Millennials baru familiar dengan nama Frans Kaisiepo saat sosoknya terlukis sebagai pahlawan pilihan di lembar Rp 10.000 terbaru. Penobatannya menyelentik sejumlah netizen yang menganggap Frans Kaisiepo bisa digantikan dengan pahlawan-pahlawan yang lebih dikenal. Di lain sisi, tidak sedikit netizen yang tergugah untuk merasionalkan pemikiran tersebut. Bahwasannya semua pejuang kemerdekaan adalah pahlawan yang selayaknya dijunjung para penikmat kemerdekaan. Tanpa memandang latar belakang, di mana ia lahir, dan nama apa yang diberkahkan oleh orang tuanya.


Lembar uang kertas Rp 10.000 terbaru (dok. profilbos.com)

Ada baiknya kita renungkan sejenak, kenapa ada pahlawan yang mendapat cap dikenal dan kurang dikenal. Padahal kesemuanya memiliki tujuan yang sama: kebebasan rakyat Indonesia dari penjajah. Kesemuanya memperjuangkan hal yang sama: kemerdekaan Indonesia.

Apalah hak kita sebenarnya untuk mendikte - yang sekarang bisa bermedsos ria - pahlawan nasional yang sudah mengorbankan diri demi keutuhan Tanah Air? Dan sesungguhnya lewat lembaran uang kertas - yang kita gunakan sekarang untuk memenuhi kebutuhan pokok - paling tidak merupakan sebuah usaha untuk menjadikannya medium pengenalan. Terlebih untuk generasi penerus bangsa yang tidak mungkin kita izinkan untuk melupakan sosok-sosok pahlawan nasional. Tak terkecuali bagi pejuang-pejuang di pelosok Nusantara.



Membicarakan sejarah perjuangan kemerdekaan di sudut-sudut Tanah Air, Papua atau saat itu bernama Irian Barat, punya kisah layak dibanggakan. Kita tentu tidak asing mendengar Partai Indonesia Merdeka (PIM), IRIAN, Trikora dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Tapi tidak banyak yang teredukasi bahwa Frans Kaisiepo adalah sosok penting di balik peristiwa-peristiwa bernilai sejarah tinggi tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, rakyat Biak masih harus memperjuangkan kemerdekaan karena berada di bawah pengawasan ketat Pemerintah Kolonial Belanda. Menjadi suara hati Frans dan kawan-kawan, untuk menumbuhkan semangat kemerdekaan pada rakyat Biak. Puncaknya, bendera Merah Putih dikibarkan di peringatan hari kelahiran Ratu Belanda. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda bahwa rakyat Biak merupakan bagian penuh dari kemerdekaan RI. Namun, bentuk perlawanan tersebut mendapat tanggapan keras dari Pemerintahan Kolonial Belanda.


Letak Pulau Biak (dok. wismabahasa.wordpress.com)

Sebagai kelanjutan dari bentuk dukungan terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Frans menggagas berdirinya PIM pada 10 Juli 1946. Semua usaha untuk memberi penerangan tentang arti dan tujuan Indonesia Merdeka dilakukan secara diam-diam. Sampai pada saatnya diadakan Konferensi Malino di Ujung Pandang (Makassar), Frans yang ditunjuk sebagai wakil Irian Barat, tetap menunjukkan kekukuhannya dengan menolak pembentukan Negara Federal Indonesia yang tergabung dalam Kerajaan Belanda.

Selanjutnya, Frans mengusulkan gagasan nama Papua dan Nederlands Nieuw Guinea diganti dengan IRIAN di depan para pesera Konferensi Malino. IRIAN sendiri memiliki arti panas dalam bahasa Biak. Lalu Frans menjelaskan bahwa IRIAN merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Ini merupakan pernyataan bahwa rakyat Irian Barat tidak berniat untuk tergabung dalam kerajaan Belanda, mereka hanya mengakui NKRI.

Kejutan dari Frans membuat Pemerintah Kolonial Belanda kecewa sehingga diadakan Konferensi Denpasar hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Semua merupakan usaha Belanda untuk memisahkan Irian Barat dari wilayah Indonesia. Niat Belanda tidak ditanggapi Frans dengan tangan terbuka, beliau menolak penunjukkan dirinya sebagai wakil Nederlands Nieuw Guinea. Karena penolakan ini, Frans dihukum dengan ditugaskan ke distrik-distrik terpencil dari 1954 – 1961.

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora sebagai upaya pembebasan Irian Barat dengan operasi militer. Tidak banyak yang tahu, Frans memainkan peran penting dalam kesuksesan angkatan perang Indonesia mendarat di Irian Barat. Perjuangan dilanjutkan melalui jalur diplomasi pada 1 Mei 1963, di mana PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

Dalam upaya untuk membulatkan suara rakyat Irian Barat, Frans diangkat sebagai gubernur Iran Barat dan diutus untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pemungutan suara ini memberikan kemenangan mutlak bahwa Irian Barat adalah bagian dari RI.

Frans Kaisiepo meninggal pada 10 April 1979 dalam usia 58 tahun. Gelar Pahlawan Nasional diberikan pada 1993 atas jasa-jasanya memperjuangkan pembebasan Irian Barat dari Pemerintahan Kolonial Belanda. Berkat pemikiran dan kegigihan beliau, kini Papua menjadi bagian penuh dari RI.


Lukis Frans Kaisiepo pada perangko 1999 (dok. Wikipedia)

Beliau dikenal sebagai sosok pendiam, yang sekaligus memiliki postur berwibawa. Bisa jadi kalau kita mengenal beliau di permukaannya saja, kita akan menilai dirinya sebagai sosok yang dingin. Tetapi apabila sudah terbawa suasana saat berbincang-bincang dengan beliau, maka yang kita rasakan adalah atmosfer hidup dan memikat, tanpa mengurangi wibawanya.

Saat jabatan menjadi ladang subur penguasa untuk memperkaya diri, Frans hanya memikirkan kepentingan negara. Sisa dana penyelenggaraan Pepera ia kembalikan sepenuhnya ke Kas Negara. Wajar saja bila Frans mendapatkan imbalan atas jasa-jasanya, tapi ia bukan sosok yang menaruh kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama.

Tidak hanya karakter jujur yang bisa kita lihat dari Frans Kaisiepo, namun juga kedermawanan. Saat ada yang membutuhkan uluran tangan darinya, beliau tidak akan menolak. Karena sifat sosialnya ini, beliau seringkali dihadapkan pada kondisi di mana ia harus meminta bantuan uang dari sang istri. Perselisihan kecil pun sering kali terjadi di dalam rumah tangga. Dikutip dari “Pahlawan Nasional: Frans Kaisiepo” di mana Frans menjawab pada istrinya dalam situasi tersebut,“nanti rezeki kita datang dari tempat lain”.

Seandainya para pejabat bangsa memiliki sedikit saja unsur kejujuran Frans Kaisiepo, kita tidak akan terus disuguhi berita korupsi yang menghiasi headline di pagi hari. Kita hanya tahu, bahwa pemegang kekuasaan menggunakan wewenang sebenar-benarnya, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, meninggikan martabat bangsa.