menjadi tugas tambahan pihak kepolisian. Polisi pasti bakal menindak tegas,” kata Andi.

Andi berharap semua pihak berlaku dewasa dan mencegah adanya konflik. Sebab hal tersebut bisa merugikan.

“Semuanya kan sama-sama ingin usaha. Saya kira saling menjaga saja tidak perlu ada konflik,” terangnya.